OC_F4GK3EgiNU9htGRk1-h0Xlfo
Latest Post

Menteri PKS Ini Menginap di Rumah Warga di Lereng Gunung

Written By Kabar PKS on Rabu, 20 Agustus 2014 | 12.10

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri bermalam di rumah salah seorang warga Desa Guci, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Posisi rumah itu berada persis di lereng utara Gunung Slamet yang telah ditetapkan status siaga 3.

Letak geografis Desa Guci berada di ketinggian 1.250 meter di bawah permukaan laut (dpl) dengan posisi persis di lereng utara Gunung Slamet. Di Desa Guci terdapat 5.000 rumah tidak layak huni. Rumah yang akan dibedah telah diverifikasi berdasarkan tingkat keterancaman, risiko dan prioritas.

"Kami akan melakukan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 241 milik warga miskin, tapi sebelumnya akan dirubuhkan dan dijadikan rumah layak huni," kata Salim di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (20/8).

Politikus PKS itu tiba Selasa malam kemarin. Salim sempat berdialog, dan mengajak warga untuk arif dan tenang menghadapi bencana. Menurutnya, alam ada waktunya bereaksi, tetapi alam juga memberikan berkah di balik reaksinya.

"Jangan panik, ikuti aturan evakuasi bencana dan lakukan simulasi secara terjadwal," pinta Salim.

Selama ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki skema untuk penanggulangan bencana pada masa kedaruratan, maupun dalam ketersediaan atau logistic supporting system. Selain itu, Kemensos juga telah memfasilitasi daerah dengan gudang yang berisi peralatan bencana dan buffer stock.

"Pada saat kedaruratan bupati bisa mengeluarkan kebutuhan beras hingga 50 ton. Jika dirasa masih kurnag, maka Mensos bisa menambahkan sampai di atas 100 ton," tuturnya.

Kondisi teranyar, Badan Meterologi, Klomatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Gunung Slamet tertutup kabut diiringi asap kecokelatan dan api pijar membumbung hingga ketinggian lebih dari 600 meter. Terdengar juga 91 kali dentuman ringan sampai sedang, terkadang bergemuruh, dan suhu di beberapa pemandian air panas di kawasan wisata Guci berkisar 50-70 derajat celcius.

Sumber: merdeka.com

Fraksi PKS Komitmen Tingkatkan Kinerja Dewan

Written By abdul rohim on Selasa, 19 Agustus 2014 | 11.56


KabarPKS.com - Bandar Lampung - Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru dilantik Syarif Hidayat mengungkapkan, Fraksi PKS akan membangun komitmen peningkatan kinerja dan taat azas dalam mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung.
“Komitmen pertama kami adalah komitmen peningkatan kinerja, kemudian yang kedua taat azas. Taat di PKS ini dalam artian aman secara sar’i (sariat), aman secara undang-undang/hukum, dan aman secara sosial. Jadi bingkainya tiga itu, kita mengerjakan apa saja harus sesuai dengan tiga syarat tersebut. Apa yang baik dari teman-teman terdahulu akan kita teruskan, sebaliknya bila tidak akan kita hentikan,” kata Syarif saat ditemui di kantor DPD PKS usai dilantik, Senin (18/8/2014).
Untuk melihat sejauh mana komitmen tersebut, Syarif yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PKS) ini mengatakan akan membuat semacam indikator kinerja.
“Indikator kinerja tersebut akan kami mintakan kepada para koordinator simpul kader dan pengurus struktur baik DPC dan DPD yang membawahi sekitar 5.000 kader yang kita kumpulkan hari ini. Sebab merekalah yang sudah memberikan amanah kepada kami sebagai anggota dewan ini,” terangnya.
Dicontohkannya, salah satu indikator kinerja tersebut seluruh anggota Fraksi PKS wajib menghadiri seluruh agenda DPRD.”Jadi kami nanti tidak boleh absen disetiap kegiatan dewan seperti paripurna, rapat-rapat dan sebagainya,” tuturnya.
Kemudian indikator kinerja dari aspek keadilan, lalu partisipasi aktif dalam setiap pembahasan kinerja dewan. “Termasuk seperti selektif dalam melakukan perjalanan. Kalau kita nilai tidak perlu dan mendesak, tidak akan kita lakukan. Sebab jangan sampai muncul kesan fungsi dewan ke empat adalah traveling atau jalan-jalan,” cetusnya.
Saat bertugas nanti seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKS juga tidak diperkenankan mengambil gaji mereka sendiri. Gaji akan diambil oleh bendahara Fraksi, setelah dipotong 30 persen untuk partai baru diserahkan kepada yang bersangkutan.
“Potongan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan partai, termasuk untuk memberikan program beasiswa yang dijalankan PKS. Pendanaan kami selain dari gaji anggota Fraksi juga didapat dari sumbangan kader, termasuk pembangunan kantor kami ini,” uangkapnya.
Disinggung siapa yang akan diajukan untuk mengisi posisi wakil ketua II DPRD, Syarif menjelaskan pihaknya sudah mengajukan usulan dua nama ke DPW untuk diteruskan agar disetujui DPP. Dua nama yang diusulkan tersebut dirinya sendiri dan Nandang Hendrawan.
“Final siapa yang akan diputuskan untuk mengisi posisi pimpinan tersebut kemungkinan tanggal 24 Agustus mendatang. Dihari tersebut kita ada pembekalan untuk seluruh anggota dewan dari PKS di DPW Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Sementara siapa yang akan diposisikan sebagai ketua Fraksi, Syarif mengatakan PKS sudah mengajukan dua nama yakni Nandang Hendrawan dan Grafieldi Mamesah.
Penulis: FERRY SUSANTO ARSYAD
Sumber: http://lampungku.com

Aher Optimistis 2018 Citarum Jadi Sungai Terbersih


KabarPKS.com - Bandung (19/8) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa Citarum sebagai sungai terbersih bukanlah mimpi. Walaupun sempat digelari sebagai sungai terkotor pada tahun 2013.
"Kita lalu beraksi, masyarakat mulai membersihkan bertahap. Akhir 2013, Citarum mulai membaik dan digunakan untuk kejuaraan dunia 'River Boarding'," tulis pria yang akrab disapa Aher itu dalam akun facebooknya.
Aher menambahkan bahwa pada 2014 ini, Pemprov bersama masyarakat sudah mulai melakukan pembersihan lagi.
"Kita ajak semua pihak termasuk pabrik-pabrik untuk berkontribusi, DAS kita konservasi, masyarakat diedukasi tentang sanitasi," papar kader PKS itu.
Lebih lanjut Aher mangatakan pembersihan sungai sepanjang 77 KM itu dilakukan per segmen, yaitu setiap 20 KM dan menghabiskan biaya sebesar 20 M.

Aher juga optimistis pada tahun 2018 sungai Citarum bersih dan siap diminum langsung dari kali. "Insya Allah Citarum akan jadi sungai terbersih," pungkasnya.

PKS Gelar Election Update untuk Kuatkan Koalisi di Tingkat Daerah

Written By abdul rohim on Senin, 18 Agustus 2014 | 18.00


KabarPKS.com - Jakarta (18/8)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergerak cepat. Sementara masih terus mengawal proses pemilihan presiden (pilpres) yang kini dalam tahapan persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), PKS membekali pimpinan struktur pusat dan wilayah untuk agenda penguatan koalisi merah putih di parlemen untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Untuk itu, PKS menggelar acara Election Update ke-6 untuk mengantisipasi pelantikan sekaligus pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar searah dengan kebijakan koalisi di tingkat nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ridho menyatakan, Election Update diadakan di Jakarta dan diikuti fungsionaris DPP dan Pengurus Harian dari 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) se-Indonesia. Agenda utama, tutur Taufik adalah menyiapkan PKS di seluruh Indonesia untuk mengawal visi koalisi Merah Putih yang diberi mandat rakyat dalam Pemilu legislatif.
"Tentu seluruh anggota koalisi dititipkan harapan oleh rakyat yang memilihnya, itu yang akan kami perjuangkan bersama melalui koalisi Merah Putih ini," jelas Taufik disela-sela acara Election Update PKS, Senin (18/8).
Taufik juga mengingatkan agar struktur dan kader tetap bekerja keras pasca pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Tidak ada waktu istirahat dan berleha-leha, langsung gerakkan mesin partai untuk memenuhi harapan publik, baik yang telah memilih PKS ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya," ujar Taufik. Ia juga menyampaikan, dalam Pemilu legislatif PKS mendapatkan 40 kursi DPR, 160 kursi DPRD tingkat provinsi dan 1.017 kursi DPRD tingkat Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.
"Masih ada harapan menambah 1 kursi DPR bila dalam pemilihan suara ulang di Maluku Utara dapat kita menangkan," harap Taufik.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini akan diisi dengan arahan Presiden PKS tentang mengoptimalkan mesin partai pasca pemilu legislatif dan pilpres, arahan tentang implementasi kesepakatan koalisi dalam pemilihan pimpinan dewan, paparan survey politik terkini, serta arahan untuk anggota DPR/D terpilih PKS. Selain seluruh pengurus harian DPP, peserta dari 33 DPW menyertakan Ketua Umum, Sekum, Ketua Bidang Kebijakan Publik (ex officio Ketua Fraksi DPRD) dan Ketua Bidang Perempuan.

Pelajaran Kewarganegaraan Diminta Tidak Monoton

BANDUNG -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menyatakan pelajaran di sekolah formal tentang pendidikan kewarganegaraan jangan monoton melainkan dapat membangun generasi bangsa yang bermoral dan cinta terhadap bangsa Indonesia.

"Kita tidak ingin pendidikan kewarganegaaraan monoton, seperti sebatas mengenalkan lembaga tertinggi negara ini namanya," kata Heryawan saat menghadiri Seminar Nasional bertemakan Revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diselenggarakan Fraksi PKS MPR RI dan organisasi pemuda Garuda Keadilan di Kota Bandung, Sabtu.

Ia menuturkan, pendidikan di Indonesia dari dulu sudah menerapkan tentang kewarganegaraan kepada anak didik seperti pelajaran PMP, kemudian PPKN, dan sekarang PKN.

Namun, menurut Heryawan, pendidikan kewarganegaraan itu lebih cenderung hanya menyampaikan tentang suatu negara, kemudian lembaga negara tertinggi seperti Presiden, MPR, dan DPR.

Ia berharap, pendidikan kewarganegaraan diboboti nilai yang dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih mencintai bangsanya sendiri dan kewajibannya sebagai warga negara.

"Warga negara yang baik pasti mendahulukan kewajibannya," katanya.

Melalui kegiatan seminar nasional tentang nilai Pancasila yang diikuti kalangan anak muda, Heryawan berharap dapat menumbuhkan kecintaan kaum muda terhadap bangsa dan negara.

"Revitalisasi ini membangun generasi muda yang berkarakter, yang mampu membangun bangsa," kata Heryawan.

Ketua Fraksi PKS-MPR RI Tb Soenmandjaja menambahkan, kegiatan itu sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa MPR RI salah satunya berperan memperkaya masyarakat tentang pemahaman Pancasila.

Ia menjelaskan, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi bagi hukum nasional yang harus dipahami oleh segenap masyarakat.
"Makanya kita sosialisasikan penguatan pematangan kurikulum pendidikan nilai-nilai Pancasila," kata Ketua Kelompok VI Tim Kerja Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI itu.

Peneliti CSIS: PKS Bisa Jadi Contoh Menteri Lepas Jabatan Parpol

Written By Kabar PKS on Rabu, 13 Agustus 2014 | 14.26

Jakarta - Peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes mendukung gagasan Joko Widodo (Jokowi) melarang kabinetnya nanti rangkap jabatan di partai politik. Menurutnya, Partai Keadilan Sosial (PKS) bisa menjadi contoh tepat.

"Agar para menteri fokus, harus rela melepaskan jabatan di partai. Itu tidak susah juga karena sudah ada contohnya. PKS misalnya telah melakukan itu," kata Arya saat dihubungi detikcom Rabu (13/8/2014).

Salah satu contoh di PKS itu adalah Tifatul Sembiring. Ia rela melepas jabatannya sebagai Presiden PKS saat direkrut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merekrutnya sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kata Arya, Jokowi juga harus tepat dalam memilih orang-orang yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinetnya. Hal itu penting agar berbagai program yang akan dijalankannya bisa maksimal.

"Kalau ada tokoh yang misalnya pernah tersangkut kasus, akan menjadi sandera di pemerintahan. Jokowi harus mencari orang yang tidak mempunyai beban di masa lalu, yang tidak pernah berurusan dengan KPK, agar bisa fokus bekerja tidak tersandera kasus-kasus hukum yang ditangani KPK," imbuh Arya.

Arya menyarankan agar kabinet Jokowi nantinya diisi oleh kalangan profesional, baik dari dalam maupun luar partai. Semuanya harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang yang akan ditangani. "Harus jujur, bersih, dan punya integritas," ucap Arya.

Ditambahkan Arya, Jokowi juga perlu memasukkan orang-orang muda dalam kabinetnya nanti. Hal itu dirasa perlu agar tercipta gagasan-gagasan baru dalam memajukan Indonesia.

"Tentu syaratnya tidak hanya sekadar muda dan baru, tapi harus mempunyai kompetensi, pakar di bidangnya. Memiliki kualifikasi-kualifikasi dasar dalam proses penyaringan. Kompeten, bersih, jujur, mempunyai visi, dan lain-lain," jelas Arya.

"Tetapi ya Jokowi juga bisa mempertahankan orang-orang lama yang dianggap mempunyai prestasi, kinerjanya bagus. Karena tidak mudah mencari orang-orang seperti itu. Sama tidak mudahnya dengan mencari orang-orang muda yang mempunyai kompetensi bagus," tandas Arya.

Sumber: detik.com

Polarisasi Kubu Prabowo & Jokowi Bakal Bertahan?

Written By Kabar PKS on Selasa, 12 Agustus 2014 | 11.25

Jakarta - Polarisasi politik kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta terus berlangsung sembari menanti keputusan final Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pemilu presiden dari capres nomor satu itu. Apa yang bakal terjadi?

Para politisi menilai, pengelompokan partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Joko Widodo perlu dipertahankan. Dengan pengelompokan tersebut terjadi polarisasi dan kristalisasi politik yang diperkirakan akan berdampak konstruktif pada kehidupan demokrasi Indonesia ke depan. Benarkah demikian?

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai, koalisi dua kelompok seperti yang terjadi saat ini, harus terus dipertahankan. Hal itu penting untuk memungkinkan adanya perimbangan kekuatan, checks and balances.

Hal ini, kata Fahri, juga penting karena akan ada polarisasi positif dalam masyarakat indonesia. Artinya setiap hari masyarakat akan punya afiliasi yang secara terus menerus tergambar pada kekuatan politik dan mewakili ide atau pikiran yang akhirnya pikiran itu diperlombakan di antara dua kubu ini.

Anggota Komisi III DPR dari PKS yang kembali melenggang ke Senayan itu, mengatakan bahwa koalisi permanen yang sudah terpolarisasi akan menjalankan fungsi sebagai checks and balances dengan lebih baik. Untuk itu , para analis berharap ke depan tidak ada upaya untuk melemahkan masing-masing kubu Jokowi-JK maupun kubu Prabowo-Hatta.

Dengan demikian, kedua kubu ini terus berkompetisi secara sehat dan rakyat dibiarkan menilainya. ''Kalau bertahan, kedua kubu bakal bersaing ketat dan mewarnai blantika politik republik ini,'' kata Cherry Augusta MA, pengamat politik yang studi di King's College University of London.

Dengan cara demikian, bakal ada perimbangan terhadap tesis dan anti-tesis politik yang ada antara kubu Prabowo vs Jokowi tentunya.

Dibandingkan Indonesia, sejak lama Amerika Serikat menggunakan polarisasi kubu Republik dan Demokrat sampai sekarang. AS masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat) itu untuk membangun demokrasi di negeri Paman Sam tersebut. Apakah kita setuju atau tidak dengan model AS, itu soal lain.

Namun saling imbang dan saling kontrol antara kubu Jokowi-JK dan kubu Prabowo-Hatta, boleh jadi bakal menarik perhatian publik dan masyarakat politik karena akan memberi nuansa baru bagi demokratisasi kita ke depan. Tentu, dengan catatan bahwa polarisasi kedua kubu politik itu bisa bertahan dan anggota koalisinya tak mudah terkena bujuk rayu untuk membelot ke lain kubu karena pertimbangan pragmatisme politik. Tidak mudah bukan?

Sumber: inilah.com
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger