Kebakaran Tanah Sereal, PKS Buka Posko #AYTKTM

Kader PKS sedang menyiapkan makanan untuk korban kebakaran

KabarPKS.com - Jakarta (11/12) - Tagline Apapun Yang Terjadi Kita Tetap Melayani atau yang disingkat dengan AYTKTM nampaknya sudah sangat melekat pada setiap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tak terkecuali bagi kader Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Tanah Sereal.

Sesaat setelah terjadi musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa 10 Desember 2013 di wilayah RW 09 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, kader PKS sudah langsung turun ke lapangan membuat posko bantuan dan memberikan air minum kepada warga dan petugas pemadam kebakaran yang sedang istirahat karena baru saja berjibaku memadamkan api.

Tak cukup hanya di situ, malamnya, para kader PKS blusukan mengunjungi para korban kebakaran yang ditampung di pengungsian maupun yang tetap menempati rumahnya yang telah terbakar. Sejumlah kader membagikan minuman jahe hangat dan sekedar penganan kepada para korban untuk menemani malam mereka.

Ketua DPRa PKS Tanah Sereal, Ashabul Kahfi bersama kader dan simpatisan PKS Tanah Sereal menyiapkan segala kebutuhan untuk aksi ini. Mulai dari menentukan menu hingga pembuatannya, sampai kepada pembagian tugas dan rute aksinya.

Aksi sosial PKS ini, nampak disambut baik oleh warga korban kebakaran. Mereka berterima kasih sudah diantarkan minuman dan penganan oleh kader PKS. Tak hanya itu, aksi ini juga mendapat sambutan yang meriah ketika para kader mendatangi warga yang sekedar kumpul berbincang-bincang dan petugas keamanan di lingkungan setempat yang sedang berjaga-jaga di sekitar lokasi bekas kebakaran.

“Wah.., lumayan nich, dingin-dingin begini ditemenin jahe anget, cocok dach..,” ujar Opak, salah satu warga yang menjadi korban kebakaran.

Tidak hanya para korban, petugas keamanan yang sedang bertugas juga merasa terbantu dengan kehadiran para kader PKS. “Makasih yaa, PKS...,” ungkap beberapa petugas pengamanan lingkungan setempat sambil mengangkat secangkir jahe hangat.

Setelah aksi selesai, para kader dan simpatisan kembali ke posko bantuan untuk sekedar beristirahat dan sedikit mengevaluasi serta merencanakan aksi berikutnya. Suasana terlihat santai, sesekali terdengar canda tawa diantara mereka. (pkstambora)

Mendapat Kejutan Kue HUT, Presiden PKS Terharu

Bandar Lampung - Bertepatan dengan peringatan hari lahir yang ke-45 tahun, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kejutan kue ulang tahun menjelang kepulangannya dari Dialog Kebangsaan di Bandar Lampung, Sabtu (07/12/2013) lalu.

Kue tart sederhana dilengkapi lilin 45 tahun tersebut menjadi kejutan tersendiri yang rupanya sangat berkesan bagi Anis. Hadir pula di rumah makan yang menjadi tempat transit sebelum take off saat itu Sekjen PKS Taufik Ridlo, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi, dan anggota DPD RI asal Lampung Anang Prihantoro.

Dipandu Irman Gusman, semua yang hadir bertepuktangan seraya menyanyikan lagu Happy Birthday, Anis lalu memotong dan membagikan kue tersebut termasuk kepada wartawan yang hadir. "Seumur hidup saya belum pernah mendapat kejutan kue ulang tahun seperti ini, betul. Terimakasih banyak, ya," ujarnya kepada rombongan pengurus DPW PKS Lampung seraya berpamitan menuju bandara Branti.

Tidak hanya sampai disitu, di akun twitternya Anis menulis tweet, "Kejutan besar dlm hidup saya..akhwat2 di humas DPW PKS Lampung mmbawa kue ultah buat saya..jd terharu..syukron berat," tulis Anis.

Anis Matta hadir ke Lampung sebagai salah satu narasumber Dialog Kebangsaan yang diadakan Poltracking Institute di GSG Universitas Lampung (Unila) bersama tiga narasumber lain yaitu Irman Gusman, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Apkasi Isran Noor. Saat berlangsung Dialog Kebangsaan, Direktur Poltracking Hantayuda menyebutkan bahwa Anis Matta memilih untuk merayakan ulang tahun ke-45 di Unila.

Muzzammil Tantang Majelis Hakim Kasus Dugaan Suap Daging Sapi Adili Kasus Hambalang dan Century

KabarPKS.com - Jakarta (10/12) - Pengadilan Tindak Pidana Koruptor (Tipikor) seharusnya menunjuk para anggota majelis hakim kasus dugaan suap impor daging sapi untuk mengadili kasus Hambalang dan kasus Century. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf di gedung DPR, Selasa (10/12).

“Kami berharap majelis hakim yang mengadili kasus dugaan suap sapi juga mengadili mega skandal Hambalang dan Century yang nilai kerugiannya mencapai triliunan rupiah,” ujar Muzzammil.

Muzzammil ingin mengetahui seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa kedua kasus besar tersebut,

“Jika kasus dugaan suap sapi nilainya 1,3 milyar dengan hukuman 16 tahun ditimpakan kepada Pak Luthfi, kami ingin tahu kira-kira seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus Hambalang dan Century yang merugikan negara triliunan rupiah itu,” tuturnya.

Disini para pakar dan publik, terang Muzzammil, dapat menilai  keberanian dan keadilan majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

“Dalam keputusan nanti para pakar dan masyarakat bisa melihat keberanian dan keadilan yang diberikan majelis hakim kepada para terdakwa dengan perbandingan kasus yang sangat jauh berbeda nilainya,” pungkas Muzzammil.

Paket Bali Bentuk Liberalisasi Pertanian Nasional

KabarPKS.com - Jakarta (10/12) - Kesepakatan Paket Bali pada pertemuan Organisasi Dagang Dunia (WTO) di Bali tidak berdampak positif pada pembangunan pertanian untuk kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Paket Bali hanya menguntungkan negara-negara industri maju. Dalam Paket tersebut, subsidi pertanian di negara berkembang meningkat dari sebelumnya 10% menjadi 15% dari nilai produksi nasional. Namun hal ini dibatasi hanya sampai empat tahun. Demikian disampaikan Ketua Kelompok Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Habib Nabiel Al-Musawa, di Gedung DPR RI, Selasa (10/12).

”Hal ini tentu bisa merugikan negara-negara yang bertopang pada sektor pertanian seperti Indonesia,” ujar Nabiel.

Menurutnya, di negara kita saja petani sudah disubsidi masih hidup miskin, apalagi jika subsidinya dikurangi atau dicabut, maka banyak petani di Indonesia yang akan menjadi lebih miskin lagi.

“Subsidi merupakan nilai tambah dari sektor pertanian yang bisa dinikmati langsung oleh petani,” ungkap Nabiel.

Disisi lain terkait poin fasilitasi perdagangan ke semua negara dapat menyebabkan liberalisasi pertanian nasional dan hanya akan memperluas pengaruh negara-negara maju mengakses pasar domestik semua anggota WTO,  termasuk Indonesia. Karena kebijakan tersebut hanya untuk mempermudah barang-barang dari negara maju masuk ke negara-negara berkembang.

“Produk impor akan membanjiri pasar domestik dan menyebabkan produksi dalam negeri melemah,” kata Nabiel.

Nabiel menambahkan, bahwa hal tersebut kontradiktif dengan UU Perlindungan Pemberdayaan Petani, Pasal 15 ayat (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, ayat (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Sedangkan dalam UU Pangan, Pasal 36 ayat (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Nabiel menegaskan kepada pemerintah untuk serius mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan petani, antara lain pengaturan impor komoditas pertanian dan pemberian subsidi pertanian.

“Agar petani kita bergairah berproduksi dan produk hasil pertaniannya dapat berkompetisi dipasar domestik dan internasional,” pungkas Nabiel.
 

Riza Falepi Terima Penghargaan Bung Hatta Award 2013 di Hari HAM se-Dunia

KabarPKS.com - Payakumbuh (10/12) - Kota Payakumbuh satu-satunya daerah yang mendapat penghargaan Bung Hatta Award di Indonesia. Bung Hatta Award 2013, diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin kepada Walikota Riza Falepi, dalam acara di Graha Pengayoman Kementerian Hukum HAM di Kuningan Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Kota yang dipimpin oleh Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riza Falepi ini dinilai punya kepedulian tinggi terhadap  hak azazi manusia. Terutama, dalam perlindungan hak kesehatan dan pendidikan warga kota.

Penghargaan Bung Hatta Award 2013, diberikan Kemenkum dan HAM dalam rangkaian memperingtati Hari Hak Azazi Manusia Se-Dunia ke-65/2013 Tingkat Nasional.  Acara ini  dihadiri seluruh pejabat di jajaran  Kemenkum dan HAM serta dua besar Negara sahabat dan Ny. Dr. Mutia Hatta.

Penghargaan Bung Hatta Award sebuah kado istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada kota yang akan merayakan HUT ke-43, 17 Desember mendatang. “Kami senang  mendapat penghargaan Bung Hatta Award ini. Hitung-hitung sebuah  kado istimewa dari pemerintah pusat,” ucap Walikota Riza seusai menerima penghargaan itu.

Usai menerima penghargaan Bung Hatta Award, Walikota Riza Falepi bersama dua pejabat Bagian Hukum Setdako Payakumbuh Bode Arman, SH dan Wengki, SH, M.Hum,  diminta Kepala Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Mualimin, SH, MH,  untuk menyampaikan sekilas program yang menyangkut dengan hak-hak azazi manusia di Payakumbuh.

Di depan sejumlah pejabat Balitbang HAM, pelajar pemenang karya tulis bertemakan HAM Indonesia dan stakeholder lainnya, Walikota Riza Falepi, menyampaikan program pendidikan, terutama pendidikan inklusif serta program kesehatan di Payakumbuh. Walikota Riza menyampaikan, di Payakumbuh pelajar disabilitas sudah  mendapatkan hak belajar yang sama dengan pelajar normal, dan mereka belajar disekolah reguler.  Tercatat,  sudah 29 SD, 4 SLTP dan 4 SLTA yang membuka program pendidikan  inklusif.
Anak berkebutuhan  khusus yang tengah  mengecap pendidikan saat ini tercatat 748 orang. Meliputi  666 pelajar SD, 10 pelajar Madrasah Ibtidaiyah,  62 pelajar SLTP, 3 pelajar SMAN, 3 SMKN,  dan 2 Madrasyah Aliyah. Sedangkan, anak berkebutuhan khusus yang terdata dan putus sekolah tercatat  754 anak.

Sementara  dibidang kesehatan, prilaku hidup bersih dan sehat sudah membudaya di Payakumbuh. Karena itu, Menteri Kesehatan sudah 7 kali memberikan penghargaan Kota Sehat kepada Payakumbuh. Sejalan dengan ini,  dalam lomba Usaha Kesehatan Sekolah, Payakumbuh juga mendapat juara I Nasional. Begitu juga dalam lomba pasar sehat tradisional, Payakumbuh juga yang terbaik di Indonesia.

Dalam perlindungan kesehatan,  Payakumbuh mampu menekan angka kematian bayi dan ibu menyusui. "Hak anak, ibu hamil dan lansia, benar-benar menjadi perhatian serius pemko, ditandai dengan penyediaan fasilitas buat balita, ibu hamil dan lansia. Usia harapan hidup di Payakumbuh, sudah 70,2 tahun," papar Riza.

PKS Banten Raih Penghargaan Parpol Paling Transparan di KIP Award

KabarPKS.com - Banten, (10/12) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Banten mendapatkan penghargaan sebagai Partai Politik tersiap pertama dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk tingkat Provinsi Banten. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten, dalam penganugerahan KIP Award, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/12/2013).

Penghargaan ini diserahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten, Irfan Maulidi yang pada kesempatan tersebut diwakilkan oleh Ketua Bidang (Kabid) Humas DPW PKS Banten, Siti Saidah Silalahi.

"Penghargaan ini diberikan karena PKS dianggap menjadi partai yang paling transparan di Banten, dengan penilaian paling utama kehumasannya, keterbukaan informasi publik," tutur Saidah.

Wakil Ketua KIP Banten, Toni Anwar Mahmud menjelaskan bahwa selain memberikan penghargaan terhadap Partai Politik tersiap dalam menjalankan UU No.14 Th.2008, KIP Award ini juga memberikan penghargaan terhadap SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terpatuh dalam menjalankan UU No.14 Th.2008.

Hidayat Dukung Langkah Banding LHI

KabarPKS.com - Jakarta (10/12)- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendukung langkah yang diambil Luthfi Hasan Ishaaq untuk banding atas keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar. Hal tersebut diungkapkan Ketua FPKS Hidayat Nur Wahid di hadapan insan media usai Rapat Pleno Fraksi, Selasa (10/12) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hidayat mengungkapkan, ia dan seluruh anggota Fraksi, melihat pentingnya LHI dan Tim Penasehat Hukum mengajukan banding karena ada nuansa ketidakdilan yang tercium dari keputusan yang juga disertai dissenting opinion dari dua diantara lima hakim untuk tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kita lihat Nazarudin terbukti korupsi Rp 33 Milyar kena 4 tahun, ada Robert Tantular yang terbukti merugikan negara lebih dari Rp 1 Triliun, dihukum 4 tahun juga. Terkait kasus SKK Migas, uang hasil tangkap tangan yang konon terbesar, yaitu Rp 12 Miliar dituntut 4 tahun pula,” ujar Hidayat mengungkapkan kejanggalan berbagai putusan pengadilan Tipikor.

Menurut Hidayat kaidah yang tidak adil terjadi di hadapan mata publik. Ia tidak berharap nanti ada pendapat, kalau mau hukuman ringan, maka korupsilah yang besar. Sementara itu, pembelaan Partai dan Fraksi dilakukan dengan cara yang sudah sebelumnya dilakukan yaitu dengan menyerahkan masalah hukum kepada Tim Penasehat Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua FPKS DPR RI Fahri Hamzah, menyatakan ia curiga penyusunan dakwaan hingga vonis dilakukan oleh tim yang sama. Ia juga meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara pimpinan PKS. Ajakan agar pimpinan dan kader meminta maaf kepada masyarakat tidak terkait dengan materi persidangan. “PKS merasa perlu menyampaikan permintaan maaf karena telah terganggu dengan pemberitaan yang disangkut-pautkan dengan PKS,” pungkas Fahri.