Pemprov Negerikan Enam PTS di Jabar

KabarPKS.com - Bandung — Kesempatan untuk mengenyam pendidikan di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) bagi pelajar di Jabar, semakin terbuka. Pasalnya, pada 2014, Pemprov Jabar memproses enam perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi PTN. Keenam PTS yang dinegerikan tersebut, adalah Universitas Siliwangi (Unsil), Poltek Negeri Subang, Unsikar Karawang, IPB luar domisili di Sukabumi, Unpad luar domisili di Subang, dan Unswagati Cirebon. "Tiga PTS, pada 2 April lalu sudah diresmikan jadi negeri. Insya Allah ke depan beberapa PTS akan di PTN-kan lagi," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, usai Rapat Pimpinan, Selasa (22/4).

Heryawan menjelaskan, pada 2 April lalu, sudah diresmikan Unsil dan Poltek Subang menjadi negeri. Dalam waktu dekat, Unsikar Karawang yang akan diresmikan akhir Mei ini, menjadi negeri. Insya Allah ke depan beberapa PTS akan di PTN-kan lagi. Berikutnya, IPB di luar domisili akan dibuat di Sukabumi. Lalu, Unpad di luar domisili di Subang yang lahannya sudah tersedia sekitar 30 hektare. "Unpad Subang, 30 hektare sudah disanggupi. Termasuk, politeknik mereka juga siap lahannya," katanya.

Heryawan berharap, pembebasan lahan Unswagati juga bisa lancar. Sehingga, Mei bisa diresmikan menjadi PTN. Dikatakanya, proses penegerian Unswagati, memang mengalami kesulitan karena pengadaan lahannya yang tak mudah. "Agak sulit memang untuk pengadaan lahan 30 hektarenya," katanya. Saat ditanya tentang target partisipasi masyarakat yang mengakses perguruan tinggi, Heryawan mengatakan, dengan di-PTN-kannya enam PTS tersebut, tentu Pemprov Jabar berharap bisa meningkatkan tingkat partisipasinya. Namun, harus dihitung dengan pasti peningkatannya berapa persen. "Ya, positifnya negeri bisa hadir dimana-mana. Pemerintah akan hadir dimana-mana," katanya.

Heryawan mengatakan, dengan penegerian tersebut maka masyarakat di kawasan Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Subang, akan terwakili. Sumber daya manusia pun, akan terdorong maju. "Keuntunganya, swasta akan lebih maju kalau dinegerikan kan dapat anggaran pemerintah," katanya. (Arie Lukihardianti/ed: agus yulianto)

Sumber: Sumber: Harian Republika - Rabu, 23 April 2014

Jumlah Kursi Naik Drastis, PKS Ucapkan Terima Kasih Kepada Warga Jateng

KabarPKS.com - Semarang (23/4) – Jajaran struktur, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa tengah (Jateng) dalam kondisi yang sukacita, mengingat target perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten/Kota yang meningkat pada Pemilu 2014 ini. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) DPW PKS Jateng, Ahmadi yang menyebut bahwa PKS bisa merebut kursi di semua daerah di Jateng.

Menurut Ahmadi, beberapa daerah yang dulunya belum ada aleg dari PKS, pada Pemilu tahun ini dapat terisi, seperti di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pekalongan. “Alhamdulillah meningkat 10 persen, dari 120 kursi pada 2009 menjadi 133 aleg, dan ini patut kita syukuri,” kata Ahmadi baru-baru ini di Semarang, Jateng.

Lebih lanjut Ahmadi mengungkapkan bahwa hampir di semua daerah di Jateng, rata-rata kursi PKS naik, seperti di Kudus, Grobogan, Temanggung dan Brebes.

“ Di Kudus kita naik dari yang semula satu kursi menjadi empat kursi, kemudian di Grobogan kita naik dari 2 menjadi 3, sedangkan di Temanggung kita memperoleh 3 kursi dari yang semula hanya satu kursi, pun demikian di Brebes yang naik dari 5 menjadi 6 kursi,” jelas pria yang juga terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan I Jateng yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal ini.

Fenomena kenaikan kursi PKS di Jateng ini, imbuh Ahmadi, adalah wujud kepercayaan masyarakat kepada PKS yang selama ini diprediksi suaranya akan turun drastis. “Kami atas nama PKS mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jateng yang memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah menjadi wakil, semoga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya demi Jateng yang semakin sejahtera,” paparnya.

Seperti diketahui, dari data yang diperoleh dari KPU di masing-masing kota dan kabupaten se-Jateng, jumlah kursi dari PKS menunjukkan kenaikan yang drastis. Di Kota Semarang, PKS mendapatkan 6 kursi, untuk Kabupaten Semarang, PKS mendapatkan 5 kursi, kota Salatiga 4 kursi. Sementara di wilayah Pantura Jateng, di Kendal 4 kursi, Batang 2 kursi, Kota Pekalongan 3 kursi, kabupaten Pekalongan 1 kursi, Tegal 3, Kabupaten Tegal 3 kursi, dan Brebes 6 kursi.

