DPRD Siap Bantu Penyelesaian Shelter Timur Terminal Tirtonadi

SEMARANG (29/1) - Proses pembangunan Shelter Timur Terminal Tirtonadi yang belum terlaksana memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak, terutama pihak terminal Tirtonadi. Apalagi, tidak lama lagi akan berlangsung arus mudik Lebaran, sehingga hal ini cukup dikhawatirkan jika shelter timur terminal terbesar di Kota Surakarta tersebut tidak segera tergarap.

Melihat kondisi itu, Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng), Muhammad Rodhi berjanji akan berdialog dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng untuk membantu menindaklanjuti pembangunan shelter timur Terminal Tirtonadi.

“Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi D DPRD Jateng, kami ketemu Kepala Dishubkoninfo Kota Solo dalam rangka pembangunan sisi timur terminal, dan melihat keluhan mereka. Kami meminta Dishub Surakarta menyiapkan proposal pengajuan Bantuan Keuangan dari Gubernur Jateng untuk membantu penyelesaian pembangunan terminal tersebut,” jelas Rodhi di Semarang, Kamis (29/1).

Lebih lanjut, Anggota DPRD Jateng dari Dapil Jateng V ini menyampaikan bahwa Dishubkominfo Kota Surakarta juga memohon bisa diperjuangkan kebutuhan terminal serta sarana dan prasarana angkutan umum massal kota Surakarta yang kebutuhan anggarannya cukup besar.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan meminta Dishubkominfo Jateng atas nama Gubernur memberikan bantuan ke kota Surakarta,” pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui APBN dan APBD Provinsi 2015 sebesar Rp66 miliar. Bantuan itu diperuntukkan bagi pembangunan Terminal Tirtonadi shelter timur.

Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni bantuan dari APBN sebesar Rp61 miliar dan sisanya Rp5 miliar dari APBD Provinsi Jateng 2015. Dengan demikian, total bantuan untuk pembangunan terminal berjumlah Rp66 miliar.

Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

DPRD Subang Apresiasi Permendag Larang Penjualan Miras

SUBANG (29/1) - Langkah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengeluarkan peraturan menteri terkait tentang peredaran minuman keras di mini market mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD Subang, Agus Masykur Rosyadi.

Melalui akun sosial Whatsapp pada Kamis (29/1), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyambut baik hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/4/2015, terutama pelarangan minuman beralkohol kategori A yang dijual bebas di pasaran.

Terkait dengan Raperda yang sedang dibahas oleh DPRD Subang, Agus mengatakan akan disesuaikan dengan Permendag.

“Raperda yang sedang dibahas akan menyesuaikan dengan Permendag yang dimaksud, salah satunya dalam Perda Subang akan melarang juga minimarket untuk (tidak) menjual minuman beralkohol. Namun secara resmi hingga saat ini kami belum mendapatkan salinan Peraturan Menteri tersebut," jelasnya.

Permendag Nomor 6 Tahun 2015 itu merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Bila dalam Permendag sebelumnya diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen, maka dalam peraturan yang baru tersebut terdapat larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket.

Foto: http://cdn-media.viva.id

Sumber: Humas PKS Subang

KMP Dukung Jokowi Sampai Selesai Asal…

Jakarta (29/1) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) telah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sampai selesai masa jabatan. Hal ini disampaikan Fahri dalam akun Twitternya @fahrihamzah, Kamis (29/1).

Dalam rapat KMP, Fahri menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi. "Rapat KMP penuh keakraban, semua saling mendengar dan penuh perhatian. KMP komit mendukung pemerintahan yang sah dan dipilih rakyat sampai selesai, #KMP2015," kicaunya.

Dia menambahkan, KMP akan mendukung Jokowi selama pemerintah menjalankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "KMP pasti mendukung. #KMP2015. KMP berharap agar Pak JOKOWI mantap," tambahnya.

Politisi PKS ini berharap, Jokowi dapat mewujudkan program-rogramnya yang pro rakyat dengan segera. "Semoga keputusan-keputusan yang pro rakyat segera diwujudkan. #KMP2015," ujarnya.

Foto: http://www.liputan6.com

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

JAKARTA (29/1) - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah belum disepakati.

“Saya mengkhawatirkan revisi UU Pilkada tidak selesai tepat waktu, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah juga belum disepakati,“ kata Saduddin kepada pewarta di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut Saduddin, UU Penetapan Perppu Pilkada sampai saat ini belum diundangkan dalam lembaran Negara, sehingga walaupun telah dilakukan revisi oleh Komisi II, draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. 

“Komisi II bisa saja melakukan revisi tetapi apabila belum diundangkan maka draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” ujarnya.

Saduddin menjelaskan, salah satu materi yang belum disepakati adalah terkait tahapan uji publik. Sebagian fraksi mengusulkan penghapusan uji publik dan sebagian yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik bakal calon kepala daerah dipertahankan.

“Terkait tahapan uji publik, belum tercapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi. Sebagian mengusulkan penghapusan dan yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik ini,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Materi lain yang menjadi perbedaan adalah pemilihan dilaksanakan satu paket dengan wakil kepala daerah atau tidak. Terkait dengan hal ini, fraksi-fraksi terbelah menjadi dua kubu, ada yang mengusulkan satu paket dengan wakil kepala daerah dan yang lainnya mengusulkan hanya kepala daerah saja yang dipilih.

Masalah lain yang belum tuntas adalah tentang penyelenggara Pilkada. Mengenai hal ini terjadi perselisihan apakah KPU atau pemerintah daerah. MK memberikan keleluasan kepada Komisi II untuk menentukan siapa yang berhak sebagai penyelenggara Pilkada.

Namun, MK mengingatkan keputusannya bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu dan gugatan KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah dua kali terjadi.

Sebagai informasi, pembahasan RUU Pilkada telah memasuki tahap penyusunan Draft RUU, di mana masing-masing fraksi dan DPD RI memberikan masukan atau usulan atas Draft RUU tersebut.

Hidayat Usulkan Efesiensi Pelaksanaan Ibadah Haji

JAKARTA (30/1) – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengefesienkan pelaksanaan ibadah haji untuk menekan biaya. Pasalnya, biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) di Indonesia terbilang mahal dibandingkan dengan  negara-negara tetangga.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan sejumlah langkah agar pelaksanaan ibadah haji lebih efesien sehingga pada gilirannya dapat menekan BPIH. Usulan ini disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Kamis (29/1) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertama, menekan biaya sewa pemondokan untuk jamaah haji dengan cara melakukan penyewaan jauh hari, misal setahun sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dengan cara itu posisi tawar menjadi lebih tinggi, sehingga diperoleh harga yang lebih murah dibanding  jika sewa dilakukan saat mendekati ibadah haji.

Melakukan penyewaan jauh-jauh hari, selain terbuka peluang mendapatkan harga yang murah  juga memberi keleluasaan untuk memilih tempat yang dekat dengan pusat ibadah, yakni Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Untuk itu Hidayat mengusulkan agar pembahasan masalah sewa ini dibicarakan dengan DPR lebih awal. Misalnya untuk musim haji tahun 2016, sudah dibicarakan sejak sekarang. Sehingga tim negosiasi yang berangkat untuk mencari pemondokan musim haji 2015, juga bisa langsung mencari untuk 2016.

“Toh pada prinsipnya anggarannya ada, dan yang paling penting semua dilakukan dengan transparan dan tidak melanggar hukum,” papar Hidayat.

Kedua, mempersingkat waktu ibadah. Jika selama ini jamaah haji berada di Arab Saudi sampai dengan 40 hari, bisa dipersingkat menjadi maksimal 30 hari. Hidayat menilai, sejatinya untuk melaksanakan ibadah haji cukup dengan waktu maksimal 20 hari.

“Jika masih ingin beribadah bisa ditambah 10 hari sehingga maksimal bisa 30 hari,” ujar Hidayat.

Dengan pemangkasan waktu di Arab Saudi selama 10 hari, banyak dana yang bisa dihemat. Apalagi jika bisa lebih singkat lagi.

Ketiga, membuka peluang maskapai penerbangan lain di luar Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. Dalam pandangan Hidayat, dengan membuka tender untuk maskapai lain mengangkut jamaah haji Indonesia akan terjadi persaingan harga yang pada gilirannya pemerintah mendapat harga yang kompetitif.

Jika tiga hal ini dapat dilakukan pemerintah akan terjadi penghematan yang cukup besar sehingga pada gilirannya BPIH juga dapat ditekan.

Memperbanyak Sujud Sebagai Salah Satu Cara Mujahadah

Jakarta(29/1)-Menemani Rasulullah bisa dilakukan siapa saja yang bermujahadah dan dengan memperbanyak ibadah dan sujud (shalat). Itulah yang disampaikan oleh Iman Santos ketika mengisi kajian rutin pekanan Haditsul Khamis, di MD Building Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) pada Kamis (29/1).

Beliau melanjutkan materi pembahasan pada kajian Kamis (22/1) lalu, yaitu mengenai Mujahadah. pada kajian mujahadah kali ini hadits yang dikupas adalah hadits ke dua belas pada bab  Mujahadah. Hadits kedua belas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Firas, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia adalah salah satu pembantu Rasulullah.

Hadits ini menjelaskan tentang dialog antara Abu Firas sebagai pembantu dan Rasulullah sebagai majikan. Betapa hebat komunikasi dakwah Rasulullah bahkan kepada pembantunya sekalipun. Beliau berkata kepada Abu Firas agar meminta sesuatu darinya, namun Abu Firas meminta sesuatu yang luar biasa. Dia meminta agar bisa tetap menemani Rasulullah di surga. Lalu Rasulullah mengulangi pertanyaannya "Salni ya Abu Firas.." mintalah kepadaku Abu Firas, hingga tiga kali. tapi jawaban Abu Firas tetap sama. ingin menemani Rasulullah di surga.

Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Firas apabila ingin menemaninya di surga maka harus memperbanyak sujud. Maksud sujud disini adalah memperbanyak sujud pada shalat. shalat yang dapat diperbanyak jumlah sujudnya adalah shalat sunnah. inilah salah satu bagian terpenting mujahadah. yaitu bermujhadah lewat sujud dalam shalat.

"Semangat para sahabat untuk bisa menemani Rosulullah di surga, Rabiah sudah bisa

menemani rasul di dunia sehingga ingin menemani beliau di surga. Begitu juga dengan 

sahabat lainnya. Tentu kita juga sebagai yang utama, karena kita belum pernah bertemu 

Rasulullah, maka keinginan dan kesungguhan kita harus lebih kuat. Terutama shalat isya dan 

shalat shubuh. Apabila kita masih berat melakukan kedua shalat tersebut maka masih ada 

bibit penyakit nifaq dalam hati kita dan harus dihilangkan." ujar Iman.

Iman juga menuturkan, para pejuang dakwah haruslah bisa mentarbiyah diri sendiri, keluarga bahkan pembantu yang dalam masyarakat termasuk dalam tingkat sosial yang rendah. Dengan begitu tidak ada jarak antara majikan dan pembantu, dalam hal dunia dan akhirat. Para kader wajib mentarbiyah pembantunya agar sama atau lebih tingkatan ruhiyahnya. Contohnya adalah dengan ikut mengajak shalat berjamaah. ini juga bagian penting mujahadah, seperti kisah Abu Firas dan Rasulullah.

"Kita harus mempunyai halaqah dan binaan karena itu karena itu adalah salah satu bentuk mujahadah. Karena satu orang yang mendapat hidayah dengan perantaraan kita maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya dan motivasinya harus datang dari dalam diri kita sendiri, bukan merupakan ta’limat dari murabbi atau yang lain. Bila terjadi kebekuan dalam mujahadah kita maka itu merupakan suatu musibah untuk kita." pungkasnya.

Legislator: Aceh Butuh PERGUB Atasi Upaya Pemurtadan

Banda Aceh (28/1) – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Ghufran Zainal Abidin, mengatakan daerahnya membutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai upaya antisipasi pemurtadan dan pendangkalan aqidah terhadap masyarakat muslim di provinsi itu.

“Kami berharap Gubernur segera mengeluarkan Pergub sambil menunggu diterbitkannya Qanun (Perda) sebagai aturan hukum untuk mengantisipasi agar tidak ada pihak yang melakukan kegiatan pemurtadan dan pendangkalan aqidah,” katanya di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan disela-sela meninjau pasangan suami isteri yang membagikan buku dan brosur ajaran agama tertentu sebagai upaya pemurtadan terhadap umat muslim di Aceh.

Kunjungan wakil rakyat untuk melihat langsung tersangka permurtadan dan pendangkalan akidah itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VII Jamaluddin T. Muku serta anggotanya antara lain Ramadhana L.

Pasangan suami isteri yang berinisial RS dan WM tersebut saat ini ditahan di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. RS asal Provinsi Sumatera Utara dan WM dari Semarang.Kedua pasangan suami isteri itu ditangkap pihak kepolisian Polres Aceh Besar.

Politisi PKS itu menjelaskan, Aceh saat ini bisa dikatakan “siaga satu” untuk pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang sengaja dilakukan pihak yang memiliki jaringan luas secara internasional.

“Tertangkapnya pasangan suami isteri yang menyebarkan buku dan brosur tentang ajaran agama tertentu itu menunjukkan mereka terus melakukan upaya pemurtadan dan pendangkalan aqidah. Aceh merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah muslim,” kata Ghufran Zainal Abidin.

Terkait dengan Qanun, ia menjelaskan legislatif, khususnya Komisi VII DPRA, akan berupaya bisa melahirkan aturan hukum guna mengantisipasi upaya-upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah itu.

“Kami akan mendorong, paling tidak Qanun inisiatif Komisi VII bisa segera diajukan sehingga dapat disahkan pada 2015,” katanya menjelaskan.

Dipihak lain, Ghufran juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dan terus mewaspadai terhadap kegiatan yang menyimpang dilakukan pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan pemurtadan atau pendangkalan akidah umat muslim.

“Seluruh elemen masyarakat agar dapat mengantisipasi, jika di lingkungan atau desanya ada kegiatan yang mencurigakan maka segera laporkan kepada petugas kepolisian terdekat dan tokoh masyarakat. Itu perlu, jangan sampai ajaran yang tidak sesuai dengan Islam menyebar di daerah ini,” katanya menjelaskan.

Sumber: http://www.antaraaceh.com