Latest Post

Kekuatan Pustaka Minang Cetak 15 Persen Lebih Tokoh Nasional

Written By Kabar PKS on Jumat, 31 Oktober 2014 | 11.55

Padang (30/10) - Peresmian Gedung Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat secara langsung diresmikan oleh Gubernur Irwan Prayitno dan Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sukarsih pada Kamis (30/10) di Jalan Diponegoro 4, Kota Padang. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Pada acara yang berlangsung pukul 09.00 - 12.00 WIB tersebut juga dilaksanakan pengukuhan 15 orang Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2017 oleh Gubernur. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan pin emas kepada Keluarga Buya Hamka, yang diterima oleh Hafif Hamka, serta keluarga Mantan Gubernur Sumbar, Alm. Zainal Bakar, yang diterima langsung oleh Ibu Anna Zainal Bakar. 

Di dalam sambutannya, Gubernur Irwan menyampaikan sekilas sejarah tentang perkembangan perpustakaan di Sumbar. Pada tahun 1956 - ketika Bukittinggi menjadi Ibukota Provinsi Sumbar - terdapat perpustakaan nasional yang dibangun di atas Ngarai Sianok. Setelah ibukota provinsi dipindahkan ke Kota Padang (1958) pemerintah daerah membangun pustaka di Pantai Padang. Kemudian, pustaka (perpustakaan) tersebut dipindahkan lagi ke Jalan Bagindo Aziz Chan. 

Pada tahun 1999 pemeliharaan gedung pustaka diserahkan kepada pemerintah provinsi menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar. Paska bencana gempa yang melanda Sumbar, gedung perpustakaan dipindahkan ke daerah Tabing dengan status “perpustakaan darurat.” Selanjutnya, perpustakaan provinsi mengalami perpindahan kembali ke daerah GOR Agus Salim dan terakhir di Jalan Diponegoro 4, Kota Padang. 

"Bila dibandingkan dengan gedung perpustakaan di daerah atau provinsi lain, gedung ini memang masih kalah dengan tiga lantai saja. Namun, kita yakin bahwa semangat kita tidak akan kalah dibandingkan dengan daerah lain tersebut,” ujar Irwan.

Kehadiran perpustakaan memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan keilmuan serta pengetahuan di Sumbar. Di setiap bangunan sekolah selalu dilengkapi dengan perpustakaan. Misalnya di Inyiak Parabek Bukittinggi, Canduang di Agam, INS Kayu Tanam, serta Ibukota Padang. Manifestasi keberhasilan hadirnya perpustakaan, dapat dilihat dengan tampilnya para intelektual dan cendekiawan dari Sumatera Barat. Tidak sedikit yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh nasional. Sebagai etnik yang hanya dua persen dari seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Minang mampu melahirkan berbagai tokoh nasional lebih dari 15 persen. 
"Dari keseluruhan tokoh nasional tersebut hampir sebagian besar menggunakan kemampuan intelektualnya sebagai politisi, diplomat, sastrawan, dan budayawan. Mereka semua dekat dengan buku-buku dan tentunya (dekat-red) dengan perpustakaan yang ada,” kata Gubernur. 
Gubernur Irwan menambahkan, dengan banyaknya tokoh nasional yang berasal dari Sumbar serta dekat dengan buku-buku dan perpustakaan, maka fenomena tersebut harus menjadi motivasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan motivasi tersebut diperlukan guna membangun sikap, perilaku, dan karakter individu yang selalu senang membaca buku. 

Pembangunan gedung perpustakaan merupakan bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa, terlebih khusus masyarakat Sumbar. Gubernur berharap perpustakaan dapat menjadi tempat mangkal bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Sumatera Barat.
"Datangilah perpustakaan! Kemudian bacalah buku-buku yang ada sebagai media pencerdasan kita!” imbau Irwan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pelajar dan anak muda.
Kepala Perpustakaan Nasional, Sri Sukarsih, mengatakan dengan hadirnya perpustakaan, generasi bangsa harus bisa dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sri Sukarsih juga berharap bahwa perilaku gemar membaca, gemar berkunjung, dan memanfaatkan pustaka sebagai pusat kegiatan belajar dapat menjadi budaya setiap individu sepanjang hayat.  
"Selain gedung perpustakaan sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat, pemerintah provinsi juga telah menyalurkan bantuan berupa 600 unit mobil keliling di berbagai wilayah kabupaten/kota. Program penguatan koleksi dan sarana, serta penguatan dan pengembangan digital perpustakaan telah masuk di 30.000 desa/kelurahan. Terkait penguatan dan pengembangan sarana digital diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat, karena dapat diakses secara online,” tutur Sri Sukarsih.
Kepada masyarakat Sumatera Barat, Sri Sukarsih menyampaikan harapannya. “Semoga dengan peresmian gedung perpustakaan ini, dapat menjadi pusat belajar dan sarana pencerdasan yang menyenangkan.
Sri Sukarsih menambahkan harapan kepada Dewan Perpustakaan Provinsi Sumbar agar dapat memberikan saran dan masukan yang lebih baik dalam pengembangan dan penataan budaya gemar membaca di Sumatera Barat.
"Mari kita melangkah bersama, seiring, sejalan, satu arah, dan satu tujuan. Demi terciptanya cita-cita bangsa, yakni sebagai bangsa yang cerdas, transformatif, sejahtera, dan berbudaya gemar membaca. Masyarakat harus menyadari bahwa dengan gemar membaca dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kemandirian ekonomi,” pungkas Kepala Perpustakaan Nasional tersebut. 

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional sebagai tanda Gedung Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi. Setelah pemotongan pita, Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Badan Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Sumbar, meninjau bersama gedung baru tersebut. 
Sumber: Humas Sumbar

Tingkatan Kualitas Pendidikan, Fraksi PKS Sumsel Dorong Sertifikasi Guru

KabarPKS.com - Palembang (31/10) – Bertempat di ruang Banggar DPRD Propinsi Sumatera Selatan, puluhan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Olahraga Sumatera Selatan menemui unsur pimpinan fraksi DPRD Sumsel (30/10) kemarin. Para guru tersebut disambut oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Imam Mansur beserta Sekretaris FPKS Mgs. Syaiful Padli, Anggota Dewan politisi PDIP Giri Ramanda dan Anggota DPRD Sumsel Fraksi Nasdem Didi Efriadi. Sedangkan para guru olahraga dipimpin oleh Zulkifli selaku Ketua Ikatan Guru Olahraga Sumatera Selatan dan didampingi oleh Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Badia Perizade.

Zulkifli mengatakan bahwa tujuan dari kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk membicarakan masalah sertifikasi. “Tujuan kedatangan kami adalah untuk membicarakan permasalahan tingkat kelulusan dari peserta PLPG,” ujar Zulkifli setelah audiensi.

Zulkifli mengatakan, pihaknya menginginkan PLPG di bawah Dinas Pendidikan disamakan dengan PLPG di Kementerian Agama. "Ketika ikut dan tidak lulus dan kemudian her (mengulang) dia kemudian lulus,” tambah pria yang berprofesi sebagai guru olahraga di Musi Banyuasin tersebut.

Imam Mansur saat ditemui Humas PKS Sumsel di ruang FPKS selepas pertemuan memgatakan bahwa semuanya harus sepakat bahwa pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan termasuk pendidikan olahraga. Oleh karena itu, program sertifikasi merupakan program yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.

“Pelaksanaan sertifikasi ini dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan tentu kita menginginkan yang ideal, tapi tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi di daerah,” ungkapnya.

Kondisi yang dimaksudkan adalah pemakluman untuk para guru yang telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk pendidikan, yaitu mereka yang berusia hampir 50 tahun dan sebentar lagi pensiun harus mendapat prioritas tanpa mengenyampingkan kualifikasi. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bagi para guru senior tersebut. Bagi para guru yang masih muda maka harus menunjukan dedikasi dan kualifikasi serta keseriusan mereka sebagai profesi guru.

“Ini adalah dalam rangka profesionalisme guru, maka memang sebetulnya harus diketatkan,” jelas Ketua DPW PKS Sumsel ini.

Menanggapi soal anggaran pelaksanaan PLPG yang dirasa belum memadai, Imam mengatakan bahwa DPRD Sumsel akan melihat celah. Jika memungkinkan untuk dilakukan pendampingan APBD, maka DPRD beritikad baik untuk itu. Dia juga menyampaikan bahwa DPRD Sumsel sangat berpihak pada pendidikan yang berkualitas.

“Jika pendampingan itu dimungkinkan sebetulnya untuk guru SD dan SMP nanti bisa dititipkan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan untuk SMA bisa dititipkan di Dinas Pendidikan Sumsel,” tutup Imam.

Rektor Unsri, Prof. Badia Perizade menyampaikan ucapan terima kasih karena DPRD sudah mau menerima dan memfasilitasi para guru. Para guru itu sendiri saat ini sedang mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). (amg/abr/kabarpks)

Askweni: Kita Menuntut Keadilan, UMP Jangan Dulu Ditetapkan

KabarPKS.com - Palembang (330/10) - Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2015 mendatang, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 ditetapkan berdasarkan kriteria hidup layak tahun 2014. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni meminta gubernur Sumsel tidak buru-buru menetapkan UMP.

“UMP jangan dulu ditetapkan, kita tunggu dulu rencana kenaikan BBM dan TDL serta penentuan kriteria hidup layak tahun 2015,” ungkap Askweni di Ruang Fraksi PKS DPRD Sumsel (30/10).

Dia menilai, tidak sesuai jika penetapan UMP tahun 2015 berdasarkan kriteria hidup layak tahun 2014. “Jadi ini tidak match, tidak mungkin kita memakai kriteria hidup layak 2014 untuk menetapkan UMP 2015,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan telah melakukan survey di salah satu pasar di OKU Timur. Dari hasil survey itu, didapat nominal rencana UMP sebesar Rp 1.974.3343,-. Hal ini dilakukan untuk mengejar target Kementerian Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2013 terkait UMP ini. Tenggat waktu yamg diberikan oleh Kemenaker adalah 1 November 2014.

“Sumsel ini kan terdiri dari 16 kabupaten/kota, tidak mungkin penetapan UMP hanya berdasarkan hasil survey di satu pasar di satu propinsi saja,” lanjut Askweni.

Dia juga akan minta keadilan untuk para buruh. Akan tetapi, tambah Askweni, untuk nominal UMP yang diajukan buruh, dia juga mengatakan bahwa nominal itu juga harus realistis.

“Kalau sampai ditetapkan UMP 2,5 juta rupiah pada Januari ini, bisa bangkrut negara ini, akan banyak PHK oleh perusahaan,” tegasnya usai menemui perwakilan Konfederasi KASBI di Ruang Rapat DPRD Sumsel.

Sebelumnya, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Propinsi Sumatera Selatan. Ribuan buruh tersebut menuntut kenaikan Upah Minimun Propinsi. Selain itu para buruh ini menolak politik upah murah, menolak RUU Pengupahan, menuntuk penangkapan pengusahan nakal, menolak kenaikan BBM.

Selain itu mereka juga menuntut penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan merealisasikan pendidikan gratis, menuntut penghapusan sistem kerja outsoucing, menolak union busting, menuntut verifikasi ulang dewan pengupahan dan melaksanakan pasal 33 UUD 1945. (amg/abr/kabarpks)

Demokrasi di Indonesia Jadi Sumber Rujukan

Semarang (31/10) - Selama kurun waktu delapan bulan terakhir, Indonesia dianggap telah sukses menggelar pesta demokrasi dengan sangat meriah, demokratis dan menghasilkan produk demokrasi yang diharapkan menjadi awal dari kematangan demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi Indonesia dimulai dari Pemilihan Umum Legislatif (pileg) April lalu, lalu berlanjut di Pemilihan Presiden (Pilpres) di bulan Juli, kemudian pelantikan Presiden disertai transisi demokrasi pada 20 Oktober lalu, semuanya berjalan dengan baik dan menggembirakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti DPR tandingan hingga membanting meja. Namun secara umum, PKS menyebut demokrasi Indonesia kian matang.

“Pelaksanaan demokrasi Indonesia disanjung tinggi negeri lain dan jadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi mereka,” kata Abdul Fikri, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam akun Twitter @FikriFaqih, baru – baru ini.

Fikri kemudian menerangkan bahwa Demokrasi dipilih karena disana ada kebersamaan, sehingga hal ini dipastikan sesuai dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni berjuang bersama dan gotong royong. “Jadi kita memilih demokrasi sebaga jalan hidup bukan karena alasan akademis, ini memang ruh bangsa kita, demokrasi yang khas ya kebersamaan,” lanjutnya.

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak 1998 ini, format demokrasi di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, dikarenakan Indonesia terus belajar, model demokrasi spserti apa yang memang pas untuk dijalankan oleh negeri yang beragam etnis, suku, agama.

“Demokrasi kita tidak tunduk pada teori – teori  yang berkembang, apalagi pada teori yang hanya diambil mentah-mentah dari luar sana,” kata Fikri. Demokrasi di Indonesia, menurut Fikri, sedang tumbuh dan belajar sesuai karakteristik bangsa, bukan untuk tunduk pada teori-teori  bangsa lain.

“Kita tentu terus mengevaluasi, apa yang kurang dari demokrasi yang kita yakini sebagai jalan hidup berbangsa, kita ini merdeka dengan keringat sendiri, bukan dengan pemberian bangsa lain, apalagi kemerdekaan kita bukan hasil teori/penelitian bangsa lain, jangan biarkan pengaruh globalisasi mencabut akar dan kultur bangsa kita yang beragam dan majemuk,” jelas kandidat Doktor Universitas Diponegoro itu.

Salah satu contohnya, imbuh Fikri, perubahan UU 5/1974 ke UU 22/1999 lalu menjadi UU 32/2004 merupakan best practice demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal. Dikatakan Fikri, evaluasi memang dilakukan kemendagri, namun masyarakat dan seluruh elemn bangsa juga wajib mengawasi, memberi masukan.

“Lalu bagaimana dgn UU Pilkada yg ramai itu??? Bila di tingkat nasional logika jumlah tetap digunakan maka begitulah praktek damai demokrasi kita, tanpa lupa proses musyawarah mufakat, bila ada satu pilihan maka tidak usah mengada-ada memunculkan opsi tambahan, karena bisa diambil kata mufakat, dan kemufakatan kita adalah praktek logika elektoral sbg solusi, faham demokrasi kita. Memilih dengan suara terbanyak,” pungkasnya. (abr/kabarpks)

PKS: Gunakan Teknologi Informasi dengan Bijak

KabarPKS.com - Jakarta (31/10) - Masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial agar nantinya kemajuan tekhnologi informasi dapat membawa kebaikan bagi penggunanya dan bukan sebaliknya bisa membawa dampak buruk bagi pelakunya.

Demikian dikatakan oleh Ahmad Zainuddin, anggota komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketika menanggapi kasus penangkapan seorang tukang sate berinisial MA 23 tahun, warga Ciracas yang ditangkap oleh aparat berwajib. MA ditangkap karena di anggap telah mem-bully presiden lewat akun jejaring sosialnya.

Zainuddin sangat menyayangkan penangkapan tersebut karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. “Toh kasus ini juga oleh pelaku hanya memposting kembali konten yang selama ini sudah banyak beredar di dunia maya," imbuhnya.

Menurutnya, masih banyak kasus serupa bahkan lebih vulgar dan terang-terangan menghina atau mem-bully pihak tertentu lewat media sosial tapi tidak mendapat perlakuan serupa dari aparat. "ada apa ini?”, ujarnya.

Namun demikian Zainuddin juga mengingatkan bahwa dalam penggunaan tekhnologi dan jejaring sosial memiliki etika yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. “Kita mendukung agar keadilan harus ditegakkan, siapa yang salah wajib di kenakan sanksi, asalkan penegakkan hukum itu tidak tebang pilih dan berlaku kepada siapa saja," jelasnya.

Legislator PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menghimbau kepada masyarakat agar bijak dan santun ketika menggunakan media sosial. “Walaupun kita bebas untuk menuliskan apa saja di akun pribadi akan tetapi ketika itu di tulis dalam jejaring sosial maka hal tersebut bukan lagi privacy karena sudah menjadi hak publik," pungkasnya. (abr/kabarpks)

Hantoni Terpilih Sebagai Ketua Komisi II DPRD Lampung

KabarPKS.com - Bandar Lampung (31/10) - Sidang paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD  Lampung secara mufakat menempatkan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di dua AKD sebagai pimpinan, diantaranya Hantoni Hasan sebagai Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian) dan Prio Budi Utomo sebagai Sekretaris Komisi IV (Bidang Pembangunan).

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa penempatan tersebut berdasarkan hasil musyawarah Fraksi. “Pa Hantoni kami utus sebagai Ketua Komisi II sementara Pa Prio sebagai Sekretaris Komisi IV,” kata Ade di kantor DPRD Lampung, selasa (30/10).

Ade menambahkan, Komisi II DPRD Lampung periode lalu juga dipimpin oleh kader PKS, Ahmad Junaidi Auly sebagai ketua komisi. “sehingga mudah-mudahan prestasi-prestasi selama periode kepemimpinan Bang Jun (Ahmad Junaidi Auly-red) dapat dilanjutkan pada kepemimpinan Pa Hantoni,” tambah Ade.

Sementara itu, Prio Budi Utomo, yang ditempatkan di Komisi IV merupakan kali pertama anggota Fraksi PKS menjadi pimpinan di komisi tersebut. “Meski demikian, Insya Allah kami tepat menempatkan beliau sebagai Sekretaris Komisi IV, sebab pengalaman panjang beliau di DPRD tingkat sebelumnya sudah tidak diragukan lagi,” ujar Ade.

Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Lampung nomor 1 Tahun 2014, pasal 50, ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Komisi”  sedangkan pada ayat (3) menyatakan “Jumlah komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 5 (lima) Komisi. Sehingga dengan demikian, nama-nama Anggota Fraksi PKS yang ditempatkan di Komisi-Komisi antara lain Komisi I (Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perizinan) Mardani Umar, Komisi II (Bidang Perekonomian) Hantoni Hasan dan Akhmadi Sumaryanto, Komisi III (Bidang Keuangan) Antoni Imam, Komisi IV (Bidang Pembangunan) Prio Budi Utomo dan Ade Utamai Ibnu dan Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Ahmad Mufti Salim.

Sedangkan Anggota Fraksi PKS yang ditempatkan pada AKD yang lain, yakni Badan Legislasi Akhmadi Sumaryanto dan Mardani Umar, Badan Musyawarah, Antoni Imam dan Ahmad Mufti Salim, Badan Kehormatan, Akhmadi Sumaryanto dan Badan Anggaran, Hantoni Hasan, Prio Budi Utomo dan Ade Utami Ibnu. (abr/kabarpks)

KIH Bentuk Pimpinan Tandingan, PKS: Kita Bukan Parlemen Jalanan

Written By Kabar PKS on Kamis, 30 Oktober 2014 | 11.21


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengancam akan membentuk pimpinan DPR tandingan setelah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan yang ada.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sikap itu tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

Politikus PKS Almuzzamul Yusuf menjelaskan, pemilihan pimpinan DPR telah diatur dalam UU MD3 dan tatib. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung.

"Kita ini bukan parlemen jalanan, semua ada aturan," katanya Yusuf saat dihubungi Republika, Rabu (29/10) malam.

Menurutnya sikap yang diambil KIH itu tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

Muzzammil menilai, sikap yang diambil KIH ini sebagai bentuk akumulasi kepanikan dan kekecewaan KIH yang selalu kalah dalam pemilihan pimpinan. "Itu kepanikan mereka (KIH) karena kalah terus, politik itu biasa," katanya.

Dia mengatakan, manuver yang dilakukan oleh KIH tidak proporsional. Sikap itu, kata dia, justru akan merugikan KIH sendiri yang terkesan memaksakan dan tidak rasional.

Seperti diketahui, lima partai yang tergabung dalam KIH melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, kelima pimpinan DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai sidang yang dilakukan.

Arief mengatakan, pimpinan DPR seringkali mengabaikan pendapat dan tidak berlaku adil terutama terhadap anggota DPR dari KIH. Dia juga menilai, pimpinan DPR telah melanggar tata tertib yang telah disepakati dengan memaksakan penyusunan penempatan anggota komisi.

Atas dasar itu, KIH pun membentuk pimpinan DPR tandingan. Ketua yang dipilih adalah Pramono Anung dari PDIP. Sementara empat wakilnya adalah Rio Patrice Capella (Nasdem), Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Sumber: http://nasional.republika.co.id

 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger