OC_F4GK3EgiNU9htGRk1-h0Xlfo
Latest Post

Seluruh Jaringan Yang Terkena Proyek Pelebaran Jalur By Pass Harus Segera Dipindahkan

Written By Magang Humas on Selasa, 02 September 2014 | 11.00



Kabarpks.com - Padang - Seiring dengan telah dilaksanakannya Ground Breaking proyek pelebaran jalur By Pass Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang menginstruksikan perusahaan yang memiliki utilitas di jalur yang masuk dalam peta pelebaran jalan, agar segera melakukan pemindahan.

Gubernur Sumatera Barat yang juga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Irwan Prayitno mengatakan, utilitas yang ada di sepanjang jalur By Pass diantaranya, pipa air milik PDAM Padang, tiang dan jaringan listrik milik PLN, serta jaringan kabel telepon milik Telkom, harus segera dilakukan pemindahan utilitas, karena sejak dahulu pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan. Biaya pembongkaran dan pemindahan seluruh jaringan, ditanggung oleh masing-masing perusahaan.

"Pemindahan saluran PDAM, Listrik Telepon, supaya dipercepat prosesnya. Mereka nantinya urusin sendiri, biaya sendiri. Selama ini dia kan pakai tanah negara nggak bayar kok. Untuk target pemindahan utilitas ini harus secepatnya, kan sudah kita ingatkan dari tahun-tahun lalu," tegas Irwan usai rapat membahas percepatan pengerjaan proyek peningkatan jalur By Pass Padang bersama dengan Pemerintah Kota Padang serta pihak terkait di Pemerintahan Kota Padang, senin (1/9).

Sementara itu, terhadap sejumlah lahan masyarakat yang masih belum selesai proses ganti ruginya, Gubernur Irwan Prayitno menghimbau agar warga bersangkutan untuk segera berkonsolidasi dengan Pemerintah, untuk menyepakati harga ganti rugi, mengingat Pemerintah baik di Provinsi maupun Kota Padang telah menyiapkan anggaran. Masyarakat juga diminta tidak menghambat pengerjaan proyek pelebaran jalur By Pass dengan melakukan aksi demo.

"Bagi mereka yang belum selesai urusan ganti rugi bisa mengurus haknya. Pemprov dan Pemko sudah menyediakan anggaran. Berapa harganya kita kan perlu duduk bersama. Masyarakat yang belum selesai urusannya tidak boleh menganggu pengerjaan karena yang rugi mereka sendiri, jalan itu untuk mereka juga. Jangan demo atau menganggu pembangunan, nanti pihak kepolisian yang akan turun tangan," terangnya.

Seperti diketahui, ground breaking proyek peningkatan jalur By Pass Kota Padang dimulai tanggal 29 Agustus lalu, dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Jalur By Pass sepanjang 27 Kilometer yang saat ini terbagi dua jalur akan ditingkatkan menjadi 4 jalur dengan lebar badan jalan 40 meter. Peningkatan jalur By Pass Padang dikerjakan selama 730 hari kalender, dengan biaya 358 Miliar Rupiah, yang merupakan pinjaman lunak dari Korea Selatan.

Aleg PKS Siap Lebih Giat Bekerja dan Lebih Dekat dengan Masyarakat

KabarPKS.com - Selasa (2/9) - Sebanyak 6 anggota dewan tingkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemarin resmi dilantik. Ke 6 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih tersebut dilantik bersama 55 anggota dewan terpilih lainnya.

Para wakil rakyat ini dalam 5 tahun kedepan akan memperjuangkan berbagai hak masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Propinsi DIY.

"Penyusunan Perda hanya berbasis keilmuan namun harus menjadi refleksi kebutuhan masyarakat. Harus memecahkan masalah, bukan menambah masalah," pesan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X berpesan agar DPRD DIY menempatkan kepentingan publik secara luas diatas kepentingan parpol. Legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan baik.

Sementara itu, para anggota Fraksi PKS ini sebelumnya telah diberikan pembekalan khusus oleh struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DIY. Dalam acara berlangsung Minggu (24/8) lalu itu seluruh anggota dewan terpilih diberikan penguatan dengan diisi materi tentang Prinsip-prinsip Perjuangan dan Platform  Pembangunan PKS, sehingga dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY.

"Fraksi PKS DPRD DIY yang baru saja dilantik harus bekerja lebih giat lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di DIY. Selain itu harus lebih dekat dengan masyarakat," kata Ketua DPW PKS DIY, Sukamta yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Anggota DPRD DIY masa bakti 2009-2014 dan merupakan Anggota DPR RI terpilih masa bakti 2014-2019.

Adapun keenam Fraksi PKS DPRD DIY masa bakti 2014-2019 tersebut adalah:

1. Nur Sasmito, ST, MM
2. Ir. Arief Budiono
3. M. Zuhrif Hudaya, ST
4. Huda Tri Yudiana, ST
5. H. Nandar Winoro, ST
6. Agus Sumartono, S.Si

Dear Legislators (Catatan Humas Dewan PKS)

Written By abdul rohim on Jumat, 29 Agustus 2014 | 13.38

"Melampaui banyak hari dan hikmah yang ingin dituliskan. Namun agaknya daya harus berkejaran lebih keras lagi. Posting makalah inipun sekedar harapan agar hidup yang hanya sekali ini meninggalkan jejak berarti. Semoga manfaat."
Ba’da salam, tahmid wash shalawat,
Yang kami hormati unsur DPP, Wilda Sumatera yang Insya Allah akan segera hadir. Para ustadz ustadzah anggota dewan terpilih maupun khususnya yang telah dilantik. Para ustadz ustadzah yang berkenan hadir dalam forum ini. Sebelumnya terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pentingnya humas bagi aleg-anggota legislatif/dewan.
Sesi ini perlu terus diingatkan bahwa humas sangat penting bagi anggota dewan. PR – Public Relation – humas yang cakupannya bukan hanya kliping koran atau –konyolnya– tukang antar surat, tapi humas yang mencoba menjadi jembatan informasi antara anggota dewan dengan stakeholders yang kepadanya ia harus melakukan komunikasi.
***
Jika kebutuhan untuk branding agak kelewat advance untuk dipahami, mari kita mulai terlebih dulu dari yang lebih praktis, yaitu bagaimana membangun komunikasi.
Kemarin, via whatsapp kami mengadakan survei kecil-kecilan persepsi kader tentang anggota dewan PKS. Pertanyaannya hanya 3. Pertama, apa persepsi yang tertangkap jika mendengar kata “anggota dewan PKS?”. Kedua, apakah persepsi tsb muncul karena – pilih salah satu: a. Kenyataannya memang demikian. Anda tahu betul keadaannya memang begitu, atau b. Sekedar mengira-ngira. Sejatinya tidak punya informasi yang cukup.
Untuk pertanyaan kedua ini – seperti diduga – sebagian besar menjawab b. Mereka tidak punya cukup informasi . Ketiga, apakah mereka setuju jika fraksi/anggota dewan PKS membangun komunikasi yang lebih intens dengan kader? Jika ya, apa saja bentuk perangkat komunikasi anggota dewan PKS dengan kader yang paling efektif. Saran-saran terkait poin ketiga ini luar biasa. Ada yang bahkan minta update harian via online dari para anggota dewan PKS se-Lampung.
Merujuk sepanjang 5 tahun yang lampau, kader yang kami survei menyatakan sepertinya ada keengganan, sepertinya, dari anggota dewan kita untuk berkomunikasi atau menyampaikan apa yang telah ia kerjakan kepada kader maupun publik. Sekali lagi ini mungkin asumsi yang tidak bisa gebyah uyah, tapi kita patut beranjak dari sini.
Mengapa enggan membangun komunikasi?
Mengapa masih muncul persepsi bahwa anggota dewan cenderung enggan membangun komunikasi dengan publik maupun kader? Ada tiga kemungkinan yaitu pertama, secara individual masih ada anggota dewan yang perlu di-upgrade dalam hal kemampuan berkomunikasi terutama dengan publik. Mengingat banyaknya sarana bimtek dsj, tentu upgrade kemampuan komunikasi publik – secara individual – bukan sesuatu yang terlalu rumit dilakukan anggota dewan. Secara praktis, kerja-kerja komunikasi publik juga dapat terbantu dengan menghire staf atau asisten yang punya kemampuan membuat rilis dan mengelola media sosial.
Kedua, korelasi antara keterbukaan dengan akses publik dan akuntabilitas. Alasan ini agaknya perlu digarisbawahi. Jadi, enggan membangun komunikasi bukan karena tidak mampu berkomunikasi, namun kuatir semakin besar akses publik pada ujungnya membuat tanggungjawabnya lebih besar. Kuatir ia lebih “mudah diganggu”. Namun toh, bukankah anggota dewan memang pejabat publik? Bukankah berkomunikasi dengan publik adalah sesuatu yang niscaya? Dapat terpilihpun tentu karena membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ketiga, alasan keamanan dan strategi. Tentu saja tidak semua hal perlu disampaikan ke publik pun kader. Hal-hal yang strategis dan cenderung ‘berbahaya’ jika dipublikasi, tentu saja harus disimpan baik-baik. Benar bahwa humas bukan hanya bermakna bicara, sebar, dan sampaikan, namun juga harus pandai memilah mana yang tidak boleh dibicarakan, disebarkan, dan disampaikan.
Yang jadi soal jika semua hal terkait dewan menjadi top secret :D ... Sedangkan di sisi lain ada kader yang minta diberi info kegiatan dewan setiap pekan sebagaimana taklimat tarbawi :DD ... Ini tentu dua ekstrim yang berlebihan. Frekuensi bisa disepakati tri wulanan, atau semesteran, atau minimalisnya tahunan. Merujuk salah seorang al-akh yang menjawab survei kami, “Jangan sampai, sudah lima tahun begitu kami mau direct selling ‘menjual’ anggota dewan, kami tidak tahu apa-apa karena memang tidak pernah menerima informasi tentang dewan yang mau diperjuangkan.”
Memilih untuk tidak mau berkomunikasi sudah menjadi bentuk komunikasi itu sendiri.
Demikianlah. Pilihan untuk tidak mau berkomunikasi justru menjadi sarana ampuh untuk mengomunikasikan bahwa memang “anggota dewan PKS sama saja dengan anggota dewan yang lain”. Publik secara sederhana membuat kesimpulan karena tidak ada diferensiasi pada anggota dewan PKS. “Kami sudah bekerja 5x lebih keras, mengapa masih dianggap sama saja dengan yang lain?” Sederhana, karena anggota dewan PKS enggan – atau tidak sempat? atau beranggapan tidak penting – untuk mengomunikasikan perbedaannya. Mohon maaf jika asumsi ini salah.
***
Titik Nadir Jembatan Informasi Dewan-Kader
Anggota dewan PKS setidaknya harus membangun komunikasi dengan 6 pihak yaitu (1) mitra – pemerintah maupun swasta, (2) tim intra fraksi (F-PKS) dan struktur partai, (3) anggota dewan lintas partai, (4) kader, (5) konstituen, dan (6) publik [dengan tidak mengurangi rasa hormat dan menafikan komunikasi dengan istri/suami/keluarga anggota dewan yang tentu juga sangat penting. Upaya menghadirkan istri/suami anggota dewan dalam pembekalan dewan kali ini pun patut diapresiasi).
Anggota dewan – terutama para petahana – tentu sangat mafhum dan lebih fasih soal bagaimana berinteraksi dengan keenam stakeholder tersebut. Terkait humas dewan, mari kita lebih merujuk pada komunikasi antara anggota dewan PKS dengan 3 unsur terakhir yaitu kader, konstituen, dan publik.
Ada pengalaman menarik ketika menemani beberapa akhwat direct selling (DS) di kampanye pemilu legislatif yang lalu. Jadi ada seorang bapak yang protes dengan menyebut dua anggota dewan kota dan seorang anggota dewan provinsi (dari PKS) yang saya sangat tahu bahwa yang beliau tuduhkan tidak benar. Paling tidak saat itu, sepanjang yang saya mampu jelaskan, saya bisa membela para anggota dewan yang disebut-sebut.
Tapi mari bayangkan ikhwan akhwat kita terjun DS lima tahun yang akan datang. Apakah mereka bisa berargumen dengan kondisi yang sama, yang didasari kepahaman karena memiliki informasi tentang para anggota dewan PKS sehingga bisa memberikan pembelaan? Dengan minimnya pemahaman akan pribadi maupun kinerja dewan, tentu sulit bagi kader untuk all out memperjuangkan anggota dewannya.
Hasil pemilu legislatif 2014 semakin membuktikan bahwa kader adalah mata tombak paling tajam pemenangan pemilu. Membangun optimisme bahwa kader pasti berhusnudzon dengan para qiyadah dan berharap mereka habis-habisan memperjuangkan anggota dewannya, namun tanpa bekalan info yang cukup, tentu amat naif.
Kader harus menjadi titik tekan bagaimana seharusnya humas dewan berperan. Ke depan, amat sangat dibutuhkan jembatan informasi berkala antara anggota dewan di semua level dengan kader. Ketika kader tahu bahwa anggota dewan sungguh-sungguh bekerja dan bersedia membuka jalur komunikasi, maka segala zhon tentang rumah baru, mobil baru, dsj insyaaLLah menjadi tidak relevan lagi. InsyaaLLah.
Dengan konstituen dan publik, anggota dewan perlu mengombinasikan seluruh sarana komunikasi baik tatap muka, media massa konvensional, maupun media sosial. Sarana komunikasi yang paripurna 360°. Sekedar catatan khusus tentang relasi anggota dewan PKS dengan pers, amat disayangkan jika di periode mendatang masih ada anggota dewan yang alergi berhubungan dengan pers/wartawan dengan alasan apapun termasuk alasan bahwa berita media massa tidak punya efek terhadap pemerolehan suara.
Belajar dari hantaman sepanjang 2013-2014 termasuk yang bertubi-tubi via media, di periode 2014-2019 ini hoping for the best but expecting the worst, kita tak berharap ada isu yang negatif keluar dari anggota dewan – pun pejabat publik PKS lainnya. Namun apabila kemudian ada yang negatif yang keluar dari pejabat publik kita, setidaknya kita sudah tahu harus melakukan apa. Jika perlu ada pelatihan mengelola isu negatif berdampingan dengan pelatihan humas lainnya.
Khatimah
Anggota dewan memang salah satu elemen saja dalam partai dakwah ini, namun ia masih merupakan etalase partai. Jika seluruh kader diposisikan sebagai humas, maka sesungguhnya anggota dewan PKS menempati posisi bersisian dengan pimpinan partai dalam hal representasi humas partai, bukan semata Ketua Bidang Humas :D. Anggota dewan sejatinya adalah humas partai itu sendiri.
Fungsionalisasi humas anggota dewan PKS – sebagaimana pemenuhan indikator kinerja dewan lainnya – secara ideal hendaknya diback-up oleh struktur. Idealnya, setiap fraksi PKS memiliki staf khusus yang menjalankan fungsi sebagai humas. Minimal fungsi-fungsi kehumasan dewan bisa dititipkan pada asisten/staf. Jangan sampai ada keraguan lagi bahwa anggota dewan PKS harus membangun komunikasi dengan publiknya.
Tentu masih bergelayut semua harapan pada anggota dewan. Namun saya setuju bukan saatnya lagi menambah beban anggota dewan dengan harapan-harapan yang hiperrealitas, harapan-harapan yang melampaui kemampuan anggota dewan untuk memenuhinya. Saatnya anggota dewan dibantu untuk dapat menggenapkan muwashofatnya dengan baik dan kelak mengakhiri amanahnya dengan husnul khotimah.
Wallahu ‘alam.
PR-ing Legislators; Humas Bagi Anggota Dewan, Perlukah?” ~ppt attached.
Disampaikan dalam Konsolidasi dan Pembekalan anggota DPR/DPRD kabupaten-kota dan provinsi dari PKS se-Lampung. Minggu, 24 Agustus 2014 | dengan penyuntingan agar sesuai untuk dikonsumsi dalam bentuk makalah.

Presiden PKS: Suhardi Pantas Jadi Tauladan Pejuang Politik

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Matta merasa kehilangan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi yang meninggal Kamis 28 Agustus sekitar pukul 21.40 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Menurut Anies, Suhardi pantas menjadi teladan pejuang politik di Indonesia.

"Saya terkesan dengan keikhlasan beliau. Beliau sangat humble, sederhana, tapi tulus dalam berjuang, rendah hati walau posisinya tinggi. Beliau pantas jadi teladan para pejuang politik di Indonesia," ujar Anies saat melawat jenazah Suhardi di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (29/8/2014) dini hari.

Selain sosok yang sederhana, di mata Anies, Suhardi adalah politisi yang memiliki semangat juang rela berkorban tanpa pamrih. "Saya berinteraksi dengan beliau sangat intensif sekali selama masa kampanye Pilpres."

"Saya punya kesan yang mendalam bahwa beliau adalah seorang pejuang yang tulus, ikhlas, dan punya kesediaan berkorban untuk cita-cita besar yang beliau perjuangkan," sambung Anies yang didampingi beberapa elite PKS, seperti Fahri Hamzah dan Mahfud Abdurahman.

Selain itu, almarhum yang berasal dari kalangan akademisi patut diberikan apresiasi. Sebab tidak banyak akademisi yang terjun ke dunia politik. "Itu yang saya kagumi dari beliau. Tentu saja di luar dari latar belakang intelektual, akademik beliau sebagai seorang profesor."

"Saya kira ini suatu teladan yang baik bahwa seorang akademisi, terjun ke dunia politik dan bekerja habis-habisan. Harus kita akui bahwa tentu saja bersama Prabowo beliau memimpin Gerindra dan sukses menjadi partai pemenang ke-3. Itu suatu kerja yang luar biasa," ujar dia.

Terkait pemakaman jenazah Suhardi di kampung halamannya di Yogyakarta, Anies telah berkoordinasi dengan kader partainya agar membantunya. "Tadi kami dari teman-teman DPP PKS langsung salat jenazah. Insyaallah besok dijemput oleh teman-teman DPW PKS Yogya," pungkas Anies.

Sumber: liputan6.com

Gubernur Sumbar Serahkan Pendistribusian Zakat

Written By Kabar PKS on Jumat, 22 Agustus 2014 | 14.20


PADANG--Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan penyerahan bantuan peralatan usaha bagi keluarga miskin dari kegiatan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan usaha di masjid Nurul Iman, Kamis siang (21/8). Acara tersebut dihadiri oleh utusan Kementrian Agama Sumbar, pengurus amil zakat, Kepala Biro Binsos Setdaprov.

Gubernur Irwan Prayitno,  dalam kesempatan itu menyampaikan kita harusnya saling menghormati sesama umat. Tidak ada perbedaan pandangan antara muzaki dan mustahik, karena mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mampu.

Jangan karena kita memberi zakat berlaku tidak wajar pada penerima zakat, dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan umat. Kita harus saling menjaga harga diri antar sesama.  Kepada orang yang miskin, jangan pelihara kemiskinan, harus terus berusaha dan kerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Islam mengajurkan umatnya untuk menjadi orang yang mampu, dimana dari lima rukun Islam, empat diantaranya membebankan umatnya melakukannya dengan harta benda. Sebab itu Islam mengharuskan menjadi orang yang mampu dan kaya.

Kita tidak perlu kaya betul, bisa bayar zakat, bisa bersedekah, bisa pergi haji, sudah bagus itu, dan syukuri nikmat rezeki dari Allah itu dengan baik, guraunya.

Irwan Prayitno juga mengingatkan perintah Allah untuk berusaha dan kerja keras, karena tanpa berusaha dan kerja keras hidup tidak akan berubah. “ Tidak akan berubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak merubah sendiri.“

Kemudian bagi masyarakat miskin diharapkan segera mengurus Kartu BPJS, jika ada masyarakat miskin yang belum dapat agar pengurus Badan Amil Zakat Daerah (Bazda)  mau membantu, sehingga kita juga dapat mengurangi tingkat kemiskian di Sumatera Barat, harapnya

Sekretaris Baznas Syamsuir menyampaikan pendistribusian zakat tahap IV tahun 2014 kepada 153 orang mustahik  yaitu yaitu sebesar 550.742.000. Pemberian zakat yang diberikan secara kolektif ini untuk lima program pendistribusian zakat, yaitu Sumbar Makmur, Sumbar cerdas, Sumbar peduli, Sumbar iman dan takwa.

Untuk Sumbar Makmur diberikan bantuan berupa uang kepada 56 orang dan bantuan barang berupa mesin jahit dan kompresor untuk 5 orang. Bantuan Sumbar Cerdas diberikan ke orangtua mahasiswa kurang mampu 74 orang, Sumbar Peduli  10 orang, Sumbar Sehat bantuan berobat untuk orang miskin 14 orang dan  Sumbar Iman dan Takwa sebanyak  8 orang. “Mustahik yang diberikan bantuan ini merupakan usulan SKPD atau unit kerja yang direkomendasikan oleh UPZ Tuah Sakato dan UPZ kemenag Sumbar,” Sebut Sekretaris Baznas Sumbar, Syamsuir pada penyerahan  yang  dilakukan Mesjid Nurul Iman, Kamis siang (21/8)

Menurutnya, penerima bantuan ini sudah dilakukan klarifikasi dan privikasi berupa peninjauan ke lokasi dengan fokus kelayakan bantuan diberikan. Pengurus bidang pendistribusian dan bidang pendayagunaan juga telah melihat langsung keberadaannya.

“Hampir 90 persen dana Baznas yang kita serahkan ini bersaal dari PNS SKPD Pemerintah Provinsi Sumbar. Untuk yang 10 persen lagi berasal dari perorangan berbagai profesi termasuk juga zakat yang berasal dari perusahaan,” tambahnya. 

Sumber: pks.or.id

Menteri PKS Ini Menginap di Rumah Warga di Lereng Gunung

Written By Kabar PKS on Rabu, 20 Agustus 2014 | 12.10

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri bermalam di rumah salah seorang warga Desa Guci, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Posisi rumah itu berada persis di lereng utara Gunung Slamet yang telah ditetapkan status siaga 3.

Letak geografis Desa Guci berada di ketinggian 1.250 meter di bawah permukaan laut (dpl) dengan posisi persis di lereng utara Gunung Slamet. Di Desa Guci terdapat 5.000 rumah tidak layak huni. Rumah yang akan dibedah telah diverifikasi berdasarkan tingkat keterancaman, risiko dan prioritas.

"Kami akan melakukan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 241 milik warga miskin, tapi sebelumnya akan dirubuhkan dan dijadikan rumah layak huni," kata Salim di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (20/8).

Politikus PKS itu tiba Selasa malam kemarin. Salim sempat berdialog, dan mengajak warga untuk arif dan tenang menghadapi bencana. Menurutnya, alam ada waktunya bereaksi, tetapi alam juga memberikan berkah di balik reaksinya.

"Jangan panik, ikuti aturan evakuasi bencana dan lakukan simulasi secara terjadwal," pinta Salim.

Selama ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki skema untuk penanggulangan bencana pada masa kedaruratan, maupun dalam ketersediaan atau logistic supporting system. Selain itu, Kemensos juga telah memfasilitasi daerah dengan gudang yang berisi peralatan bencana dan buffer stock.

"Pada saat kedaruratan bupati bisa mengeluarkan kebutuhan beras hingga 50 ton. Jika dirasa masih kurnag, maka Mensos bisa menambahkan sampai di atas 100 ton," tuturnya.

Kondisi teranyar, Badan Meterologi, Klomatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Gunung Slamet tertutup kabut diiringi asap kecokelatan dan api pijar membumbung hingga ketinggian lebih dari 600 meter. Terdengar juga 91 kali dentuman ringan sampai sedang, terkadang bergemuruh, dan suhu di beberapa pemandian air panas di kawasan wisata Guci berkisar 50-70 derajat celcius.

Sumber: merdeka.com

Fraksi PKS Komitmen Tingkatkan Kinerja Dewan

Written By abdul rohim on Selasa, 19 Agustus 2014 | 11.56


KabarPKS.com - Bandar Lampung - Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru dilantik Syarif Hidayat mengungkapkan, Fraksi PKS akan membangun komitmen peningkatan kinerja dan taat azas dalam mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung.
“Komitmen pertama kami adalah komitmen peningkatan kinerja, kemudian yang kedua taat azas. Taat di PKS ini dalam artian aman secara sar’i (sariat), aman secara undang-undang/hukum, dan aman secara sosial. Jadi bingkainya tiga itu, kita mengerjakan apa saja harus sesuai dengan tiga syarat tersebut. Apa yang baik dari teman-teman terdahulu akan kita teruskan, sebaliknya bila tidak akan kita hentikan,” kata Syarif saat ditemui di kantor DPD PKS usai dilantik, Senin (18/8/2014).
Untuk melihat sejauh mana komitmen tersebut, Syarif yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PKS) ini mengatakan akan membuat semacam indikator kinerja.
“Indikator kinerja tersebut akan kami mintakan kepada para koordinator simpul kader dan pengurus struktur baik DPC dan DPD yang membawahi sekitar 5.000 kader yang kita kumpulkan hari ini. Sebab merekalah yang sudah memberikan amanah kepada kami sebagai anggota dewan ini,” terangnya.
Dicontohkannya, salah satu indikator kinerja tersebut seluruh anggota Fraksi PKS wajib menghadiri seluruh agenda DPRD.”Jadi kami nanti tidak boleh absen disetiap kegiatan dewan seperti paripurna, rapat-rapat dan sebagainya,” tuturnya.
Kemudian indikator kinerja dari aspek keadilan, lalu partisipasi aktif dalam setiap pembahasan kinerja dewan. “Termasuk seperti selektif dalam melakukan perjalanan. Kalau kita nilai tidak perlu dan mendesak, tidak akan kita lakukan. Sebab jangan sampai muncul kesan fungsi dewan ke empat adalah traveling atau jalan-jalan,” cetusnya.
Saat bertugas nanti seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKS juga tidak diperkenankan mengambil gaji mereka sendiri. Gaji akan diambil oleh bendahara Fraksi, setelah dipotong 30 persen untuk partai baru diserahkan kepada yang bersangkutan.
“Potongan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan partai, termasuk untuk memberikan program beasiswa yang dijalankan PKS. Pendanaan kami selain dari gaji anggota Fraksi juga didapat dari sumbangan kader, termasuk pembangunan kantor kami ini,” uangkapnya.
Disinggung siapa yang akan diajukan untuk mengisi posisi wakil ketua II DPRD, Syarif menjelaskan pihaknya sudah mengajukan usulan dua nama ke DPW untuk diteruskan agar disetujui DPP. Dua nama yang diusulkan tersebut dirinya sendiri dan Nandang Hendrawan.
“Final siapa yang akan diputuskan untuk mengisi posisi pimpinan tersebut kemungkinan tanggal 24 Agustus mendatang. Dihari tersebut kita ada pembekalan untuk seluruh anggota dewan dari PKS di DPW Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Sementara siapa yang akan diposisikan sebagai ketua Fraksi, Syarif mengatakan PKS sudah mengajukan dua nama yakni Nandang Hendrawan dan Grafieldi Mamesah.
Penulis: FERRY SUSANTO ARSYAD
Sumber: http://lampungku.com
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger