Latest Post

Pemerintah Lambat Selesaikan Masalah Akses Kargo Juanda

Written By Kabar PKS on Rabu, 25 Maret 2015 | 16.04

Jakarta (25/3) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sigit Susiantomo meminta perselisihan antara Angkasa Pura (AP) 1 dengan TNI-AL yang berujung penutupan akses kargo di Bandara Juanda segera diselesaikan. Menurutnya, kerugian yang ditimbulkan dari penutupan itu sangat besar.
"Dampak penutupan oleh TNI AL itu, menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pengguna bandara karena jalan hanya dibuka pukul 22.00 hingga 05.00, bahkan Garuda Indonesia dan AirAsia tak lagi melayani pengiriman kargo terkait adanya penutupan akses, akibatnya banyak konsumen yang kelabakan," kata Sigit di Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3). Apalagi, tambah Sigit, volume pengiriman komoditas hewan ekspor cukup besar dari Juanda, dari ikan segar dan ikan hidup hingga kulit sapi.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Surabaya dan Sidoarjo ini menambahkan, dari berbagai data pengiriman maupun kedatangan kargo domestik dan internasional di Juanda, menunjukkan komoditas yang tidak tergantikan. Misalnya, kata Sigit, produk makanan merupakan yang terbanyak kehilangan potensi pendapatan. Bahkan, menurut pemerhati masalah ekspor-impor, nilai kasar potensi yang hilang secara fluktuatif per hari bisa mencapai Rp60 miliar–Rp70 miliar.
"Kalau sampai akhir pekan ini belum juga dibuka kan berarti sudah lebih Rp1 triliun," ujarnya.
Perselisihan dua instansi ini, lanjut Sigit, sebenarnya bukan hal yang baru. Menurutnya, akar masalahnya adalah sengketa kepemilikan lahan. Namun, sejak terminal selatan Bandara Juanda dioperasikan pada 14 Februari 2014 yang menuntut adanya akses antar terminal, potensi perselisihan cenderung bertambah.
"Karena di sisi lain persoalan lama sebenarnya belum dituntaskan. Konon banyak program perusahaan pelat merah itu yang kandas karena berbenturan dengan fungsi lain Juanda sebagai pangkalan udara," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sigit mengakui adanya kontradiksi pada bandara yang menempati lahan seluas 4.900 meter persegi di daerah Basis TNI-AL ini. Pada bandara ini, umumnya digunakan untuk kegiatan penerbangan sipil maupun komersial. Sementara itu, pangkalan udara justru merupakan fasilitas untuk kegiatan penerbangan militer atau misi pertahanan negara.
"Akibat tumpang tindih tersebut, beberapa kali terjadi ketegangan. Misalnya pada 2007, pendirian Polsek Bandara Juanda dibatalkan dengan cara dramatis. Kapolwiltabes Surabaya saat itu yang hendak meresmikan kantor polsek dikepung marinir. Pendirian polsek pun dibatalkan setelah Kapolda Jatim dan Pangarmatim bertemu dan membahas insiden tersebut," paparnya.
Kebandarudaraan menurut Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, lanjut Sigit, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Sehingga, masih kata Sigit, mengingat dampak yang serius dan fungsi kebandarudaraan yang terganggu akibat penutupan akses, dia meminta para pemangku kepentingan di Bandara Juanda meliputi Kementerian BUMN (pemegang saham Angkasa Pura 1), TNI Angkatan Laut (pemilik lahan jalan akses kargo) dan Kementerian Keuangan (pengelola kekayaan negara) secepatnya duduk bersama menuntaskan persoalan dengan membuang ego sektoral masing-masing.
“Dampaknya bukan saja merugikan konsumen, namun juga mempengaruhi perekonomian Jawa Timur khususnya, mengingat posisi dan peran Bandara Juanda," pungkasnya.
Diketahui, hingga hari ini perselisihan antara AP 1 dengan TNI-AL yang berujung penutupan akses kargo di Bandara Juanda belum menunjukkan tanda berakhir. Terbukti dengan belum dibukanya kembali akses kargo dari Terminal Utara (T1) ke Terminal Selatan (T2) Bandara Juanda sejak ditutup pada Kamis 12 Maret 2015. Dengan demikian sudah genap dua minggu penutupan akses ini berlangsung.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Jalan Tembus Cinere-Pondok Cabe Diresmikan



DEPOK (25/3) - Jalan tembus yang menghubungkan Jalan Cinere, Depok dan Jalan Pondok Cabe, Tangerang Selatan berikut jembatan penghubungnya akhirnya diresmikan, Rabu (25/3).
Peresmian dilakukan oleh CEO Wiraland Property Group, Michael Wirawan selaku pengembang bersama Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Walikota Tangsel Benny Dafnie, di lokasi jalan yang baru dibangun tepatnya di Jalan Diamond Ring Road, Kawasan South City, perbatasan antara Cinere, Depok dan Pondok Cabe, Tangsel.
CEO Wiraland Property Group, Michael Wirawan mengatakan dengan adanya jalan tembus dan jembatan penghubung, yang totalnya sepanjang sekitar 4 km, maka warga dari Pondok Cabe ke Cinere atau sebaliknya tidak lagi perlu melewati jalan tikus yang sempit dan kerap macet yakni Jalan Lereng.
"Jalan tembus Cinere-Pondok Cabe sekarang sudah siap dilewati," kata Michael. Ia menjelaskan jalan tembus Cinere-Pondok Cabe yang pada dasarnya merupakan jalan utama kawasan properti South City dibuka untuk masyarakat umum.
"Ini akan sangat mempermudah mobilitas warga. Jalan penghubung ini sebenarnya juga mengurangi rutinitas jalanan yang mecet setiap saat di Pondok Cabe dan di Jalan Cinere," katanya.
Menurut Michael dengan jalan tembus ini, maka Wiraland Property Group selaku pengembang hunian yang sejak awal berkomitmen ingin memberikan yang terbaik kepada pelanggan, juga mempunyai misi untuk memberikan nilai tambah pada setiap proyeknya demi membangun komunitas masyarakat dalam lingkungan yang hijau dan asri.
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam kesempatan itu mengatakan dengan jalan tembus dan jembatan penghubung ini diharapkan membuat warga Depok semakin nyaman dalam melakukan mobilitasnya.
"Saya mengapresiasi pengembang dengan pembangunan jalan tembus ini," ujarnya.
Walaupun begitu, Nur Mahmudi berharap berbagai dampak yang mungkin bisa timbul atas jalan tembus ini seperti beban kemacetan jalan yang berpindah juga diperhatikan lebih jauh oleh segala pihak.
Hal senada dikatakan Wakil Walikota Tangsel Benny Dafnie. Menurut Benny apa yang dilakukan Wiraland telah membantu pemerintahnya dalam menyediakan infrastruktur terutama jalan penghubung bagi warga.
"Pembangunan jalan tembus ini sedikit banyak membantu pemerintah kota untuk meningkatkan mobilitas warga yang nyaman dan aman," kata Benny.
Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dari pihak pengembang dan dua pihak Pemerintah Kota, serta pelepasan balon ke udara.
Sumber: http://wartakota.tribunnews.com

Ridwan Kamil Jadi Walikota Terpopuler se-Jawa Barat



JAKARTA (25/3) - Walikota Bandung, Ridwan Kamil terpilih sebagai Walikota di Jawa Barat paling populer di media massa. Hal itu terkuak dari hasil pemantauan Indonesia Indicator (I2).
Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang memaparkan dalam kurun waktu satu tahun atau sejak Maret 2014 hingga Maret 2015, pemimpin daerah yang diusung PKS itu mendapat sorotan terbanyak di media massa dibanding walikota dan bupati se-Jawa Barat lainnya. Tercatat, sebanyak 7.669 dari 343 media di seluruh Indonesia, baik nasional maupun lokal memberitakan sosoknya.
"Tren pemberitaan Walikota Bandung cenderung meningkat setiap bulan," katanya saat memaparkan materi bertajuk "Jawa Barat dalam Persepsi Publik" dalam Talkshow Revolusi Mental Aparatur Negara dalam Pelaksanaan E-Government di Bandung, Selasa (24/3/2015).
Sementara itu, walikota terpopuler kedua adalah Bima Arya yang menjabat sebagai Walikota Bogor dengan tren pemberitaan mencapai 2.605 berita. Nama Bima semakin mencuat pada Februari berdasarkan catatan I2.
"Pemberitaan yang dominan saat itu berhubungan dengan kepindahan Jokowi ke Istana Bogor," katanya.
Kepopuleran Bima Arya diikuti Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan 1.320 berita, lalu Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan 938 berita, dan Walikota Cimahi Atty Suharti sebanyak 278 berita.
Adapun popularitas bupati ditempati oleh Bupati Bandung Dadang Naser dengan terpopuler positif 755 ekspose, kemudian Bupati Majalengka Sutrisno ada 732 ekspose, dan Bupati Purwakarta Dedi Muyadi 426 ekspose. Ada dua nama Bupati lainnya yang juga populer tetapi ekspose-nya terbingkai dalam hal negatif, seperti Rachmat Yasin yang duduk sebagai Bupati Bogor, serta Ade Swara selaku Bupati Karawang. Keduanya, dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi.
Rachmat tercatat paling populer di media massa dengan 2.647 ekspose atas kasus penangkapannya oleh KPK, sedangkan Ade Swara yang juga mengalami hal serupa mendapat pemberitaan sebanyak 1.254.
I2 melihat dari isu utama yang paling disorot media massa memang terkait persoalan korupsi di kabupaten/kota se-Jawa Barat yang mencapai 2.468 atau 32,5 persen dari seluruh berita yang dimuat 312 media di seluruh Indonesia, baik nasional maupun lokal, dalam kurun waktu 1 Januari hingga 22 Maret 2014. Setidaknya ada 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mendominasi pemberitaan tentang korupsi.
Selain kasus korupsi, rencana Jawa Barat yang akan menjadi tuan rumah PON 2016 juga menjadi sorotan media dengan jumlah pemberitaan mencapai 1.164 atau 15,5 persen. Persiapan pelaksanaan PON 2016 serta tekad Jawa Barat untuk kembali menjadi juara umum dengan jargon “Jabar Kahiji” atau "Jabar Juara Pertama" mendapat perhatian media. Tak kalah menarik, soal investasi juga menarik perhatian media yang berada diurutan ketiga. Isu tentang investasi mencapai 1.086 atau 14,5 persen.
"Seperti pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan bandara, serta pembangunan pabrik otomotif," ujarnya.
Isu lainnya di urutan keempat mengenai beras, dengan jumlah pemberitaan mencapai 1.012 atau 12,5 persen. Pemberitaan soal beras meliputi panen raya, harga beras, pengaruh cuaca terhadap harga beras, serta banyaknya areal persawahan yang tergenang akibat banjir.
Selain itu, ada pula isu PNS, ujar Rastika, di sini media memberitakan soal kinerja dan persoalan PNS di Jawa Barat. Adapun persoalan gaji yang paling mendominasi mencapai 60 berita atau 22 persen dari seluruh pemberitaan mengenai PNS di Jawa Barat. Sedangkan, isu korupsi di kalangan PNS berada di urutan kedua dengan mencapai 21 persen. Terkait pemberitaan PNS rapat di hotel dan honorer mendapat urutan ketiga dan kedua.
Rustika juga mengungkapkan, akun Twitter Walikota Bandung @ridwankamil menjadi akun paling rajin nge-tweets dibandingkan akun Gubernur Jawa Barat @aheryawan maupun akun Walikota Bogor @BimaAryaS. Dalam tiga bulan terakhir tercatat akun @ridwankamil memiliki 868 tweets, sementara akun @aheryawan memiliki 441 tweetsdan 67 tweets dari akun @BimaAryaS.
"Berdasarkan timeline akun @ridwankamil, ia tidak hanya rajin nge-tweets, melainkan juga paling sering mendapatkan respon dari netizen," paparnya.
Satu tweet @ridwankamil rata rata mendapat 364 retweets atau mentions. Sedangkan satu tweet dari @aheryawan mendapatkan respon 29 re-tweets atau mentions. Sementara @BimaAryaS, setiap tweets-nya hanya mendapatkan empat retweets atau mentions.
Talkshow ini dihadiri pembicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil, serta Rustika Herlambang. I2 merupakan perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence).
Keterangan Foto: Walikota Bandung Ridwan Kamil. (Sumber: http://www.bolatotal.com)
Sumber: http://news.okezone.com

Separatisme Indonesia Lebih Berbahaya dari Terorisme



JAKARTA (25/3) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengingatkan, kelompok separatisme di Indonesia lebih berbahaya ketimbang kelompok terorisme. Karena itu, Kepolisian dan TNI semestinya lebih fokus ke penindakan kelompok yang mengancam kesatuan NKRI itu.
Politisi dari PKS itu mengatakan, isu soal keberadaan terorisme di Indonesia adalah buatan. Jika pun ada, keberadaannya tak akan pernah bisa besar. Sebab, pola rekrutmen kelompok terorisme di Indonesia pendekatannya adalah idiologi.
"Terorisme di Indonesia ini, tak akan bisa berkembang. Gerakannya pun tidak masif dan tidak mengancam NKRI. Berbeda dengan separatisme," kata dia di Jakarta, Selasa (24/3).
Separatisme, kata dia, berpotensi mengancam NKRI. Sebab, isu utama kelompok ini adalah penguasaan sumber daya alam dan ekonomi di wilayah Indonesia yang tak imbang.
Dikatakan Mahfudz, di Aceh dalam kunjungan kerja Komisi I beberapa waktu lalu banyak memberikan realitas masih adanya mental pemerintahan lokal, yang merasa bukan bagian dari NKRI. Mahfuz mencontohkan, bagi pejabat pemerintah di Aceh, selalu ada dikotomi terminologi antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Indonesia.
"Dua istilah itu selalu digunakan pejabat-pejabat dan masyarakat. Mereka selalu mengatakan, Pemerintahan Kami (Aceh) dan Pemerintahan Indonesia," ujar Mahfudz. Menurut dia, memberikan dua pemisahan pada ungkapan pemerintahan yang sama punya potensi menimbulkan reaksi politik berbeda.
Selain Aceh, pemerintah luput dengan langgengnya kampanye Melanesian Spearhead Group (MSG). Kelompok internasional tersebut memasukkan isu Papua dalam bersatunya negara-negara yang memiliki ras melanisia. Provinsi Papua yang masyarakat Melanisia terbesar di dunia punya sumber daya alam yang melimpah. Namun, dikuasai Amerika Serikat (AS). 
Untuk diketahui, kelompok MSG adalah Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Fiji, dan nega-ranegara kecil di Pasifik.
Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq (sumber: http://parlemenews.com)
Sumber: http://nasional.republika.co.id

Jawa Barat Segera Miliki Pusat Interaksi Islam Dunia



BANDUNG (24/3) - Jawa Barat (Jabar) akan memiliki kawasan wisata religi berskala internasional sekaligus sebagai pusat interaksi umat Islam di dunia. Di tempat ini akan dibangun 99 miniatur masjid yang ada di dunia. Adalah Hartono Li Min, penggagas sekaligus Ketua Yayasan Amanah Kita yang memiliki ide untuk membangun kawasan miniatur 99 masjid di dunia dalam satu kawasan.
“Gagasan Pak Hartono ini unik dan mengagumkan,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) saat menerima Hartono Li Min di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata 1, Kota Bandung, Selasa (24/3). Pada kesempatan itu, Hartono meminta Aher untuk berkenan masuk kedalam jajaran Pembina Yayasan Amanah Kita.
Menurut Aher, kawasan religi gagasan Hartono dapat menjadi wisata pemandangan masjid yang tidak hanya akan menyegarkan pikiran, namun juga meningkatkan ketakwaan bagi pengunjungnya.
“Ini istimewa sekali, dalam bayangan saya ke tempat pariwisata biasanya kita fresh, tapi disana (Taman Miniatur Masjid Dunia) kita tidak hanya fresh tapi takwa sekaligus. Sebab ketika Dzuhur tiba, adzan berkumandang di semua masjid yang ada disitu. Dan kemudian diimbau ke semua pengunjung supaya sholat bersama-sama dalam satu jamaah. Itu yang kemudian unik,” papar Aher.
Sementara itu, Hartono menjelaskan tujuan pembangunan kawasan yang disebut Taman Miniatur Masjid Dunia adalah untuk melestarikan budaya Islam yang ada di dunia. Hal ini pantas dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar.
Pria yang juga seorang muallaf tersebut menjelaskan Taman Miniatur Masjid Dunia akan dibangun di kawasan seluas 215 ha tanah miliknya, di Kawasan Cariu Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.
“Di lokasi itu tidak hanya ada masjid, namun juga berbagai fasilitas lainnya, seperti tempat rekreasi, univeritas unggulan Islam, museum, perpustakaan Islam, serta lokasi kuliner dan souvenir khas dari negara dimana miniatur masjid tersebut berasal,” jelasnya.
Selain 99 masjid, lanjut Hartono, di kawasan itu nantinya juga akan dibangun satu masjid besar yang diposisikan di tengah kawasan. Masjid tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. Sedangkan mengenai anggaran, Hartono memperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 6 triliun dengan target pembangunan selesai dalam waktu 4 tahun.
“Berbanggalah, bersyukurlah kita pusat interaksi umat Islam sedunia akan ada di Jawa Barat. Anggaran pembangunan nanti kita ada dari investor asing dari daerah Arab, seperti Qatar, Yordania, Saudi Arabia. Saat ini sudah masuk ke persiapan awal dan dari pemerintahan juga partisipasinya dari perijinan,” tutur Hartono.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Waspadai Empat Musuh Ketahanan Keluarga Indonesia



BANDUNG (24/3) - Jika berbicara mengenai keluarga, maka ada empat musuh utama dalam ketahanan keluarga yaitu pornografi, HIV/AIDS, human trafficking, dan narkoba. Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan pada pembukaan Talkshow Ketahanan Keluarga di Gedung PKK Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (24/3).
“Anak merupakan tabungan kita di masa yang akan datang sebagai penerus peradaban bangsa yang harus dilindungi, dididik, dan diasuh dengan baik,” kata Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu.
Netty berharap dengan adanya talkshow tentang ketahanan keluarga, dapat menggugah kesadaran para orang tua dan anggota masyarakat melalui kader PKK, tentang pentingnya mendidik dan mengasuh anak dengan baik.
“Kualitas anak dapat dilihat dari pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, karena kita ingin menjaga dan melindungi bencana kemanusiaan yang sekarang mengancam,” jelas Netty.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Giselawati Mizwar mengungkapkan harapannya mengenai penyelenggaraan talkshow tentang ketahanan keluarga.
“Dengan adanya talkshow ini, semoga dapat meningkatkan pemahaman di tingkat kabupaten/kota tentang ketahanan keluarga dan pola pengasuhan anak, meningkatkan motivasi bagi kader PKK, dan memberikan inspirasi bagi kader PKK untuk terus mengembangkan wawasan,” ujar Istri Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar tersebut.
Keterangan Foto: Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan 
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Sumatera Utara Provinsi Pertama Jamin Asuransi Nelayan



MEDAN (24/3) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menegaskan Pemprov Sumut sedang dan terus berupaya mensejahterakan nelayan, salah satunya dengan pemberian asuransi. Hal ini ditegaskan Gatot dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (24/3).
"Sumatera Utara adalah provinsi yang pertama memberikan asuransi kepada nelayan, dari tahun 2011 hingga saat ini jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak 3.342 nelayan. Namun dari jumlah nelayan Sumut sebanyak 27.679 jiwa," ujarnya. 

Gatot mengaku jumlah tersebut masih minim. Oleh karena itu, Gatot meminta bantuan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota ikut mengalokasikan anggaran perlindungan jiwa bagi nelayan yang memang memiliki resiko tinggi dalam operasionalnya. Sumut sendiri, kata Gatot, memiliki panjang pantai 1.300-an kilometer, terdiri dari 554 kilometer di pantai timur dan sisanya di Nias serta Pantai Barat.

“Dari 33 kabupaten/kota, 17 daerah tercatat memiliki wilayah laut. Namun, ia mengakui dari potensi perikanan sebanyak 842 ton, baru bisa dieksplor 67 persen. Makanya, selain terus melakukan pemberdayaan SDM Kelautan, juga dilakukan penertiban perizinan,” jelas Gatot.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapat bertujuan membahas pencegahan operasi kapal ikan ilegal, khususnya asing, di perairan Indonesia.
Selain Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, rapat juga dihadiri Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan empat pimpinan daerah, antara lain Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Azhari. 
Sumber: Humas Pemprov Sumatera Utara
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger