Keseimbangan dalam Penempatan Golongan (2)

Jakarta (6/3) – Pada kegiatan pekanan “Haditsul Khamis” edisi Kamis (5/3) di Gedung MD Building DPP PKS, Jakarta Selatan, Ustadz Musyaffa Ahmad Rahim juga membahas mengenai pentingnya melibatkan berbagai golongan dalam suatu syuro.

Ustadz Musyaffa mengisahkan tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang dimulai setelah Abu Bakar As Sidiq meninggal dunia. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, terdapat pergantian anggota Dewan Pertimbangan (Penasihat). Khalifah Umar membentuk Dewan Pertimbangan dalam sebuah tim yang berisi kelompok Asyia Fu Badri, yang beranggotakan sahabat-sahabat senior veteran Perang Badar.

Namun, saat itu ada suatu hal yang membuat Asyia Fu Badri tercengang. Mereka terkejut ketika Umar bin Khattab memasukkan seorang pemuda dalam susunan Dewan Penasihatnya. Hal ini mengundang banyak pertanyaan. Asyia Fu Badri pun, lanjut Ustadz Musyaffa, “komplain” kepada Umar bin Khattab. 

Menjawab komplain para sahabat, Khalifah Umar mengatakan bahwa ia mengetahui kompetensi pemuda yang bernama Ibnu Abbas tersebut. Menurut Umar, Ibnu Abbas memiliki kapasitas dan pengetahuan yang tidak jauh berbeda dengan para Asyia Fu Badri.

“Untuk menunjukkan kompetensi Ibnu Abbas, Khalifah Umar memanggil Ibnu Abbas ketika para Asyia Fu Badri berkumpul. Setelah Ibnu Abbas tiba, Umar bin Khattab langsung memberikan pertanyaan kepada mereka. Umar bertanya mengenai makna dari QS. An Nasr,” tutur Ustadz Musyaffa.

Menurut Asyia Fu Badri, kata Ustadz Musyaffa, makna dari surat An Nasr adalah supaya kaum muslimin banyak-banyak membaca tahmid, istighfar, dan tasbih. Usai mendengar jawaban para veteran, Umar bin Khattab pun melontarkan pertanyaan yang sama kepada Ibnu Abbas. Ia menjawab bahwa  jawaban Asyia Fu Badri tidak salah, namun juga tidak semata mata itu.

Surat An Nasr, kata Ibnu Abbas sebagaimana disampaikan Ustadz Musyaffa, merupakan isyarat ajal Rasullulah SAW telah dekat. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Nabi untuk meningkatkan dan memperbanyak kebaikan serta taubat, beberapa diantaranya dengan meningkatkan bertahmid, ber-istighfar, dan  ber-tasbih. Umar pun menanggapi, “Yang saya tahu juga begitu Ibnu Abbas,” tegasnya.

“Dalam Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memimpin haruslah seimbang. Salah satunya dalam hal penempatan golongan. Janganlah hanya mengambil golongan yang tua saja, atau yang muda saja. Namun, harus ada keseimbangan yaitu mencampurkan kedua golongan tersebut menjadi satu,” kata Ustadz Musyaffa.

Hal ini disebabkan, lanjut Ustadz Musyaffa, memunculkan yang muda saat ada anggota tua (senior) akan lebih baik untuk proses regenerasi. Hal ini juga lebih optimal demi penurunan nilai-nilai.

“Selain itu yang harus digarisbawahi adalah dalam pemilihan golongan muda pun juga tidak asal-asalan, yaitu harus memiliki kriteria yang berkompetensi dan berkapasitas, seperti Ibnu Abbas,” tutup Ustadz Musyaffa.

Baca juga sebelumnya Perlunya Keseimbangan dalam Memimpin (1)

Perlunya Keseimbangan dalam Memimpin (1)

Jakarta (6/3) – Janganlah seorang pemimpin atau khalifah membuat, menyimpulkan, dan memutuskan suatu keputusan hanya berdasarkan pertimbangan sendiri, namun tetap harus meminta pertimbangan dari orang lain. Demikian disampaikan Ustadz Musyaffa Ahmad Rahim, dalam kegiatan pekanan “Haditsul Khamis” di Gedung MD Building, Dewan Pengurus Pusat  Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Jakarta Selatan, Kamis (6/3).

Ustadz Musyaffa menjelaskan tentang keseimbangan dalam hal memimpin, seperti yang dicontohkan pada zaman khalifah Abu Bakar As Siddiq. Pada masa itu, Khalifah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai Dewan Penasihat. Penunjukan tersebut dinilai saling melengkapi satu sama lain.

Abu Bakar As Siddiq merupakan seorang khalifah yang dikenal lembut, sedangkan Umar bin Khattab memiliki sikap atau perangai yang keras. Walaupun keduanya memiliki perangai berbeda, namun perbedaan tersebut yang menyebabkan keseimbangan (balance) dalam kepemimpinan Abu bakar As Siddiq.

“Mengenai Dewan Penasihat atau Dewan Pertimbangan Agung, dalam istilah lainnya Dewan Syuro, memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dahulu. Pada saat beliau menjadi khalifah dalam hal menyimpulkan dan memutuskan, tidak berdasarkan ego sendiri. Namun beliau tetap mempertimbangkan dan meminta saran kepada orang lain, yaitu kepada para sahabat- sahabatnya. Hal ini yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As Siddiq,” tutur Ustadz Musyaffa.

Dewan syuro, kata Ustadz Musyaffa, memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan, terutama menyangkut kehidupan berpolitik. Setiap hal atau keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga terbentuklah keputusan yang mufakat. Ustadz Musyaffa menambahkan, meskipun setiap pemimpin memiliki perangai, sikap, maupun pendapat  yang berbeda, namun kaum muslimin harus bisa memahami bahwa dalam perbedaan itu ada keseimbangan di dalamnya.

Bersambung ke Keseimbangandalam Penempatan Golongan (2)

Jepang Ingin Investasi Alumunium di Sumut

MEDAN (6/3) - Jepang ingin meningkatkan hubungan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang produksi aluminium dan manufaktur. Hal itu terungkap saat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki, Kamis (5/3) di Rumah Dinas Gubernur, Kota Medan.  

Tanizaki didampingi Konsul Jenderal Jepang di Medan, Yuji Hamada, menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, khususnya di Provinsi Sumut yang selama ini telah terbina dengan baik.

"Provinsi Sumut mempunyai potensi yang sangat besar karena terletak pada Selat Malaka. Kami sangat ingin sekali meningkatkan hubungan kerja sama. Apalagi kemarin kami sudah berkunjung ke lokasi Asahan. Disana saya sangat senang karena situasi sangat baik untuk memproduksi alumunium," kata Tanizaki.

Tanizaki mengatakan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sangat erat di berbagai bidang. Berdasarkan hubungan yang baik dan sudah terjalin sejak lama tersebut, kedua negara bisa melanjutkan kerjasama dengan lebih erat lagi. Jepang, katanya, sangat ingin melakukan investasi manufaktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita juga bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumut karena Jepang masih ada ruang untuk memperbesar investasi, dan pada masa jabatan saya di Jakarta saya ingin berkontribusi untuk Jepang," ujarnya.

Alasan Jepang sangat berminat melakukan investasi di Sumut, lanjut Tanizaki, karena para investor asal negaranya mengatakan bahwa di Sumut biaya produksi bisa lebih murah.

"Salah satu perusahan Jepang yang telah berinvestasi tahun lalu pada produk elektronik telah mengembangkan usahanya dan memperkerjakan sebanyak 7.500 pegawai. Semuanya pegawai orang Sumut dan mereka SDM yang handal. Di Sumut para pegawainya pada tingkat level tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Gatot berterima kasih kepada Pemerintah Jepang atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Indonesia, khususnya di Provinsi Sumut. Terkait upaya peningkatan kerjasama kedua negara di Provinsi Sumut, Gatot menyambut baik hal tersebut.

Menurut Gatot, memang sudah sepantasnya Indonesia dan Jepang terus mempererat dan meningkatkan kerjasama yang sudah berlangsung sejak lama. "Saya mengundang untuk berinvestasi. Banyak yang bisa ditingkatkan baik itu infrastruktur dan lainya," ujar Gatot.

Pada kesempatan itu gatot juga mengungkapkan bahwa ia baru saja pulang dari Jakarta untuk mempresentasikan kesiapan Sumut menyongsong Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasional wilayah Barat Indonesia di hadapan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pelabuhan Kuala Tanjung terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi, baik itu dengan kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro), Kawasan Danau Toba dan Sei Mangkei, serta bidang industri lainnya. Jadi posisi Sumut sangat sentra letaknya di Indonesia maka perlu adanya infrastruktur," pungkas Gatot.

Sumber: Humas Pemprov Sumatera Utara

Pendapatan Daerah Jabar Tahun Anggaran 2014 Lebihi Target

BANDUNG (6/2) – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014 dapat direalisasikan lebih dari Rp 22,44 triliun. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu Rp 21,29 triliun, atau lebih besar 105,40 persen. Demikian disampaikan Aher dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (5/3).

Aher menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu melebihi target sebesar Rp 14,29 triliun dan terealisasi lebih dari Rp 15,16 triliun. Hal tersebut melampaui target sebesar 106,08 persen, dengan selisih nilai Rp 0,86 triliun.

“Capaian PAD tersebut antara lain dari penerimaan pajak daerah sebesar 103,33 persen, penerimaan retribusi daerah sebesar 113,73 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 101,31 persen, dan PAD yang sah sebesar 166,19 persen," papar Aher yang membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2014.

Selain memaparkan pendapatan daerah secara lengkap, Aher juga menjelaskan rincian belanja daerah dan capaian kemajuan Provinsi Jabar, yang sebagian besar mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Berdasarkan perhitungan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai 74,28 poin, dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pendidikan mencapai 83,36 poin, Indeks Kesehatan mencapai 74,01 poin, dan Indeks Daya Beli mencapai 65,47 poin," jelas Aher.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, lanjut Aher, sebesar 5,07 persen. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2014 mencapai Rp 1.148,01 triliun.

Aher menambahkan untuk menunjukkan pembangunan seluruh bidang di tahun 2014, Pemprov Jabar melaksanakan “Pameran Visualisasi Program Kerja Jabar” di halaman Gedung Sate Bandung, yang digelar pada tanggal 5-6 Maret 2015.

Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PKS: Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Harus Segera Diakhiri

LABUHANBATU (6/3) - Beberapa daerah sudah mengalami kelangkan elpiji 3 kg, termasuk beberapa wilayah di Sumatera Utara. Bahkan di Labuhanbatu, karena langka hingga tingkat pengecer, harga gas 3 kg mencapai Rp 30.000.

Demikian disampaikan Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut II), Iskan Qolba Lubis. Menurut Iskan, kelangkaan elpiji itu tidak perlu terjadi apabila pemerintah setempat aktif melakukan pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir.

"Untuk menghindari kelangkaan berakibat tingginya harga jual terhadap elpiji itu, pemerintah setempat harus meningkatkan pengawasan pendistribusian oleh pangkalan maupun agen, hingga subagen," kata Iskan dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 6/3).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini, harga yang tinggi itu sudah pasti memberatkan masyarakat kurang mampu yang selama ini tergantung pasokan gas elpiji subsidi pemerintah itu. 

"Kelangkaan ini harus diakhiri karena sudah berjalan beberapa minggu. Sayangnya pemerintah daerah dalam hal ini terlihat kurang mampu mengakhirinya," demikian Iskan.

Ilustrasi: Elpiji 3 kilogram (sumber: http://radioelnury.com)

Peternak Sapi Boyolali Keluhkan Harga Pakan Ternak

BOYOLALI (6/3) – Para peternak sapi di Boyolali mengalami kesulitan dalam membeli pakan ternak dikarenakan mengalami kenaikan harga. Hal tersebut terungkap saat Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengadakan serap aspirasi di rumah salah satu warga Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Kamis (5/3).

"Kondisi peternak disini keadaannya terjepit, karena kami harus membeli pakan dengan harga yang mahal, namun disamping itu pun kami harus menjual jual susu hewan dengan harga yang murah," ujar salah satu warga Lencoh.

Merespon aspirasi warga, Kharis berjanji akan melindungi para petani dan peternak di Kabupaten Boyolali. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih melindungi kesejahteraan rakyat.

"Kami akan terus menekan pemerintah untuk mengendalikan harga pasar. Selain itu pembatasan impor juga penting agar para peternak terlindungi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kondisi para peternak sapi di Boyolali, kata Kharis, harus mendapat perhatian dari pemerintah karena mayoritas mata pencaharian warga Boyolali adalah petani dan peternak hewan. Hal tersebut dikeluhkan oleh warga Boyolali yang hanya bermata pencaharian sebagai peternak hewan.

"Sebagian besar penduduk Selo bermata pencaharian sebagai peternak sapi. Namun, menurut masyarakat disana mengeluhkan mahalnya harga pakan seperti konsentrat dan lain-lain," ujar Kharis.

Sementara itu, kondisi yang tidak jauh berbeda juga dirasakan oleh para petani di Selo. Kharis mengungkapkan bahwa harga jual sayur mayur seperti wortel hanya mencapai Rp 1500 per kilogram.

"Para petani disana mengatakan hasil pertanian sayur mayurnya dihargai murah. Menurut mereka yang menjadi penyebab utamanya adalah banjirnya sayur impor dari China yang harganya lebih murah," tutup Kharis.

Seperti diketahui, Kabupaten Boyolali terkenal sebagai daerah penghasil susu ternak. Hal ini dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ialah peternak sapi, baik sapi perah maupun sapi biasa. Namun, seiring dengan naiknya harga pakan ternak, para petani semakin bingung dalam mengelola peternakannya.

Sumber: Humas PKS Kota Solo

Tokoh Agama Sepakat Pertahankan Kondusivitas Kerukunan Sumut

MEDAN (6/3) – Sejumlah tokoh agama mengeluarkan pernyataan bersama untuk tetap mempertahankan kerukunan antarumat beragama, kondusivitas, dan kesatuan berdasarkan Pancasila di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Komitmen tersebut disampaikan dalam silaturahmi tokoh agama, seluruh perwakilan majelis, dan lembaga agama di Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan pada Kamis (5/3) malam.

"Kami sangat mendukung Pak Gubernur karena Bapak benar benar meletakkan kembali Pancasila. Cita-cita kami memiliki pemimpin yang mampu menjaga kerukunan antaragama, pemimpin seperti ini yang akan tetap kita pertahankan. Dan segala sesuatu masalah harus dibicarakan dengan baik, gereja punya peran moral, yakni membangun kedamaian dan kesejahteraan menuju Sumut Bangkit,” kata perwakilan Keuskupan Agung, Anicetus B. Sinaga.

Para tokoh agama mengaku prihatin atas penyakit-penyakit sosial yang semakin berkembang di masyarakat, seperti narkoba, kekerasan anak, dan seks bebas. Mereka menyatakan bahwa semua persoalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan para tokoh agama juga sepakat bersama-sama membantu.

"Untuk itu kami juga siap membantu dengan merehabilitasi dengan membentuk generasi muda agar terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat," Kata Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Sumut, Jamilan Sirait.

Perwakilan Majelis Tinggi Agama Hindu, Manogren, memberi apresiasi kepada Gubernur Gatot yang telah membuka forum dialog. Menurutnya, hadirnya forum dialog dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan masukan untuk kemajuan Sumut. Selain itu, salah satu tokoh masyarakat Sumut, RE Nainggolan, juga menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan Provinsi Sumut tetap aman dan sentosa.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan bahwa Sumut dibangun tidak satu kelompok saja, melainkan semua kekuatan dan potensi masyarakat, termasuk kekuatan umat beragama.

"Kita bersyukur Sumut masih tetap dalam keadaan kondusif, baik dari segi keamanan, politik, dan budaya. Kita juga masih tetap bersyukur Sumut tidak ada konflik yang dipicu agama dan budaya. Dengan semangat Sumut Bangkit, tidak akan terus maju dan berkembang tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat dan tokoh agama,” ujar Gatot.

Gatot menambahkan telah banyak kemajuan yang diraih Sumatera Utara. Kemajuan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.

“Banyak kemajuan-kemajuan yang telah kita raih di Sumut apalagi salah satunya telah ditetapkannya Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan di Wilayah Indonesia Barat yang tentunya berdampak positif dalam pembangunan di Sumut, tentu kemajuan-kemajauan ini akan terus kita lanjutkan dengan tetap adanya kerukunan di Sumut," ujarnya.

Sumber: Humas Pemprov Sumatera Utara