Asyiknya Kemah Kader PKS Banten di Ujung Kulon dan Pulau Peucang

PANDEGLANG (27/2) – Kemah Kader(mukhoyam) merupakan kegiatan wajib bagi semua kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang laki-laki. Kegiatan ini bertujuan membina fisik agar senantiasa sehat dan siap berkiprah di masyarakat, terutama saat mengalami bencana alam. Oleh karena itu, kader PKS yang mengikuti mukhoyam harus siap diterjunkan membantu masyarakat yang terkena musibah.

Demikian dikatakan salah satu Panitia Mukhoyam dari Bidang Kepanduan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Oka Imran saat ditemui pewarta di Ujung Kulon, Jumat (27/2). Mukhoyam DPW PKS Banten diselenggarakan di kawasan Hutan Lindung Ujung Kulon dan Pulau Peucang pada Jumat (27/2) hingga Ahad (1/3).

Oka menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti kemah kader mencapai 257 orang. Mereka diagendakan transit di Desa Sumur, kemudian long march menelusuri hutan lindung Ujung Kulon menuju Ciboom, lalu istirahat sampai Sholat Subuh.

“Keesokan harinya, setelah sarapan dilanjutkan longmarchsepanjang 20 KM menyusuri pantai melalui hutan hujan yang menakjubkan, menuju Pantai Ciramea yang merupakan salah satu pantai paling indah di Ujung Kulon dengan hutan dan Samudra Hindia sebagai latar belakang. Di sini kita bisa melihat binatang-binatang liar, seperti monyet hitam, Burung Rangkong, Javan Musang, dan kancil,” jelas Oka.

Di Pantai Ciramea, lanjut Oka, telah tersedia beberapa kapal yang siap mengangkut peserta ke Pulau Peucang melalui Tanjung Layar. Setelah itu, peserta melanjutkan perjalanan ke Taman Laut Citerjun untuk snorkeling (selam permukaan).

“Di Taman Laut Citerjun kita bisa melihat berbagai jenis ikan di terumbu karang, seperti Angelfish, Surgeonfish, Clownfish,Batfish, ikan kupu-kupu, Lepu, dan lain-lain,” ujarnya.

Oka mengungkapkan Kemah Kader Pandu Keadilan DPW PKS Banten tahun 2015 memiliki konsep berbeda dibandingkan acara serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Acara mukhoyam umumnya 80% fisik dan 20% non-fisik. Namun saat ini fisik hanya 20%, selebihnya acara perlombaan dan hiburan.

“Mukhoyam Pandu Keadilan tahun 2015 dilakukan perubahan format yang mendasar, yang biasanya didominasi fisik, sekarang ini justru lebih banyak acara hiburan. Disamping itu, kader PKS juga harus mengenal potensi wisata yang ada di Banten, termasuk pesona alam Pulau Peucang yang sungguh indah,” tandas Oka.

Untuk tetap menguji fisik, tambah Oka, rencananya peserta akan diturunkan sebelum menuju dermaga Pulau Pecang, yang kurang lebih berjarak 50-100 meter. Lalu peserta diwajibkan berenang menuju Pulau Peucang. Panitia pun sudah menyiapkan bantuan bagi peserta yang tidak kuat atau menyerah menghadapi tantangan.

Sumber: Humas PKS Banten

Tenaga Pendidik PAUD Harus Lebih Berkualitas dan Kompeten

MEDAN (27/2) - Rapat Kerja Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) Wilayah II diharapkan mampu menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas dan memiliki kompetensi, untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik dan integratif.

Hal itu disampaikan Bunda PAUD Sumatera Utara Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho pada acara Raker Himpaudi Wilayah II, Kamis (26/2) di Aula Dinas Pendidikan Sumut, Jalan Cut Nyak Dien Kota Medan. Raker Himpaudi Wilayah II dihadiri seluruh Ketua Himpaudi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. 

Pada Raker tersebut Sutias menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi para pendidik di daerah, mulai dari kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya PAUD untuk anak usia tiga tahun, serta pendidikan tenaga pengajar yang masih minim.

"Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan pada masa emas anak. Selain itu, mengenai tenaga pendidik di daerah yang kebanyakan berlatar belakang SMU, bahkan ada yang SMP, kita perlu peran mitra dalam hal memberi beasiswa untuk para guru agar mendapat pendidikan S1 PAUD," papar Isteri Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho itu.

Sutias yang merupakan Juara Bunda PAUD Tingkat Nasional tersebut juga berharap ada peningkatan gaji para Guru PAUD. Sehingga, para guru mengajar tidak hanya mengejar penghasilan, tetapi juga secara sukarela.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (FNFI dan PAUD) Disdik Provinsi Sumut, Yulheni, menjelaskan bahwa adanya raker bertujuan sebagai refleksi organisasi serta program kerja dalam penguatan dan konsolidasi kepemimpinan Himpaudi.

“Selain pencapaian selama setahun, Raker ini juga bertujuan menciptakan koordinasi setiap daerah untuk memajukan serta bagaiman rencana atau langkah kedepan Program PAUD di daerah masing-masing sesuai dengan program pemerintah,” tutupnya.

Sumber: Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara

Miliki Potensi Istimewa, Banten Perlu Perhatikan Pantai Sawarna

LEBAK (27/2) – Pengelolaan Pantai Sawarna telah mengalami beberapa kemajuan. Terbukti dari banyak perubahan signifikan yang ditemukan saat berkunjung ke salah satu objek wisata populer di Provinsi Banten tersebut, seperti jembatan gantung dan paving block. Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebak, Dian Wahyudi.

“Jembatan gantung baru telah terbentang mantap dengan areal parkir kendaraan yang cukup luas. Sekitar 500 meter sebelum jembatan gantung lama. Hamparan paving block cukup membuat nyaman perjalanan menggunakan ojek maupun berjalan kaki,” ujar Dian yang mengunjungi Pantai Sawarna sepulang kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu pada Jumat (27/2).

Dian menjelaskan bahwa tampak ratusan kios, warung, maupun tempat istirahat tersedia di sepanjang pantai. Namun, Dian menyayangkan pengelolaan lokasi usaha yang masih belum beraturan.

“Tanah luas milik perkebunan ini sepertinya leluasa digunakan siapa saja. Saya tidak sempat bertanya kenapa tidak ditata kepada tukang ojek yang saya tumpangi. Yang jelas, tidak terkelola dan ditata dengan baik,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Salah satu villa milik Pemda, lanjut Dian, tampak baru direnovasi. Menurut warga, villa tersebut dikelola oleh warga Desa Sawarna setempat. Sementara itu, homestay atau rumah tempat para wisatawan menginap juga bertambah banyak. Hal ini diketahui Dian berdasarkan cerita salah seorang warga di sekitar Pantai Sawarna, Zaenudin.

“Saat lebaran kemarin pendapatan pengelola kabarnya Rp10 juta per hari. Itu terjadi selama tiga pekan. Begitu pula saat pergantian tahun 2015 yang lalu. Kalau akhir pekan sekitar Rp 4-5 juta. Sedangkan kalau setiap harinya tidak kurang dari Rp 1 juta,” kata Zaenudin.

Berdasarkan penjelasan warga setempat, diperoleh informasi bahwa Pantai Sawarna di Provinsi Banten ternyata memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata dan pemasukan APBD. Sayang, tambah Dian, peran Pemkab Lebak maupun Pemprov Banten belum begitu maksimal dalam pengelolaan objek wisata alam tersebut.

“Pantai Sawarna itu perlu promosi dan tata kelola profesional untuk menjadikan Sawarna sebagai ikon Lebak dan Banten. Potensi Sawarna perlu dorongan dan sentuhan tangan semua pihak agar potensi Sawarna dengan panoramanya yang cantik dan ombaknya yang memikat ini benar-benar bersinar di mata dunia,” ujarnya.

Dian juga mengungkapkan bahwa ia pernah mendorong peningkatan anggaran promosi dan pengelolaan daerah wisata saat Rapat Kerja Komisi II dengan SKPD Kabupaten Lebak. Namun, usulan tersebut kurang disambut baik.

“Disamping promosi, tata kelola, dan infrastruktur yang perlu dibenahi, Pemda perlu menyadari pentingnya kultur budaya positif masyarakat setempat yang juga harus tetap terjaga. Jangan sampai bisnis sektor pariwisata merusak kultur budaya masyarakat setempat,” tandas Dian.

Foto: http://indonesiaexplorer.net

Sumber: Humas PKS Banten

Ridwan Kamil: Danau Raksasa untuk Atasi Banjir, Sumber Air Minum dan Tempat Rekreasi

Bandung (27/2) - Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, persiapan untuk pekerjaan danau raksasa Gedebage sudah dimulai pada tahun ini. Hal ini disampaikannya melalui Fanpage Facebook resminya 'Ridwan Kamil Untuk Bandung', Jumat (27/2/2015).

"Kerjasama Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PU. Selain untuk mengatasi banjir Bandung, juga akan dijadikan sebagai danau sumber air minum Bandung Timur," tulis walikota yang akrab disapa Kang Emil ini.

Selain itu, walikota Bandung yang diusung bersama Oded M Danial oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, danau raksasa ini juga akan dijadikan sebagai tempat rekreasi.

"Dan akan dijadikan tempat rekreasi seperti garden by the Bay di Singapura," tambahnya.

Lebih lanjut Emil menjelaskan, di atas danau juga akan dibangun sebuah masjid terapung.

"Doakan lancar, agar masalah banjir kota Bandung bisa diatasi," pungkasnya.

Sumber: www.facebook.com

Pilkada Serang, Apapun Aturannya PKS Nyatakan Selalu Siap

Serang (27/2) – Mundurnya jadwal pendaftaran calon bupati Serang dari Februari ke Juli 2015 dan diberlakukannnya kembali sistem paket membuat sejumlah parpol kembali mengevaluasi strateginya. Tak terkecuali, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Serang dengan melakukan konsultasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua DPD PKS Kabupaten Serang Najib Hamas mengatakan, pada dasarnya PKS tidak mempermasalahkan dengan adanya perubahan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai dengan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015. Apapun yang dihasilkan, menurutnya, PKS akan mengikutinya.

“Perubahan yang terjadi di revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 itu lebih baik, jadi tidak masalah, kami ikuti saja,” ujarnya, Jumat (27/2/2015).

Dia menambahkan, dengan adanya perubahan tahapan Pilkada sesuai dengan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, maka jajaran Pengurus DPD PKS Kabupaten Serang segera melakukan Konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2015.

"Bahkan hari Rabu yang lalu pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten telah mengumpulkan BPH DPD PKS Se-Banten perihal perubahan Undang-Undang tentang Pilkada tersebut. Intinya, apapun aturannya, PKS selalu siap," ujar Najib.

Disinggung apakah ada perubahan strategi terkait perubahan aturan tersebut, Najib tidak secara terang-terangan menjabarkannya. Namun demikian, atas perubahan tersebut dia berencana akan melakukan konsultasi dengan pengurus tingkat pusat.

“Ini saya mau konsultasi ke DPP untuk urusan Pilkada dan yang lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, mekanisme yang dilakukan patainya berjalan seperti biasa. Bahwa calon diputuskan atau direkomendasikan dalam rapat Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) dilanjutkan ke DPP melalui DPW. "Dari DPP biasanya muncul satu yang diusung sebagai kepala daerah dan ketika akan pendaftaran dikeluarkan rekomendasi yang sudah pasangan. Itu sesuai degan hasil komunikasi politik dari bakal calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dari DPP,” pungkasnya.

Sumber: Humas PKS Banten

BPK: Jawa Barat Contoh Kinerja Keuangan Pemda yang Baik

AMBON (27/2) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pengawasan ketat pemanfaatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) adalah keniscayaan. Meski demikian, dibutuhkan terobosan strategi pengawasan baru agar proses pembangunan berjalan maksimal.

"Pengawasan harus, tetapi prosesnya perlu semakin mudah dan efektif. Jadi, para kepala daerah berharap ada terobosan baru," ujar Aher, yang tampil bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, dalam Diskusi Panel II Rapat Kerja APPSI 2015 membahas strategi pengawasan keuangan daerah.

Ditegaskan pula usulan dan harapan para Gubernur terhadap mekanisme pengawasan tentu tetap tidak menoleransi sedikitpun kebocoran anggaran. Namun, kata Aher, metode pengawasan jangan sampai menjadi bagian kendala pelaksanaan program pembangunan.

"Ini semua dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Juga demi kelancaraan jalannya pembangunan demi perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat," papar Aher.

Ditambahkan, para kepala daerah berharap BPK senantiasa mendampingi daerah dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pelaporan seluruh anggaran negara di daerah.

"Sistem sekarang kadang terasa sulit, namun melalui pengawasan dan bimbingan BPK, Insya Allah akan beres," papar Aher, yang berhasil mengawal Pemprov Jawa Barat meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas pertanggungjawaban keuangannya tiga kali berturut-berturut.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengawali paparan dengan menyajikan data pencapaian opini WTP tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Perolehan akreditasi WTP tahun demi tahun meningkat meski belum sebagian besar daerah.

Pada kesempatan yang sama, Harry menyinggung kinerja Pemprov Jawa Barat (Jabar) soal kinerja dan pertanggungjawaban keuangannya. Jabar kini berupaya mencatat prestasi pencapaian opini WTP empat kali berturut-turut.

"Secara keseluruhan, kementerian dan lembaga telah 74 persen memperoleh opini WTP. Namun, tingkat pemerintah daerah masih relatif agak lambat yakni 34 persen dari seluruh unitnya," papar Ketua BPK lagi.

Mengenai temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan keuangan daerah, Harry mengatakan BPK memberi waktu 60 hari bagi instansi bersangkutan untuk membetulkan laporannya. Bila ada selisih atau sisa pemanfaatan anggaran dengan laporan, maka pihak instansi dimaksud dapat mengembalikan uang negara.

"Kalau laporan diperbaiki dan uang dikembalikan, maka dianggap tidak ada penyalahgunaan uang negara. Tidak ada kerugian negara di sini. Tetapi, bila dalam 60 hari uang tidak dikembalikan, maka BPK akan meneruskan prosesnya ke aparat penegak hukum," jelas Harry.

Diskusi Panel II mengenai pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu agenda dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015. Rapat kerja diikuti Gubernur se-Indonesia dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku, Kota Ambon pada Kamis (26/2). Forum yang mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah” tersebut bertujuan mengakselerasi kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas sesuai Undang-Undang, termasuk dalam hal pengawasan keuangan.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Pengurus APPSI yang juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (kanan) bersama Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz (kiri) saat menemui pewarta di sela Rapat Kerja APPSI 2015 di Ambon (27/2).

Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

Anggota DPRD Solo Dilarang Bertindak Tidak Sepatutnya

SOLO (27/2) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Kode Etik DPRD Solo selesai melakukan pembahasan. Beberapa hal menyangkut kode etik bagi anggota dewan disepakati seperti larangan merokok selama rapat berlangsung, penghentian rapat sementara ketika terdengar adzan, maupun tentang aturan perilaku dan berbagai aturan sikap setiap anggota DPRD.

Anggota Pansus Kode Etik, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan salah satu pasal dalam kode etik melarang anggota DPRD bersikap tidak sepatutnya.

“Sikap tidak sepatutnya ini tafsirnya bisa bermacam-macam. Misalnya tidak bersepatu atau berkata kotor,” ujar dia seperti dilansir situs Timlo.

Sebelumnya, dalam pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengenai kode etik ini, Quatly sebagai perwakilan FPKS di pansus tersebut berpendapat mengenai sanksi dalam peraturan tersebut tidak hanya dikenakan pada kewajiban dan larangan saja, namun dikenakan juga kepada seluruh unsur aturan yang dibuat dan tercantum dalam kode etik. 

"Harapannya, dengan disusunnya peraturan tentang kode etik ini diharapkan dapat diindahkan oleh Anggota DPRD sehingga lembaga DPRD bisa menjadi teladan yang baik dan lembaga aspiratif bagi warga Kota Surakarta," pungkasnya.

Sumber: http://pks-solo.or.id