OC_F4GK3EgiNU9htGRk1-h0Xlfo
Latest Post

Sumbar Siap Jadi Sentra Peternakan Wilayah Sumatera

Written By Kabar PKS on Kamis, 23 Oktober 2014 | 11.14

Padang Panjang (22/10) - Sejalan dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi sentra pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa, Pemprov Sumbar terus mengembangkan peternakan sapi perah di wilayahnya. Saat ini kota yang menjadi sentra pengembangan sapi perah adalah Padang Panjang. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan selain Kota Padang Panjang, pemprov juga merintis beberapa kabupaten dan kota untuk menjadi sentra.
"Selain Padang Panjang, peternakan sapi perah juga kita kembangkan di beberapa kabupaten dan kota sebagai hinterland. Seperti di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok Selatan,” ungkapnya pada acara puncak Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 di Padang Panjang, Rabu (22/10).
Irwan juga menjelaskan bahwa populasi sapi perah di daerah sentra berdasarkan data statistik tahun 2013 sebanyak 1.100 ekor. Kota Padang Panjang sendiri telah melakukan optimalisasi pembibitan dengan tujuan peningkatan kualitas.
“Sedangkan untuk daerah hinterland dilakukan proses penyebaran dan budidaya sapi perah untuk peningkatan jumlah populasi,” terangnya.
Irwan juga menegaskan bahwa kesehatan hewan berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan ternak, sehingga terhindar dari ancaman penyakit, baik menular maupun yang tidak.
“Kesehatan masyarakat sebagai konsumen berkaitan dengan keamanan pangan yang berasal dari hewan ternak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat perubahan kultur dan ekonomi masyarakat sangat dinamis. Hingga mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi pangan asal hewan yaitu daging dan susu,” ungkap Irwan.
Direktur Budidaya Peternakan Kementerian Pertanian, Fauzi Luthan, mengatakan bahwa Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan momentum meningkatkan semangat para peternak untuk meningkatkan hasil produksinya. Beberapa kegiatan turun lapangan telah dilakukan, seperti kunjungan ke tempat sapi perah, dan pengembangan beberapa wilayah sebagai sentra selanjutnya.
"Jawa telah lama menjadi sentra. Sekarang waktunya Sumatera juga memiliki sentra tersebut. Kita berharap Sumatera Barat bisa menjadi perintis sentra pengembangan sapi perah di wilayah Sumatera ini. Kita jadikan Sumatera Barat sebagai sentra yang berkualitas, hingga menjadi induk yang dapat menghasilkan bibit-bibit 
sentra sapi perah yang berkualitas selanjutnya," jelas Fauzi.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Erinaldi, mengatakan bahwa salah satu teknologi dalam pelayanan kesehatan hewan ialah penggunaan Ultrasonografi (USG) untuk mendiagnosa kebuntingan dan penyakit gangguan reproduksi pada sapi. Hal ini membuktikan bahwa jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar telah mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kita dengan menggunakan teknologi yang canggih ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga berdampak positif terhadap pengembangan serta pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumbar,” ungkap Erinaldi.
Wawako Padang Panjang, Mawardi, menyampaikan kegiatan bulan bakti dilakukan juga dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan-hewan ternak. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan vaksinasi hewan secara massal, pemeriksaan hewan bunting, dan sebagainya. Pada kesempatan itu juga diselenggarakan kontes kucing secara nasional.
"Kami berkomitmen bahwa Padang Panjang harus bebas dari rabies. Untuk mendukung itu, kami telah melahirkan Perda Nomor 14/2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Rabies. Perlu diketahui bahwa Puskeswan Kota Padang Panjang menjadi nomor dua terbaik se-Indonesia. Ini adalah motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pemeliharaan hewan dan peternakan di wilayah Padang Panjang," kata Mawardi.
Ikut hadir pada kesempatan itu Bupati Tanah Datar, Sadiq Pasadique; Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin; serta Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Sumber: Humas Sumbar

Dorong Kualitas Tani, Gubernur Sumbar Angkat BPTP

Written By Kabar PKS on Rabu, 22 Oktober 2014 | 16.20

Solok (21/10) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengajak bupati dan walikota se-Sumatera Barat untuk melakukan tandem dan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat.
“BPTP telah banyak melakukan penelitian dan kajian tentang pertanian. Dari hasil penelitian itu bisa disampaikan kepada petani melalui penyuluhan. Sehingga, para petani pun dapat mengaplikasikan hasil dari penelitian BPTP tersebut,” kata Irwan Prayitno dalam sambutan Pekan Agro Inovasi dan Open House 40 Tahun Badan Litbang Pertanian di Sukarami, Kabupaten Solok, Selasa (21/10).
Irwan menjelaskan bahwa berbagai kajian tentang pertanian yang dihasilkan BPTP sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani. Namun, ada juga yang meremehkan hasil kajian lembaga litbang (penelitian dan pengembangan). Contohnya, jumlah anggaran untuk melakukan penelitian tentang pertanian masih rendah. Tidak hanya itu, Irwan menambahkan, bahwa ada pula pihak-pihak yang meletakkan litbang hanya pada salah satu SKPD.  
“Kalau ini terjadi, tentu kegiatan kajian dan penelitian pertanian tidak berjalan maksimal. Litbang ini dianggap tidak berguna,” ungkapnya.
Dibandingkan negara lain, Indonesia termasuk negara yang masih kurang memperhatikan eksistensi lembaga penelitian dan pengembangan. Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat merupakan contoh negara-negara yang menjadikan kajian serta penelitian sebagai prioritas. Sementara di Indonesia, LIPI, Lapan, dan lembaga penelitian lainnya masih memiliki jumlah anggaran yang sedikit. Hal ini menjadikan lembaga-lembaga tersebut terbatas dalam melakukan penelitian.
 “Meskipun begitu, pengembangan dan penelitian harus diprioritaskan. Termasuk dalam penetapan jumlah anggaran untuk litbang. Karena ini (hasil penelitian) memang besar manfaatnya bagi petani kita di Sumatera Barat,” jelas Irwan.
Irwan memberi contoh “Padi Tanam Sabatang”. Kajian tersebut dihasilkan oleh para peneliti dan sukses memberikan cara yang terbaik dalam proses penanaman padi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula “Jajar Legowo”.  Metode tersebut telah menghasilkan 1 hektar sawah 11,6 ton padi dan ada juga melakukan panen tiga kali dalam setahun. Irwan mengatakan bahwa contoh kesuksesan tersebut merupakan hasil dari kajian teknologi pertanian.
“Kepada para petani, mari kita lakukan ajakan yang baik itu. Ajakan yang saya maksud adalah hasil dari kajian peneliti teknologi pertanian. Mari kita aplikasikan melalui penyuluh pertanian yang ada di nagari (desa). Ini (hasil penelitian) sangat besar sekali manfaatnya guna meningkatkan hasil pertanian di Sumatera Barat,” imbau Irwan.
Selain menggunakan hasil penelitian teknologi pertanian, Irwan juga mengingatkan para petani untuk tidak membakar jerami yang ada di sawah. Sebab, pembakaran jerami dapat merusak humus tanah. Irwan juga mengingatkan para petani untuk selalu menggunakan pupuk organik.
“Kita sementara tidak berpikir untuk menambah lahan. Akan tetapi, berpikirlah bagaimana kualitas pertanian itu terjaga bagus sehingga petani sukses,” pesannya.
Hadir pula pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Solok, Syamsu Rahim; mewakili Kepala BPTP (pusat), M. Pramayusdi; Kepala BPTP Sumatera Barat, Ardianto; Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Joni; serta Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin.
Bupati Solok, Syamsu Rahim, mengatakan bahwa Pekan Inovasi dan Open House 40 Tahun Badan Litbang Pertanian merupakan sarana memotivasi para petani untuk lebih maju. Motivasi tersebut berupa penyuluhan mengenai penemuan dari hasil penelitian teknologi pertanian. Sehingga, diharapkan para petani mengaplikasikan hasil penemuan tersebut guna memperoleh hasil pertanian yang berkualitas.
“Kita juga banyak punya kebun percontohan, seperti di Alahan Panjang yang memproduksi pepaya hasil rekayasa teknologi pertanian. Selain itu, ada pula Beras Solok yang menjadi beras terbaik di Indonesia,” terangnya.
Sementara menurut Kepala BPTP yang diwakili M. Pramayusdi, BPTP merupakan ujung tombak penelitian di bidang pertanian. Para peneliti dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Pada saat melakukan riset, para peneliti BPTP bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Sehingga, hasil teknologi dapat menjadi yang terbaik.
Pramayusdi juga meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk lebih memperhatikan keberadaan BPTP. “Kita akan memperkenalkan inovasi kepada masyarakat, serta menerapkannya kepada petani melalui berbagai penyuluhan. Sehingga, (hasil penelitian) benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Pramayusdi.
Pada kesempatan itu, Gubernur Irwan Prayitno mengukuhkan Komite Daerah Sumberdaya Genetik Tanaman Sumatera Barat. Gubernur juga melakukan tanda tangan MoU bersama para Bupati/Wako, dengan Balai Besar Penelitian Pertanian mengenai kajian pertanian. Usai pembukaan acara, Gubernur bersama rombongan juga melakukan peninjauan lapangan, seperti melihat perkembangan inovasi pertanian berupa tanaman jagung, sayur, buah-buahan dan berbagai tanaman lain di lingkungan BPTP.

Sumber: Humas Sumbar

Pembangunan Tol Bawen-Solo Terhambat, PKS Desak Gubernur Jateng Proaktif


Semarang (22/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mendesak Gubernur Ganjar Pranowo bersikap proaktif dalam proses pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Ketua Fraksi PKS Jateng, Hadi Santoso, mengatakan bahwa kondisi saat ini, proses pembebasan lahan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang belum ada perkembangan sama sekali. Proyek tersebut secara total membutuhkan lahan seluas 276 hektare. Di Kota Salatiga lahan yang sudah dibebaskan seluas 10,06 hektare dari total 14,17 hektare.

“Realisasi pembebasan lahan di Kabupaten Boyolali baru mencapai 9,09 persen atau baru 13,76 hektare yang dibebaskan dari 151,45 hektare,” kata Hadi kepada wartawan.

Hadi mengatakan semua pihak yang terkait perlu mengambil langkah-langkah proaktif agar proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo segera terealisasi.

“Masyarakat sudah menunggu lama pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo. Dengan semakin lambannya proses pembebasan lahan, justru akan memunculkan spekulan-spekulan baru di tengah masyarakat,” kata pria yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng ini.

Diketahui, konstruksi Jalan Tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan. Proyek pengerjaan Jalan Tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Sementara, ruas Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

Sumatera Barat Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Padang (22/10) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, meskipun pada saat Pilpres 2014 pasangan Prabowo-Hatta menjadi pemenang di daerahnya. Irwan mengatakan masa hiruk pikuk pemilu telah berakhir. Pemenang telah ditentukan dan seluruh pihak harus menghormatinya. Oleh karena itu, Gubernur Irwan Prayitno akan mendukung pilihan rakyat yang telah didaulat memimpin Indonesia lima tahun kedepan.

Sebagai perpanjangtanganan pemerintah pusat, Irwan memastikan akan ikut mendukung program dan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terutama kebijakan pro rakyat. Irwan berharap agar program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang telah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan. Hal ini disebabkan program tersebut cukup berhasil diselenggarakan di daerah.

“Pemimpin yang baru kita dukung sepenuhnya. Pasti Jokowi-JK punya program unggulan di berbagai bidang dan wajib untuk didukung di daerah. Tapi kita juga harapkan program pemerintah sebelumnya, zaman SBY, tetap dilanjutkan. Seperti program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terbukti berhasil. Ada juga BPJS, BOS, bantuan pertanian, dan peternakan,” harapnya.

Sementara itu, muncul isu bahwa Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang akan dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilatarbelakangi sikap sebagian besar kepala daerah di provinsi tersebut mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada masa pilpres lalu. Menanggapi isu tersebut, Irwan tidak khawatir.

“Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla merupakan negarawan yang berpikir demi keutuhan dan kesatuan NKRI, bukan untuk kepentingan politik semata. Sehingga, tidak mungkin ada perlakuan berbeda bagi Sumatera Barat,” tutupnya.

PKS Siap Kawal Reformasi Birokrasi Banten

Serang (21/10) - Setelah pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten dilantik, Anggota Fraksi PKS DPRD Banten, Sanuji Pentamarta, mendesak agar pimpinan terpilih berkomitmen untuk mengawasi secara ketat pengelolaan APBD Banten sehingga memperoleh opini wajar (tanpa terkecuali) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami siap mengawal anggaran yang ada serta mengefektifkan fungsi pengawasan. Sehingga ke depan penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan aturan," kata Sanuji usai Pelantikan Pimpinan DPRD, Selasa (21/10).

Sanuji mengatakan hasil temuan serta tidak adanya opini terhadap laporan keuangan Provinsi Banten 2013 dari BPK, menjadi pelajaran berharga bagi anggota DPRD Banten untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap tata kelola APBD Banten.

Namun, Sanuji optimis laporan keuangan Banten akan mengalami perbaikan. Meskipun Sanuji menyadari bahwa untuk mencapai perbaikan yang signifikan, Pemprov Banten akan menemui berbagai hambatan. Akan tetapi, jika Plt Gubernur serius dalam membangun Banten, maka provinsi yang dikenal sebagai daerah santri tersebut akan menjadi lebih maju.

"Kami siap mengawal reformasi birokrasi di Banten. Kami juga siap membangun sinergi dengan eksekutif," tegas Sanuji.

Sanuji meminta masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mengawasi kinerja DPRD Banten dalam melaksanakan tugas dan funsginya, antara lain legislasi, kontrol, dan anggaran terhadap eksekutif.

"Kami akan berupaya untuk bisa menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, masyarakat juga harus memberikan kontrol terhadap kinerja para anggota dewan agar berjalan sesuai aturannya, jelas Sanuji.

Rapat Paripurna Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten pada hari Selasa (21/10) menetapkan lima orang pimpinan. Asep Rahmatullah dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Sedangkan H. SM. Hartono, Ali Zamroni, Nur’aeni, dan Muflikhah dilantik sebagai Wakil Ketua.

Selanjutnya, Ketua dan para Wakil Ketua memimpin Rapat Paripurna Pengesahan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten sebagai landasan untuk pembentukan alat kelengkapan dewan. (AKD)

Saat Wabup Karanganyar Makan Nasgor di Hutan Boyolali

Written By Kabar PKS on Selasa, 21 Oktober 2014 | 12.47

Karanganyar (21/10) - Bagi warga Karanganyar, pasti sangat mengenal sosok Rohadi Widodo. Seseorang yang merupakan sosok penting dalam pembangunan Kabupaten Karanganyar selama lima tahun ini. Ya, dialah Rohadi Widodo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar.
Namun dengan penampilannya ketika blusukan di hutan wana wisata Waduk Kedung Ombo, Boyolali akhir pekan lalu nyaris tak diketahui bahwa dirinya adalah seorang pejabat publik. Penampilan yang apa adanya, memakai kaos lapangan berwarna krem, mengenakan slayer dan topi khas blantik (pedagang sapi) dan membawa tas berisikan perlengkapan kemah, Rohadi nampak sama persis seperti 674 peserta kemah bakti PKS Jateng di kawasan Bumper tersebut.
Rohadi pun mengikuti semua instruksi dari Korsad PKS selama tiga hari. Tidur diatas pohon, makan masak seadanya, mengikuti lomba-lomba layaknya anak-anak, dan mengikuti jalan sehat bersama PKS. Yang unik, Rohadi pun bersama teman satu kelompoknya memasak nasi goreng non bumbu instan.
Wabup yang dalam kesehariannya harus mengelola administrasi pemerintahan di Karanganyar, mengontrol kinerja SKPD dan stake holder di seluruh Karanganyar. Namun, dirinya kini harus berjibaku dengan kelompok dari kader PKS untuk menyajikan nasi goreng lezat.
Rohadi mengikuti kemah bakti yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah (Jateng). Agenda kemah ini wajib bagi seluruh kader PKS, tak peduli jabatan yang disandang.
“Kemah bakti atau yang dikenal dengan Mukhoyam ini bertujuan untuk menjaga dan melatih fisik, mental maupun spritual serta meningkatkan ukhuwah atau soliditas kader,” kata wakil Ketua DPW PKS Jateng, Agus Abdul Latif, Karanganyar, Selasa (21/10).
Rohadi sendiri sangat antusias mengikuti setiap agenda dalam kemah bakti tersebut. Mantan wakil ketua DPRD Karanganyar ini pun sama seperti kader PKS lainnya, tidur beralaskan tanah dan beratap langit. Tak ada yang istimewa dan diistimewakan.
Begitulah PKS mengajari para kadernya, untuk senantiasa tetap membumi, meski sedang mendapat kehormatan untuk mengelola sebuah lembaga. Begitulah PKS mendidik kadernya, untuk senantiasa saling menjaga tali ukhuwah, meski beda profesi, namun tetap satu visi.
Sumber: Humas PKS Jateng

Optimalisasi Data Rantau Minang Demi Pembangunan Nagari



PADANG (20/10) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera mendata para Perantau Minang yang sebagian besar sukses di tanah rantau. Hal ini dilakukan agar kontribusi para perantau dapat lebih diarahkan sesuai kepentingan dan kebutuhan kampung halaman. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dalam Rapat Pendataan Perantau bersama Wali Nagari se-Sumatera Barat, Senin (20/10).

Irwan menjelaskan bahwa dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumbar harus bekerja lebih keras mengejar ketertinggalan. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar lebih rendah dibandingkan Aceh dan Riau yang memiliki kilang minyak dan gas, Sumatera Utara dengan perkebunannya, Sumatera Selatan dengan tambang, serta Lampung sebagai daerah jalur ekonomi.

“PAD kita kecil. Untuk membiayai pembangunan di Sumatera Barat selama ini tidak hanya bersumber dari APBD, melainkan juga ditopang oleh sumber lain. Salah satunya bantuan dari para perantau. Untuk itu potensi perantau akan dioptimalkan,” paparnya.

Irwan menegaskan bahwa keberadaan perantau yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri akan didata terlebih dahulu. Pendataan akan dilakukan oleh Wali Nagari atau Kelurahan dengan fasilitas dari Biro Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setdaprov Sumatera Barat. Jika pendataan selesai, selanjutnya Pemprov akan mendatangi para perantau yang biasanya telah membentuk satu kelompok sesuai kampung atau daerah asal.

“Setelah didata, kita akan kunjungi mereka. Kita informasikan apa saja potensi daerah yang bisa didukung melalui bantuan perantau. Apakah pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Kita tidak mengatur uang perantau, tapi kita mengarahkan. Kita tahu, sesuai adat, perantau memberi bantuan untuk kampung masing-masing, tidak untuk daerah lain. Yang kita beritahukan itu juga potensi di nagarinya. Jadi kita kawinkan potensi rantau dengan potensi daerah,” jelas Irwan.

Irwan yakin melalui pendataan potensi besar perantau yang selama ini tidak terpantau akan terwadahi dan lebih terasa bermanfaat bagi daerah. Hal ini disebabkan pendapatan kabupaten/kota hanya 5 persen per tahun dari jumlah total APBD, selebihnya berasal dari dana suntikan APBN berupa Dana Alokasi Umum dan Khusus.

Sumber: Humas Sumbar
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger