IKLAN PKS" Cerdas Memilih di Pemilu 2014"

Tiga Pesan Anis Matta dalam Menggelar Kampanye

KabarPKS.com - Jakarta (7/3) - Tiga hal yang menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penataan kampanye yang akan dimulai pada Ahad (16/3) mendatang. Pertama proses kampanye yang damai, kedua menjaga ketertiban dan keteraturan, ketiga memperhatikan masalah kebersihan. Demikian dikatakan Presiden PKS, Anis Matta saat memberikan arahan kepada juru kampanye nasional (jurkamnas) PKS di Jakarta, Jumat (7/3).

"Jangan tinggalkan tempat kampanye dengan sampah berserakan, yang harus ada salah satunya selain tim keamanan adalah tim kebersihan. inilah gerakan kita "berbicara tanpa berbicara," himbau Anis kepada jurkam PKS se-Indonesia siang tadi.

Dalam kesempatan itu Anis juga meminta seluruh kadernya untuk perbanyak doa kepada Allah SWT agar target 3 besar PKS dapat tercapai. "Uang memang penting, tapi doa lebih penting," ujarnya.

Lebih lanjut Anis mengintruksikan seluruh kader PKS agar dapat berkorban lebih banyak untuk kemenangan di Pemilu 9 April mendatang. "Kompetitor kita bukanlah partai lain, tapi sifat pelit dalam diri kita, itulah yang kita lawan. Insya Allah, dengan pengorbanan kita Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik," tambahnya dan diaminkan oleh peserta.

Menang Penghitungan Sementara, Mahyeldi-Emzalmi Dukung Penghitungan Resmi

Padang (5/3)- Berdasarkan pada beberapa penghitungan suara sementara terhadap Pilkada Kota Padang, Mahyeldi-Emzalmi yang diusung oleh PKS dan PPP berhasil unggul dari Desri-James, kandidat lain yang diusung oleh beberapa partai, termasuk Demokrat, Gokar, PDIP, PAN, dan yang lainnya. Pilkada putaran kedua ini dimenangkan oleh Mahyeldi-Emzalmi dengan suara sekitar 1700.

Hasil penghitungan sementara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, kandidat PKS dan PPP mendapatkan 148.777 suara atau 50,23 persen dari perolehan suara di seluruh TPS di ibukota Sumatera Barat tersebut. Sementara Desri Ayunda dan James Helliward memperoleh 147.399 suara atau 49,77 persen. Meskipun penghitungan ini dilakukan oleh instansi pemerintah, penghitungan resmi tetap berdasarkan pada KPUD Padang yang diputuskan pada rapat pleno pada Selasa, 11 Maret 2014.

Berbeda beberapa desimal, penghitungan cepat  yang dilakukan Padang TV bekerja sama dengan lembaga survei MIKA, menunjukkan suara lebih banyak pada Mahyeldi-Emzalmi. Mereka mendapatkan 50,77 persen sedangkan Desri-James mendapat 49,23 persen suara dengan perkiraan error sampling sebesar satu persen.

Sementara itu, penghitungan langsung yang dilakukan Tim Sukses Mahyeldi-Emzalmi juga menunjukkan mayoritas suara warga Kota Padang kepada Mahyeldi-Emzalmi memperoleh 148.997 suara atau 50,29 persen. Sedangkan kandidat lawannya memperoleh 147.270 suara atau 49,71 persen. Penghitungan ini berbasis Formulir C1 yang diisi langsung oleh saksi dari setiap TPS di Kota Padang.

“Berdasarkan hitungan real kami, Mahyeldi-Emzalmi unggul 1.727 suara,” ungkap Ketua Tim Sukses Mahyeldi-Emzalmi, Murhalion dalam jumpa pers yang dilakukan Rabu (5/3) pukul 21.00 usai merekap data dari Formulir C1.

Dalam kesempatan itu, Murhalion menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh warga Kota Padang dan penyelenggara Pilkada yang telah mensukseskan Pilkada dengan suasana yang kondusif.  Muharlion juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pasangan Desri-James. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan menunggu penghitungan resmi dari KPUD Kota Padang.

“Kemenangan Mahyeldi-Emzalmi adalah kemenangan seluruh masyarakat Kota Padang. Karenanya kami menghimbau kepada kepolisian, panitia penyelengggara di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, rekan-rekan wartawan, serta masyarakat luas agar sama-sama menjaga kondisi keamanan,  mengawal penghintungan suara sampai akhir, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkas Murhalion.

PKS Desak Pemerintah Bangun Postur Anggaran Fungsi Pendidikan yang Berkeadilan

KabarPKS.com - Jakarta (5/3) - Rapat Kerja (raker) Komisi X DPR RI dengan salah satu mitra kerjanya yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) membahas tentang evaluasi beberapa program kemdikbud, seperti anggaran fungsi pendidikan, kurikulum, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Ujian Nasional (UN).

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI Ahmad Zainuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan 3 hal yang dapat dijadikan masukan untuk pemerintah agar dapat di perbaiki kedepannya, yaitu perbaikan postur anggaran, peningkatan performa pengelolaan dan pelayanan BSM serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanan UN.

Zainuddin yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti tentang adanya disparitas dalam postur anggaran fungsi pendidikan antara sekolah umum dan sekolah madrasah. Dikatakannya bahwa selama ini total anggaran pendidikan bagi sekolah umum jauh lebih besar dari total anggaran sekolah madrasah yang hanya sekitar 10 % dari total anggaran pendidikan sekolah umum. Ia juga menambahkan, selain itu sekolah umum juga masih mendapatkan tambahan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah daerah, sedang madrasah tidak.

Disamping itu, menurutnya pemerintah selama ini masih belum optimal dalam mengembangkan proporsi anggaran pendidikan di sekolah swasta. “Padahal jumlah sekolah swasta kita saat ini cukup banyak tetapi masih saja tertinggal dengan sekolah negeri,” jelasnya.

Legislator PKS dari dapil DKI 1 Jakarta Timur ini meminta agar pemerintah kedepannya dapat  menyusun postur anggaran fungsi pendidikan yang lebih memperhatikan pemerataan alokasi anggaran pendidikan serta adanya proporsional anggaran pendidikan bagi sekolah umum dan madrasah maupun sekolah negeri dan sekolah swasta. 

“Hal itu sangat perlu dilakukan mengingat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga Negara,” pungkasnya.

"Jangan Pilih PKS!" Kisah Nyata Seorang Hater

Oleh: Mustofa B. Nahrawardaya

Ajakan ini sudah saya dengar dari tetangga, kerabat, teman kerja, hingga tukang ojek sejak 2004 silam. Alhasil, saya pun akhirnya menjadi orang yang paling benci dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada tahun itu, kesibukan kerja saya hanya berkutat antara Surabaya-Jakarta, dan sesekali ke Klaten, menengok orangtua dan tiga kakak saya yang memang ada di kota tanah kelahiran saya itu.

Kalau sedang di Klaten, ajakan menghindari Partai yang logonya berwarna putih, hitam dan kuning ini semakin kencang. Bahkan, nyaris tidak saya lihat bendera PKS selama saya di pedalaman Klaten.

Sepanjang perjalanan dan perkampungan, pada setiap menjelang Pemilu, yang banyak saya lihat adalah bendera berwarna merah, khas dengan kepala bantengnya.

Ajakan semacam itu, bertambah santer ketika di pojok-pojok kampung saya banyak anak-anak muda pengangguran yang nongkrong sambil main kartu. Merekalah penyambung ajakan yang paling dahsyat yang menyebarluaskan ajakan tersebut kepada anak-anak muda lainnya. Anak muda yang tidak tahu menahu seperti saya, banyak yang ikut-ikutan. Siapa anak-anak muda ini?

Anak-anak muda ini adalah lulusan SD hingga SMA yang tidak bisa bekerja dan menunggu "kode" dari saudara-saudaranya di Jakarta yang rata-rata bekerja secara turun-temurun sebagai penjual es puter dan tukang bangunan.

Gerombolan ini sudah ada sejak saya kecil. Biasanya, setelah Idul Fitri atau Lebaran mereka akan diajak ke Jakarta untuk menjadi penjual es puter atau juga tukang bangunan seperti senior-senior mereka.

Yang sering terjadi, para pemuda ini ketika pulang ke kampung menjelang Lebaran, bukannya menjadi teladan yang baik, sebagian dari mereka malah mengajarkan kepada anak-anak muda di kampung untuk nongkrong dan main kartu.

Bahkan, sebagian lagi tidak punya rasa malu melakukan aksi mabuk-mabukan semalaman di dekat masjid. Botol-botol miras bergelimpangan saat pagi harinya. Kegiatan ini sudah saya lihat sejak saya kecil.

Untungnya, kata orang kampung, saya agak  berbeda dengan remaja kebanyakan. Sejak SD saya memang merasa  tidak nyaman berkelompok dengan mereka. Saya lebih suka angon wedhus (memelihara kambing) di ladang atau ikut orangtua menggarap tanaman-tanaman ladang serta mengurusi kebun kelapa dan menjual hasilnya di pasar kota. Bersama kakak-kakak serta Bapak, biasanya sehabis subuh kami bersama berangkat ke pasar kota untuk mengantar kelapa-kelapa dan hasil ladang setiap harinya mengggunakan sepeda ontel tua. Keluarga kami adalah keluarga petani kelapa.

Botol Miras Bergelimpangan di Dekat Masjid

Saya tidak tahu, apakah mungkin ada kesengajaan dari orangtua kami untuk menghabiskan waktu bersama agar tidak bertemu dengan teman-teman yang suka nongkrong di dekat masjid kampung tersebut.

Saya sendiri tahu adanya botol miras bergelimpangan di dekat masjid. Karena aktivitas orangtua saya kebanyakan di masjid, mau tidak mau saya juga terbawa kebiasaan mereka untuk ke masjid setiap masuk waktu shalat.

Kebetulan kebun-kebun milik keluarga berada di sekitar masjid sehingga saat istirahat dari memanen kelapa untuk shalat ke masjid, saya selalu melewati tumpukan botol yang sudah kosong itu.

Saya tidak ingat, apakah orangtua memasukkan saya di SMP Muhammadiyah 1 setelah lulus SD, juga karena adanya rasa khawatir orangtua akan bertemunya saya dengan anak-anak kampung  tersebut.

Yang jelas setelah lulus SD, saya dimasukkan ke Sekolah Muhammadiyah favorit di Klaten, dan saya tidak berani bertanya. Saat saya kecil, memang masih banyak yang meyakini bahwa sekolah tinggi juga susah mencari pekerjaan.

Oleh karena itu,  kata mereka, daripada percuma sekolah biasanya para tetangga memilih "menyekolahkan" anak-anak mereka ke Jakarta sebagai penjual es puter dan tukang bangunan.  Jarang yang sekolah tinggi. Kalaupun ada, kebanyakan hanya sampai SMP. Kalau beruntung, ada yang sekolah di SMA/STM/SMEA.

Dari ratusan keluarga, hanya beberapa yang mau menyekolahkan anaknya hingga ke Perguruan Tinggi. Salahsatunya keluarga saya.  Setelah SMP Muhammadiyah 1 Klaten, saya pun akhirnya meneruskan "ngaji" ke SMA Muhammadiyah 1 Klaten.

Di sekolah ini, selain menjadi Ketua OSIS, saya juga terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Klaten dalam Musyda (Musyawarah Daerah) IPM Klaten.

Sayangnya, saya harus meninggalkan kota kelahiran saya ini, karena harus meneruskan kuliah
dan bekerja Surabaya-Jakarta lebih dari 20 tahun lamanya sampai saat ini.

Tahun 2006, saya bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah dan belasan tokoh lain ikut membidani lahirnya pengajian terbatas berlokasi di samping rumah dinas Gubernur DKI, yang hanya diikuti oleh kalangan wartawan, artis, pengusaha, serta profesi unik lainnya misalnya pelawak, budayawan, dan lain sebagainya. Dari komunitas ini, tanpa diduga, saya akhirnya justru lebih banyak bertemu tokoh-tokoh yang ngefans PKS. Diam-diam, sebagian artis-artis yang ikut pengajian ternyata banyak ngefans ke PKS. Hebatnya, mereka tidak terganggu oleh propaganda anti PKS yang tetap ada di mana-mana. Termasuk dari saya.

Akan tetapi jika melihat kehidupan para artis yang ngefans ke PKS, saya akhirnya jadi penasaran, kenapa mereka mau saja aktif dan membantu aktifitas parpol itu, bahkan mau menjadi ikon beberapa programnya? Di beberapa televisi, saat itu memang banyak iklan sosial dari PKS, dan sebagian artis yang nongol di TV tersebut adalah kawan-kawan saya di pengajian. Meski begitu, saya tetap saja membenci.

Rancu, Sok Kerja dan Terlalu Percaya Diri

Partai ini menurut saya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang rancu, sok kerja, dan terlalu percaya diri. Boleh saya bilang, overacting, Bagaimana tidak? Di mana-mana mereka sok bangga mengenakan atribut PKS. Shalat pakai kaos PKS. Orang ngaji, kaos PKS. Orang gotong-royong, kaos PKS.

Bahkan sepakbola juga pakai kaos PKS. Anehnya, para PKS lovers itu tampaknya tidak risih mengenakan kaosnya meski tidak dalam masa kampanye. Kondisi itu jelas berbeda jauh misalnya, ketika saya tanyakan kepada warga yang katanya hanya mengenakan kaos pemberian Partai lain, sekedar kalau hanya mendekati kampanye saja. Kondisi itu jelas menambah kebencian saja. Saya pikir, PKS lovers ini terlalu fanatik.

"Sialnya", beberapa kali kegiatan sosial yang saya lakukan di pinggiran Jakarta serta beberapa kota kecil di daerah bersama komunitas, malah saya selalu bertemu dengan relawan PKS di lokasi. Setiap penyerahan bantuan, di sana banyak relawan PKS bersama warga.

Pemandangan ini jelas menjengkelkan. Karena saya pikir kegiatan sosial ini jadi mirip ditunggangi Parpol, maka kemudian saya mencoba mencari lokasi lain yang tidak ada relawan PKS-nya. Sayang, tak pernah menemukan. Dalam hati saya, kenapa semua tujuan kegiatan sosial saya, selalu bertemu dengan relawan PKS?

Bahkan para artis yang ikut kegiatan sosial juga heran, kenapa lokasi-lokasi yang saya sendiri memilihnya--dipilih oleh pembenci PKS, ternyata akhirnya juga di sanalah berkumpul para relawan PKS. Saya menyerah. Saya menyerah.  Pokoknya menyerahkan bantuan ya diserahkan saja. Gak peduli mau ada PKS atau tidak. Saya akui, nyaris saya tak bisa menghindari dari para relawan PKS yang bangga dengan kaos lengan panjangnya itu.

Benci Jadi Cinta

Tahun 2007, ketika banjir besar melanda Jakarta, titik kebencian saya kepada PKS mencapai titik kulminasinya. Maaf, lebih tepatnya, mulai surut. Saat itu, rumah keluarga kami di Jakarta Barat tenggelam. Lagi-lagi, relawan PKS memenuhi sudut perumahan. Perahu karet, perahu darurat, baju bekas dan bantuan makanan, banyak disuplai oleh mereka.

Yang membedakan dari yang lain, relawan-relawan ini begitu santun dan cepat dalam mengambil tindakan, dan tahu harus melakukan apa ketika melihat korban bergelantungan di teras-teras rumah, ketika korban ingin menyelamatkan harta bendanya. Persis apa yang dilakukan petugas penyelamat di film Titanic, para relawan itu berteriak-teriak ke semua rumah, memastikan apakah ada korban yang perlu ditolong...

Ajakan itu, malah membalik kebencian saya menjadi cinta. Betapa hebatnya...

*) Mustofa B. Nahrawardaya, saat ini menjadi Caleg PKS DPR RI Jateng V

Hidayat: Pemilu Bisa Jadi Ajang "Pembuat Pilu"

KabarPKS.com - Jakarta (4/3)– Mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2014, Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PKS di DPR menyatakan harapannya terhadap pemimpin yang lebih baik. Hidayat diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Kebangsaan oleh Fraksi PKS di DPR tersebut. Selain Hidayat, turut juga diundang Agoes Purnomo (Ketua Kelompok Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS), Eddie Kusuma (Tokoh Masyarakat Tionghoa), Sabam Sirait (Politisi Senior PDIP), serta undangan lainnya.

Hidayat mengungkapkan, apabila pemimpin yang terpilih belum berkualitas, Pemilu bukan lagi ajang pemilihan umum, tetapi ajang “pembuat pilu”, karena darinya hanya dihasilkan pemimpin yang tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Negara sudah mengalokasikan anggaran triliunan untuk Pemilu 2014. Saya harap dari sini muncul pemimpin yang bermartabat, yang bisa membuat negeri ini kembali berdaulat. Jangan sampai anggaran ini mubazir dengan terpilihnya orang-orang yang tidak memiliki integritas, kapasitas, dan kualitas untuk memimpin,” ungkap Hidayat.

Hidayat yang juga salah satu calon presiden (capres) yang diajukan PKS menyatakan pentingnya untuk terus mengkritisi pelaksanaan Pemilu dan belajar dari pelaksanaan di negara lain dalam rangka perbandingan praktik di Indonesia, “Kita bisa belajar dari negara-negara yang memiliki fondasi pendidikan dan ekonomi yang baik dalam menyelenggarakan Pemilu,” tutur Hidayat.

Legislator PKS: Jamaah Haji Indonesia Kini “Tak Perlu Bayar Dam”

Jakarta (3/3)- Dam adalah kewajiban yang wajib dibayarkan oleh jamaah haji dalam beberapa kondisi. Berdasarkan pada Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 196, salah satu kondisi yang membuat jamaah wajib membayar dam adalah ketika mereka melakukan umrah terlebih dahulu sebelum berhaji.

Jika melihat kepada jamaah haji asal Indonesia, mereka kebanyakan berumrah terlebih dahulu sebelum berhaji, karena jenis haji yang bernama tamattu’ ini yang termudah dilakukan oleh jamaah yang berasal di luar Mekkah. Sehingga, sudah dapat dipastikan, setiap jamaah haji asal Indonesia akan membayar dam.

Urusan membayar dam ini menjadi perhatian dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa. Bersama dengan anggota komisinya, Ledia berhasil membuat jamaah haji Indonesia repot dalam membayar dam di Mekkah. Kini biaya untuk menyediakan dam dalam bentuk kambing diambil dari dana bagi hasil uang setoran jamaah yang langsung diserahkan kepada Islamic Development Bank. Lembaga tersebut yang akan mencarikan kambing sekaligus menyembelihnya.

“Sistem ini juga akan menghindari jamaah dari kemungkinan dikelabui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang selama ini kerap menimpa jamaah Indonesia. Misalnya mendapat hewan sembelihan yang tak cukup syarat atau bahkan uang diterima tapi hewan tak disembelih,” ungkap Ledia.

Ledia beralasan memang seharusnya dana bagi hasil uang setoran jamaah dimanfaatkan untuk keperluan jamaah haji, sehingga dari dana tersebut kini jamaah tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar dam untuk membeli kambing, yang harganya sekitar 1,4 juta Rupiah.

“Dana bagi hasil uang setoran jamaah yang terkumpul selama ini kan sangat besar. Karena bersumber dari kumpulan uang jamaah sudah semestinya pemanfaatan bagi hasil uang setoran jamaah ini juga harus dimaksimalkan untuk kembali sebesar-besarnya kepada jamaah lagi. Maka kami juga menyepakati bahwa mulai tahun ini, bagi hasil uang setoran jamaah yang biasa kita sebut sebagai komponen indirect cost, dipergunakan diantaranya untuk transportasi, pemondokan di Madinah, konsumsi di Madinah dan Armina serta untuk bayar dam haji tamattu,” papar legislator PKS yang sudah melaksanakan haji tersebut.