Sementara itu untuk wilayah karesidenan Pati, PKS mendapatkan 4 kursi di Demak, Jepara 2 kursi, Grobogan 3 kursi, Blora 5 kursi, Rembang 1 kursi, Kudus 4 kursi dan Pati 5 kursi.

Untuk wilayah Solo dan sekitarnya, rinciannya adalah 5 kursi PKS di Solo, Karanganyar 6 kursi, Boyolali 4 kursi, Sragen 6 kursi, Sukoharjo 1 kursi, dan Wonogiri mendapatkan 6 kursi.

Sedangkan untuk wilayah ngapak, rincian perolehan kursinya adalah Kabupaten Magelang 3, kota Magelang 3 kursi, Purworejo 3 kursi, Purworejo 4 kursi, Wonosobo 1 kursi, Temanggung 3 kursi, Banjarnegara 5, Purbalingga 5, Kebumen 3, Cilacap 3 dan Banyumas 4 kursi.

Kementan Galakkan Urban Farming dengan Medium Pot

KabarPKS.com - Bekasi - Penanaman hortikultura dalam medium pot di lingkungan perkotaan atau urban farming merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengantisipasi kebutuhan akan cabai rawit merah menjelang bulan Ramadhan.

"Yang mengkhawatirkan itu bulan Ramadhan, oleh karena itu kita galakkan gerakan ini (urban farming)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono saat sosialisasi di Kelurahan Margahayu, Bekasi, Selasa (22/4).

Dalam sosialisasi tersebut juga hadir Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi serta warga masyarakat setempat.

Suswono berharap dengan adanya gerakan tanam cabai dalam pot tersebut bisa memenuhi paling tidak kebutuhan rumah tangga secara mandiri.

"Gerakan ini baru akan panen dua sampai tiga bulan ke depan, artinya kita setiap saat petani bisa memetik cabai, kalau dia bisa merawat dengan baik, tidak perlu membeli cabai hingga satu tahun ke depan," katanya.

Mentan mengatakan cabai rawit merah merupakan komoditas yang harganya fluktuatif, padahal kebutuhannya hanya 15% dari keseluruhan produksi, yakni 1,72 juta ton pada 2013. "Karena harganya yang fluktuatif itu lah, mempengaruhi ke harga jenis cabai lain," katanya.

Suswono mengatakan meskipun sekarang ini harga cabai sedang turun karena produksi melimpah, ketersediaan cabai tetap harus dijamin.

Sumber: http://medanbisnisdaily.com

Jangan Sesali #AYTKTM Kita (Taujih K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M.)*

Ikhwah fillah, para Qiyadah Dakwah di Lampung,

Kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Keistiqomahan dan jihad kita dalam dakwah ini merupakan harga mahal yang tidak bisa dibayar dengan apapun.

Perspektif kemenangan kita bukan hanya kemenangan jumlah kursi yang kita peroleh ataupun kemenangan fisik semata. Dengan perjuangan ini bisa membersihkan hati kita, mengukuhkan keikhlasan kita, membersihkan dosa-dosa kita. Ini semua tidak bisa dibandingkan dengan apapun! Mari kita teliti kembali hasil-hasil jihad kita. Berikut adalah berbagai hasil dari perjuangan kita:

1. Ampunan Allah SWT akan diberikan kepada hamba-Nya berupa bersihnya hati. Dari proses kita di lapangan berinteraksi dan melayani, semoga hati kita semakin bersih karena ampunan Allah, bukan bertambah kotor.
2. Barakah Allah SWT juga akan hadir, insya Allah. Walaupun uang sudah keluar banyak, tapi suara cuma sedikit, insya Allah itu bentuk pembersihan Allah kepada kita. Untuk selanjutnya, kita perlu bersiap menerima pemberian-pemberian, kenikmatan-kenikmatan dari Allah berupa hadiah-hadiah. Bisa berupa kursi, bisa jadi pascapemilu jadi pengusaha sukses, bagi para ibu menjadi bidadari di rumahnya. Ini semua adalah hadiah dan barakah Allah. Setiap perbuatan baik pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Itu sudah rumus.
3. Setelah semua itu baru raihan kursi. Kita melihat sendiri bahwa kondisi umat kita masih seperti ini. Artinya umat masih butuh bimbingan dan sentuhan kita.

Apapun hasilnya, bagaimanapun perolehannya, berjanjilah kita semua akan semakin istiqamah dalam dakwah, kita akan tetap mengajak orang lain agar bisa menerima hidayah Allah SWT. Kita akan melipatgandakan amal kita, demi semakin bersihnya hati-hati kita untuk terus memperbaiki umat.

Wallahu 'alam bish shawab.

Dicatat oleh Detti Febrina (Ketua Humas DPW PKS Lampung)

*Ini adalah taujih K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M. (musyrif PKS Lampung dan anggota Majelis Syuro PKS, saat ini masih menjadi Sekretaris F-PKS DPR RI) di hadapan pimpinan DPW dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Lampung dalam rapat pertama Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) pasca-Pemilu 9 April 2014. Rapat TPPW nan guyub walaupun membahas hal yang serius seperti fixasi suara dan kursi sendiri sampai saat tulisan ini ditulis (15:15 WIB, Selasa 22 April 2014) masih berlangsung.

Inilah Program Utama Koalisi Partai Islam

KabarPKS.com - Jakarta (22/4) - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Almuzzammil Yusuf menegaskan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai Islam bisa dari kader partai atau non partai. Yang terpenting mereka memiliki program kerja keumatan dan kebangsaan yang jelas lima tahun ke depan.

“Program utama capres dan cawapres koalisi partai Islam menurut saya tidak usah muluk-muluk, cukup berfokus pada 3 program utama yang diisyaratkan dalam Alquran, Surat Quraisy. Tiga pesan tersebut akan mudah diingat publik. Yakni keteladanan relijius, ketahanan pangan dan keamanan publik,” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini di Jakarta, Selasa (22/4).

Program pertama, tentang keteladanan relijius, kata Muzzammil, capres dan cawapres Koalisi Partai Islam harus orang yang mampu melaksanakan syiar minimal Islam kepada publik. 

“Minimal Capres/Cawapres itu jelas sholat 5 waktunya tepat waktu di masjid/musholla berjamaah bersama para menteri-menterinya di sela-sela sidang kabinet. Itu adalah syiar minimal keseharian kepala negara di negara mayoritas Muslim. Sehingga rakyat akan meniru,” Kata Ketua DPP PKS ini.

Selain itu, menurut Muzzammil, capres dan cawapres dari Koalisi Partai Islam akidahnya harus bersih dan akhlak minimalnya tidak melakukan hal-hal tercela.

“Jika tiang agama kokoh, maka tiang negara akan kokoh. InsyaAlloh pemimpin negara yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan bagi rakyatnya,” Papar politisi PKS asal Lampung ini.

Program kedua capres dan cawapres koalisi partai Islam, menurut Muzzammil, adalah pembebasan masyarakat dari haus dan lapar melalui program ketahanan pangan.

"Dalam bahasa Alqurannya ath'amahum min ju', program ini kemudian bisa diperluas dengan pemenuhan 4 kebutuhan pokok lainnya yaitu sandang, papan, pendidikan dan kesehatan," Ujarnya. 

Program ketiga, menurut Muzzammil adalah memberikan jaminan Keamanan atau 'wa amanahum min khouf' kepada publik, melalui penghormatan HAM dan penegakan hukum dan keadilan.

“Maka Capres koalisi partai Islam harus memiliki komitmen untuk melakukan reformasi dan penguatan TNI, Polri, dan aparatur penegak hukum lainnya,” tegas alumni FISIP Universitas Indonesia ini. 

Rasa keamanan dan keadilan tersebut, menurut Muzzammil, akan mudah dihadirkan manakala seleksi aparatur negara, sipil maupun militer, dilakukan secara jujur, transparan, berkualitas, dan tidak ada suap.

"Sehingga para aparatur negara yang melayani publik benar-benar putra-putri terbaik pelayan masyarakat. Sehingga nantinya sektor pelayanan publik akan prima dan menerapkan anti diskriminasi terhadap warganegara. Itulah ciri Islam yang merahmati semua golongan," tuturnya. 

Lebih lanjut Muzzammil menambahkan bahwa inilah tiga syarat dasar kelahiran masyarakat Madani yang ideal yang belum hadir dari lebih 15 tahun perjalanan reformasi.

"Tentu dari situ bisa dikembangkan berbagai program unggulan lainnya, sesuai RPJP yang sudah ada di undang-undang kita." Katanya.

Baik koalisi partai Islam murni atau kombinasi dengan partai nasionalis, imbuh Muzzammil, harus merealisisasikan 3 program tersebut. “Agar negara adil makmur dengan keridhoan Alloh SWT yang kita cita-citakan sejak proklamasi terwujud," pungkasnya

Tren Peningkatan Kursi PKS pada Berbagai Kabupaten di Sulsel

KabarPKS.com - Pinrang, Bantaeng, Takalar (21/4) - Sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya, KPUD Kabupaten Pinrang pada Ahad (20/4) lalu memutuskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemenang untuk Pemilu Legislatif Tingkat DPRD II Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. PKS meraup suara terbanyak dengan perolehan 26.340 disusul Gerindra dengan perolehan 25.459 dan Demokrat dengan 23.231 suara.

"Alhamdulillah target kita tercapai. Terima kasih kepada caleg dan kader atas perjuangannya," ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Pinrang Bahran Jafar. Bahran bersyukur atas perolehan PKS Pinrang yang dari Pemilu ke Pemilu selalu mendapatkan peningkatan dengan pencapaian tertinggi pada Pemilu Legislatif 2014 sebagai partai terbanyak mendapatkan suara di Kabupaten Pinrang.

Dalam kilas baliknya, Partai Keadilan (PK) pada Pemilu 1999 tidak mendapatkan kursi di DPRD Pinrang, pada Pemilu 2004 PKS berhasil "pecah telur" dengan mendapat tiga kursi, pada Pemilu Legislatif 2009 PKS mendapatkan empat kursi, sedangkan pada Pemilu kali ini dengan suara terbanyak PKS Pinrang mendapatkan lima kursi. Bahran juga mengungkapkan terima kasih kepada rakyat Pinrang yang sudah memberikan amanah kepada partai yang sering melakukan pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Tren di "Tanah Tua" Kabupaten Bantaeng

Peningkatan suara juga terjadi di Kabupaten Bantaeng. Hasil sidang pleno KPUD Bantaeng kemarin (20/04) memutuskan Partai berlambang bulan sabit kembar itu menjadi juara di Bantaeng untuk tingkat DPRD. PKS memperoleh 13.228 suara disusul PKB 12.583, kemudian pada urutan ketiga ada Demokrat dengan 12.466 suara dan urutan keempat, Golkar dengan 10.583 suara.

Tren positif antar Pemilu juga terjadi di daerah yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Butta Toa atau Tanah Tua (karena diperkirakan sudah ada peradaban sejak abad kelima Masehi) tersebut. Pada Pemilu 1999 PK tidak mendapatkan kursi di Bantaeng, pada Pemilu 2004 PKS mendapatkan satu kursi, Pemilu 2009 tetap bertahan dengan satu kursi. Dan, pada Pemilu 2014 PKS berhasil meraup empat kursi dan menjadi juara di kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Nurdin Abdullah ini.

Tren di Takalar

Kabupaten Takalar juga berhasil meningkatkan tren peningkatan perwakilan asal PKS untuk DPRD Takalar. PKS Takalar berhasil mengamankan posisi wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Takalar, karena berdasarkan pleno KPUD Takalar pada Ahad (20/04) PKS menjadi runner-up dengan perolehan 20.789 suara.

Dari Pemilu ke Pemilu PKS Takalar menunjukkan tren perolehan suara yang positif, pada Pemilu 2004, PKS mendapat dua kursi, pada Pemilu 2009 ada tiga kursi, serta pada Pemilu 2014 PKS mendapatkan empat kursi.

Aher Tandatangani Kesepakatan Anti Korupsi

KabarPKS.com - Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menandatangai nota kesepakatan (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, Senin (21/4/2014) di kantor BPKP Jabar, Jalan Cibereum, Kota Bandung.

Penandatanganan tersebut menindaklanjuti Direktif Presiden RI di Istana Bogor yang mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi dan rapat koordinasi tindak lanjut Direktif Presiden RI tanggal 15 Januari 2014 yang berlangsung di Kejaksaan Agung.

Kepala BPKP Mardiasmo menyatakan, kegiatan ini dimaksudkan memaksimalkan upaya pencegahan serta penindakan pelaku korupsi agar KKN hilang dari negeri ini. "Harus diakui inspektorat di daerah adalah mitra strategis dalam penanggulangan korupsi di daerah," ujar Madiasmo.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 telah diatur enam strategi nasional guna mencegah dan memberantas korupsi jangka panjang dan jangka menengah. Yakni, pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi, peraturan perundangan, kerja sama internasional, dan penyelamatan aset hasil tipikor.

Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut telah dikuatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Mereka akan disinegikan dengan Polri, Kejagung, hingga Mendagri. Kemudian APIP akan disupervisi oleh BPKP.

"Oleh karena itu kegiatan ini juga mendorong terbentuknya APIP yang lebih kuat, mandiri, independen dan lebih profesional," ujar Mardiasmo.

Dalam penegakan hukum, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Kepala Daerah. Yakni, keragu-raguan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya berhubungan dengan pengelolaan anggaran.

"Imbas dari keragu-raguan tersebut akan berpengaruh pada penyerapan anggaran yang cenderung menurun sehingga pembangunan daerah terhambat. Kemudian diperlukan juga langkah cepat dan terpadu dalam menyelamatkan keuangan negara sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran melalui komitmen bersama untuk mendukung tugas pemerintah tanpa korupsi," jelas dia.

Hingga kini acara yang dihadiri OPD dan Muspida Jabar ini masih berlangsung. [rni]