OC_F4GK3EgiNU9htGRk1-h0Xlfo
Latest Post

Premanisme Paripurna Berdasi

Written By abdul rohim on Kamis, 02 Oktober 2014 | 11.50


KabarPKS.com - Baru dilantik dengan menelan biaya 16 miliar, anggota DPR RI sudah membuat ulah dengan peragaan sidang ala premanisme jalanan. Sidang perdana dengan agenda memilih pimpinan lembaga itu dihujani banyak interupsi, disusul banyaknya anggota yang merangsek maju ke meja pimpinan sidang.

Kejadian ini amatlah memalukan. Di samping mereka adalah wakil rakyat yang sepatutnya memberi contoh, mereka adalah sosok terdidik yang semestinya mengedepankan dialog dengan logika yang tepat. Jika cara ini yang mereka tempuh, apa bedanya dengan rapat paripurna anak jalanan.

Singkat saja, jika mereka mau menundukkan egoisme, kemudian berpikir bahwa yang memimpin sidang adalah sesosok wanita yang berusia 76 tahun, apakah mereka dengan teganya maju menyeruak dengan menuding-nuding dan melontarkan kalimat yang tak layak?

Apakah mereka yang melakukan itu tak memiliki ibu? Ataukah mereka terlahir tanpa nenek? Bukankah pemimpin partai anggota dewan yang merangsek itu adalah perempuan usia 60-an tahun juga? Apakah mereka tak bisa menghormati pimpinan sidang dalam konteksnya sebagai sesama wanita dengan ketua partai mereka?

Bukankah mereka bisa bicara dengan baik, argumentasi cerdas dan kesabaran untuk menerima hasil musyawarah. Jika begini, alih-alih mengklaim diri memperjuangkan rakyat, yang mereka lakukan dalam penampilan perdananya kali ini adalah sebuah upaya memalukan diri dan rakyatnya.

Lebih mengejutkan, ketika mengomentari kejadian rapat itu, calon pelayan negeri ini justru menukasi aneh. Ia berkata, kurang lebih, “Ngapain buru-buru? Hingga rapat sampai larut malam segala. Memangnya ada apa? Maksudnya apa?”

Bukankah dalam banyak kesempatan beliau sering berkata, “Kerja, kerja, kerja.” Bahkan beliau menjelaskan cukup dua pekan untuk menyelesaikan sebuah sistem yang dibutuhkan di negeri ini. Lantas, ketika ada salah satu lembaga yang rapat estafet hingga dinihari, dengan enak beliau berkata sedemikian rupa. Maaf, apakah karena pihaknya merasa dirugikan dalam hal ini? Entahlah.

Tentu, tulisan ini tidak sedang menjustifikasi. Bahwa kaidahnya, di tengah lumpur, sering juga ditemukan mutiara. Dalam kumpulan batu, memungkinkan ditemukannya permata. Dalam sebuah komunitas, pastilah ada orang-orang baik yang sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri dan sesamanya.

Atas itu semua, terhatur doa. Moga mereka yang sungguh-sungguh, senantiasa diberikan kemudahan dalam melangkah dan senantiasa dilindungi Yang Mahakuasa.

Bagi mereka yang dinihari tadi merangsek maju dengan tudingan dan kalimat tak beradab kepada sesosok perempuan seusia nenek kita, saya sarankan untuk segera direvolusi mentalnya oleh kelompok politik yang kemarin menyuarakan gagasan itu. Bahwa revolusi mental, dimulai dari diri dan anggotanya, barulah merevolusi mental rakyat. Jika kelompok politik itu tak mampu, silakan dikirimkan ke kelompok kajian yang banyak terdapat di negeri ini.

Jika merevolusi mental anggotanya saja tak mampu, mungkin jalannya akan semakin panjang nan berliku. Kami muak dengan drama dan janji palsu. Kami butuh kesejukan dan keteladanan yang menentramkan. Bukan sebaliknya. [bahagia/Beda]

Penulis: Pirman Bahagia

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari PKS


Jakarta (2/10)- Waktu subuh telah hampir tiba saat Ketua dan 4 Wakil Ketua DPR terpilih diambil sumpahjabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Keempat pimpinan tersebut adalah Setya Novanto, Ketua DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, dan dengan empat Wakil Ketua, masing-masing Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Benar, itu adalah Fahri Hamzah yang selama ini dikenal publik sebagai anggota dewan yang kerap menyuarakan hal kritis terkait kasus century yang merugikan negara dan rakyat puluhan triliun rupiah. Ia juga yang dengan gigih melawan adanya lembaga negara yang superbody dan anti pengawasan, serta Fahri juga yang memperjuangkan agar BPK eksis sebagai lembaga akuntabilitas negara yang kredibel dan dipercaya rakyat.

Bagaimana profil seorang Fahri Hamzah? 

Berikut profil ringkas suami dari dokter bedah Farida Briani dan ayah dari putra kembar tersebut:

Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir, awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Nopember 1971 ini adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Saat itu Fahri Hamzah menjadi sorotan media karena berbagai aksi yang dipimpinnya dan wacana yang dilontarkan guna menurunkan rezim yang berkuasa. Sebagai intelektual muda, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa. Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Berbagai pengalaman dan keahliannya didedikasikan bagi lembaga legislatif di tingkat pusat sejak tahun 2004. Lewat PKS, Fahri Hamzah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB. Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Inilah yang membuat ia makin memahami masalah di sektor riil umumnya dan masalah seputar BUMN khususnya.

Selanjutnya ia pernah merasakan menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII dimana ia menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Banyaknya perusahaan asing yang mengelola hulu migas dinilai menyebabkan tersedotnya sumber daya alam Indonesia ke negara lain.

Selain pernah menjadi anggota Badan Kehormatan DPR, Fahri juga sempat mencicipi  menjadi anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara). Di BAKN, ia memberikan perhatian besar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setiap tahun. Fahri Hamzah menekankan perlunya tindak lanjut yang memadai terhadap laporan-laporan BPK.

Disela aktivitas sebagai anggota Dewan, Fahri juga gemar menulis dalam berbagai artikel dan buku. Hingga kini telah terbit beberapa buku karyanya dengan judul “Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat”, “Negara, Pasar dan Rakyat”, “Kemana Ujung Century”, dan “Demokrasi, Transisi, Korupsi” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI).

Fahri Hamzah dikenal sebagai sosok yang rasional, mengedepan argumentasi yang kuat dan selalu siap dengan segala risiko atas sikap dan pilihan politiknya bersama PKS. 

Koalisi Merah Putih Pimpin DPR RI

Jakarta (2/10)- Koalisi Merah Putih (KMP) akan pimpin lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lima tahun kedepan. Enam partai politik yang lima diantaranya menjadi tulang punggung pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden lalu. Keenam partai, yang melalui fraksinya masing-masing mengajukan paket pimpinan yang sama adalah: Partai Golkar (PG), Partai Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sidang paripurna yang berjalan alot akhirnya menentukan pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut pada pukul 02.45wib, Kamis (2/10). Pimpinan sidang sementara DPR yang ditentukan sesuai tata tertib yaitu dari anggota yang tertua dan termuda, yaitu Popong Otje Djundjunan dan Ade Rezki Pratama, menetapkan pimpinan DPR terpilih yang diusulkan oleh keenam fraksi tersebut. Para pimpinan terpilih adalah : Setya Novanto dari Fraksi PG sebagai Ketua, selanjutnya berturut-turut sebagai Wakil Ketua DPR, yaitu: Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi PD), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).

Sidang paripurna sempat diwarnai hujan interupsi yang utamanya dilakukan oleh anggota-anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. Namun dengan terus berpatokan pada tata tertib sidang dan hasil rapat konsultasi pimpinan Fraksi, Popong dan Ade yang memimpin sementara sidang tersebut, akhirnya mampu menyelesaikan agenda sidang hingga pelantikan pimpinan DPR terpilih.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, terpilihnya pimpinan dari partai-partai yang tergabung di KMP menunjukkan solidnya partai-partai tersebut. Menurutnya, upaya untuk menggoyang partai-partai KMP juga tidak kecil. “Alhamdulillah, keinginan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan bisa terwujud dengan konfigurasi pimpinan DPR terpilih ini,” ujar Hidayat.

Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki mitra di lembaga perwakilan rakyat yang dapat mengkritisi program-program yang prorakyat. Ia juga tidak setuju bila DPR selalu menjadi lembaga stempel kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh lembaga eksekutif. “Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif akan didapatkan kebijakan yang terbaik buat rakyat, karena inti keberadaan kedua lembaga tersebut adalah untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya,” pungkasnya.

40 Anggota DPR RI dari PKS Dilantik Hari Ini

Written By Kabar PKS on Rabu, 01 Oktober 2014 | 10.11



Jakarta (1/10) - Sebanyak 40 anggota DPR RI terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilantik bersama dengan 520 anggota DPR terpilih lainnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini Rabu (1/10) bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Pada periode masa bakti tahun 2014-2019 terasa lebih lengkap dengan terpilihnya salah satu kader PKS dari Provinsi Papua, yaitu M. Yudi Katouky yang merupakan putra asli tanah Papua. Berikut daftar nama dan daerah pemilihan 40 anggota PKS di DPR RI periode 2014-2019:
1. Dapil Aceh II: Nasir Djamil
2. Dapil Sumut I: Tifatul Sembiring
3. Dapil Sumut II: Iskan Qolba Lubis
4. Dapil Sumut III: Ansory Siregar
5. Dapil Sumbar I: Hermanto
6. Dapil Sumbar II: Refrizal
7. Dapil Riau I: Chairul Anwar
8. Dapil Sumsel I: Mustafa Kamal
9. Dapil Sumsel II: Iqbal Romzi
10. Dapil Lampung I: Almuzzamil Yusuf
11. Dapil Lampung II: Abdul Hakim.
12. Dapil DKI Jakarta I: Ahmad Zainuddin.
13. Dapil DKI Jakarta II: Hidayat Nur Wahid.
14. Dapil DKI Jakarta III: Adang Daradjatun.
15. Dapil Jabar I: Ledia Hanifa Amaliah.
16. Dapil Jabar II: Ma'mur Hasanuddin.
17. Dapil Jabar III: Ecky Awal Mucharam.
18. Dapil Jabar IV: Yudi Widiana Adia.
19. Dapil Jabar V: TB Soenmandjaja.
20. Dapil Jabar VI: Mahfudz Abdurrahman.
21. Dapil Jabar VII: H Sa'duddin.
22. Dapil Jabar VIII: Mahfudz Siddiq.
23. Dapil Jabar IX: Nur Hasan Zaidi.
24. Dapil Jabar X: Surahman Hidayat.
25. Dapil Jabar XI: Mohamad Sohibul Iman.
26. Dapil Jateng III: Gamari Soetrisno.
27. Dapil Jateng IV: Hamid Noor Yasin.
28. Dapil Jateng V: Abdul Kharis Almasyhari.
29. Dapil Jateng IX: Abdul Fikri.
30. Dapil DI Yogyakarta: Sukamta.
31. Dapil Jatim I: Sigit Sosiantomo.
32. Dapil Jatim VII: Rofi Munawar.
33. Dapil Banten II: Zulkieflimansyah.
34. Dapil Banten III: Jazuli Juwaini.
35. Dapil NTB: Fahri Hamzah.
36. Dapil Kalsel I: Aboe Bakar Alhabsyi.
37. Dapil Kaltim: Hadi Mulyadi.
38. Dapil Sulsel I: Tamsil Linrung.
39. Dapil Sulsel II: Andi Akmal Pasludin.
40. Dapil Papua: Muhammad Yudi Kotouky 

Keterangan foto: Anggota DPRRI dari PKS, Yudi Widiana Adia (Dapil Jawa Barat IV) dan M. Yudi Katouky (Dapil Papua) di sela acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya.

MUI dan Ormas Islam Miliki Peran Penting Dalam UU JPH

Written By Kabar PKS on Selasa, 30 September 2014 | 10.36



Jakarta (29/9) - Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) dikabarkan akan diuji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu organisasi keagamaan Islam di Indonesia, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU menilai UU JPH yang baru disahkan tidak banyak perubahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai masih memiliki peran yang dominan di dalam UU tersebut.

Menyikapi hal ini, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) JPH DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan pihaknya menghargai semua warga negara yang ingin melakukan uji materi UU JPH. "Adalah hak warga negara untuk melakukan judicial review," ujarnya, Senin (29/9). 

Ledia menyarankan agar semua pihak membaca kembali isi UU JPH. "Semua yang terkait dengan UU JPH untuk membaca kembali dengan seksama UU yang baru saja disahkan DPR itu," imbuhnya.

Dia memaparkan bahwa di dalam UU JPH, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bukan satu-satunya yang berwenang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tapi, pihak pemerintah dan swasta juga dimungkinkan membentuk LPH.

"Karena Undang-Undang ini mengamanahkan dimungkinkannya terbentuk LPH pemerintah dan swasta. LPH swasta dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam berbadan hukum," kata legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam UU JPH, Ledia menjelaskan, MUI sebagai lembaga yang mewadahi tempat berkumpulnya ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang didalamnya terdapat unsur-unsur ormas Islam termasuk Nahdlatul Ulama (NU), memiliki kewenangan dalam pembuatan standar pemeriksaan, akreditasi LPH bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

"MUI juga bersama badan mengeluarkan, mensertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan atau ketidakhalalan produk dalam sidang komisi fatwa bersama berbagai elemen, termasuk didalamnya NU," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Seperti diketahui, RUU JPH telah disahkan DPR pada di sidang paripurna, Kamis (25/9) lalu, UU ini terwujud setelah hampir delapan tahun dengan kompromi yang dijalankan antara Panja pemerintah dengan Panja DPR.

Wujudkan Sejahtera, PKS Bandung Gelar Rakorda Pertama se-Indonesia

Written By Kabar PKS on Senin, 29 September 2014 | 13.15



BANDUNG -- Ahad (28/9), Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung menghimpun kekuatan kader dan pengurusnya lewat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Grand Preanger. Ratusan peserta hadir di dalamnya guna mengonsolidasikan arah gerak menuju Bandung Juara.
Setelah pertempuran selama tiga tahun terakhir dalam Pilgub, Pilwalkot, Pileg hingga Pilpres, PKS Bandung kembali mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, tahun-tahun mendatang adalah periode menjalankan amanah rakyat yang telah dititipkan kepada PKS melalui kursi eksekutif maupun legislatif.
Sejalan dengan tagline program Pemerintah Kota Bandung yakni Bandung Juara, PKS Kota Bandung menyearahkan fokus gerakan pada tujuan tersebut. Seluruh pejabat publik dari PKS Bandung dikumpulkan untuk bersama-sama melakukan evaluasi capaian-capaian yang telah didapat, serta menyusun formulasi langkah-langkah selanjutnya. Dalam Rakorda ini, hadir pula perwakilan DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu, Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa, dan Walikota-Wakil Walikota Bandung, Ridwan Kamil - Oded M Danial.
Apresiasi diberikan oleh Ahmad Syaikhu atas keseriusan PKS Bandung mewujudkan Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Sebagai penyelenggara Rakorda PKS pertama se-Indonesia, Ahmad Syaikhu berharap langkah PKS Bandung menjadi trigger bagi pengurus PKS di daerah lainnya.
Acara yang digelar sehari penuh ini sukses menghasilkan formulasi langkah baru guna mewujudkan Kota Bandung yang sejahtera. "Kita berharap dari sini PKS bisa terus tumbuh dan berkembang," tutur Haru Suandharu, Wakil Ketua DPD PKS Bandung, memaparkan harapan atas pelaksanaan kegiatan ini. (pksbandung)s.pks@g,a

PKS Puji Langkah Gubernur Jateng Merasionalisasi APBD

SEMARANG—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam rangka realokasi anggaran untuk kepentingan publik. Realokasi tersebut diantaranya adalah penghematan di sektor belanja pegawai berupa anggaran honorarium, perjalanan dinas, makan minum, dan rapat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso.

Langkah yang dilakukan Ganjar tersebut, dikatakan Hadi, akan menaikan belanja modal untuk kebutuhan real buat masyarakat. "Ini prestasi luar biasa kenaikan dalam satu tahun anggaran dari 28% ke 36 % dalam satu tahun dan diteruskan trend naik itu sangat positif bagi pembangunan Jawa Tengah,” katanya, Ahad (28/9/2014).

Menurut Hadi, penghematan anggaran tersebut merupakan langkah cerdas, dimana Jateng sedang dihadapkan pada pencanangan tahun infrastruktur menuju 2,4 Trilyun, sehingga hal tersebut akan menaikan belanja modal guna pembangunan seluruh pelosok Jateng. “Semoga akan membawa pada struktur anggaran yang berpihak pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan masyarakat,” kata pria asli Wonogiri ini.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan fakta bahwa rasionalisasi biaya kebutuhan dan honorariaum ini adalah langkah cerdas. Sebagai pembanding, Hadi menyatakan rasionalisasi biaya di masa kepemimpinan Bibit Waluyo timpang.

“Rasionalisasi ini akan menaikkan belanja modal,setidaknya kearah jalur yang benar minimal 50 % dari belanja langsung, datanya, tahun 2011 belanja pegawai 8.2%, barang dan jasa 73.1%, modal hanya 18,7%, wajar jika uang habis buat rapat, sementara tahun 2013, pegawai 10,6%, barang jasa 61,8%, modal 27.3%. Hal ini sangat berbeda di masa pak Ganjar tahun 2014, yang memulai dengan sangat baik pegawai, yakni 7.3%, barangjasa 56,3% dan modal 36.4%,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Hadi memprediksi dengan akan semakin banyak dana APBD yang langsung bersentuhan dengan urusan masyarakat, “Saya harapkan semoga benar terealisasi,” pungkas Hadi.

Seperti diketahui, kebijakan Ganjar Pranowo yang akan merasionalisasi besaran APBD TA 2015 disambut baik kalangan dewan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga  penajaman program prioritas dapat direalisasikan. 

Menurut Ganjar, penghitungan efisiensi anggaran pararel dengan aktivitas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng yang masih menyiapkan alat kelengkapan dewan. Namun demikian, Gubernur diharapkan tidak hanya melakukan rasionalisasi dan efisiensi untuk honorarium, perjalanan dinas, dan uang makan saja. Tapi lebih detail disarankan juga melakukan rasionalisasi pos belanja barang dan jasa.
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger