Latest Post

KIH Bentuk Pimpinan Tandingan, PKS: Kita Bukan Parlemen Jalanan

Written By Kabar PKS on Kamis, 30 Oktober 2014 | 11.21


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengancam akan membentuk pimpinan DPR tandingan setelah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan yang ada.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sikap itu tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

Politikus PKS Almuzzamul Yusuf menjelaskan, pemilihan pimpinan DPR telah diatur dalam UU MD3 dan tatib. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung.

"Kita ini bukan parlemen jalanan, semua ada aturan," katanya Yusuf saat dihubungi Republika, Rabu (29/10) malam.

Menurutnya sikap yang diambil KIH itu tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

Muzzammil menilai, sikap yang diambil KIH ini sebagai bentuk akumulasi kepanikan dan kekecewaan KIH yang selalu kalah dalam pemilihan pimpinan. "Itu kepanikan mereka (KIH) karena kalah terus, politik itu biasa," katanya.

Dia mengatakan, manuver yang dilakukan oleh KIH tidak proporsional. Sikap itu, kata dia, justru akan merugikan KIH sendiri yang terkesan memaksakan dan tidak rasional.

Seperti diketahui, lima partai yang tergabung dalam KIH melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, kelima pimpinan DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai sidang yang dilakukan.

Arief mengatakan, pimpinan DPR seringkali mengabaikan pendapat dan tidak berlaku adil terutama terhadap anggota DPR dari KIH. Dia juga menilai, pimpinan DPR telah melanggar tata tertib yang telah disepakati dengan memaksakan penyusunan penempatan anggota komisi.

Atas dasar itu, KIH pun membentuk pimpinan DPR tandingan. Ketua yang dipilih adalah Pramono Anung dari PDIP. Sementara empat wakilnya adalah Rio Patrice Capella (Nasdem), Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Sumber: http://nasional.republika.co.id

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Fasilitator PNPM-MPd dan IPPMI Sumbar Rapatkan Barisan


PADANG (29/10) - Pertemuan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terselenggara pada Rabu (29/10) di Hotel Bumi Minang, Padang. Acara tersebut sekaligus diisi dengan pelantikan pengurus Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Provinsi Sumatera Barat. Hadir pada acara tersebut antara lain Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno; Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Sumbar, Syafrizal Ucok; Ketua Umum IPPMI, Ibnu Taufan; serta undangan lainnya. 
Syafrizal Ucok sebagai Ketua Penyelenggara menyampaikan tujuan pertemuan fasilitator. Kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan motivasi, keakraban, serta kerja sama pengelola PNPM-MPd se-Sumbar. Selain itu, acara ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap warga miskin pedesaan dan komitmen kemandirian masyarakat. 
Syafrizal melaporkan untuk tahun 2014 telah dialokasikan dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd sebesar 310 Milyar (M) Rupiah untuk Provinsi Sumbar. Dana tersebut terdiri dari PNPM-MPd reguler 268 M, PNPM Integrasi 24 M, dan MP3KI (Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia-red) sebesar 18 M.
Sedangkan untuk PNPM Mandiri Pedesaan pasca bencana – di luar Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari APBD Kabupaten – ditujukan bagi masyarakat di Kepulauan Mentawai. Wilayah tersebut mencakup empat kecamatan, antara lain Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, dan Sipora Selatan yang total berjumlah 22 Milyar Rupiah.
“PNPM Mandiri Pedesaan ikut ambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses permodalan bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Ada 16.251 kelompok SPP di Sumbar, dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat sebanyak 117.260 perempuan. Dari tahun 2007 hingga 2014 perguliran dana SPP sudah mencapai 1,3 Triliyun Rupiah, dengan tingkat pengembalian sebesar 98 persen dan jumlah saldo SPP yang berada di bank sebesar 121 Milyar,” jelas Syafrizal. 
Syafrizal menambahkan dalam rangka mempercepat proses transaksi keuangan bagi kelompok SPP, maka BPM akan menyerahkan kartu identitas kepada unit pengelola kegiatan.
"Hal (kartu identitas-red) ini bertujuan agar pengurus yang mengelola keuangan kelompok SPP, dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik. Sehingga, manfaat keberadaan Bank Nagari betul-betul dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” kata Syafrizal.
Pertemuan fasilitator PNPM-MPd juga dihadiri oleh Kepala Pemberdayaan Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM, serta pelaku/pelaksana/pengelola PNPM-MPd Sumbar. Secara keseluruhan peserta yang hadir sekitar 390 orang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus IPPMI Sumbar periode 2014-2016 sebanyak 38 orang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua IPPMI, Ibnu Taufan.
Gubernur Irwan Prayitno pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2014 menjangkau 12 kabupaten dan 144 kecamatan. 
"PNPM merupakan program yang bagus sekali. Program ini sangat strategis dan jitu, tepat mengena untuk mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena pemberdayaan masyarakat itu langsung mengena ke jantung kemiskinan dan mereka (pengelola-red) turun langsung ke daerah. Di satu sisi dana disiapkan oleh pemerintah, di sisi lain menu dan program diserahkan kepada masyarakat. Itu-lah yang dimaksud tepat dan mengena,” jelas Irwan.
Terkait dengan pelantikan pengurus IPPMI Provinsi Sumbar, Irwan berharap IPPMI kedepan dapat menjadi wadah komunikasi, pembinaan, konsultasi, dan koordinasi antar pelaku pemberdayaan masyarakat dengan profesi lainnya, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. 

"Semoga keberadaan IPPMI ini manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di nagari (desa) dan kelurahan,” tutupnya.
Sumber: Humas Sumbar

Mustafa Kamal, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKS

Written By Kabar PKS on Rabu, 29 Oktober 2014 | 15.29

Jakarta (29/10) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, secara resmi menetapkan Pimpinan Komisi II DPR, Rabu (29/10). Salah satunya Mustafa Kamal, terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS.
"Karena hanya satu paket calon pimpinan komisi yang diajukan, sekarang tibalah saya selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi II DPR. Apakah paket calon pimpinan Komisi II DPR dapat disetujui? tanya Fadli Zon.
“Setuju…,” sahut anggota Komisi II. Segera setelah persetujuan diperoleh, palu pun diketuk.
Seperti diketahui sebelumnya, lima fraksi di Komisi II DPR yaitu Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sepakat mengajukan satu paket calon pimpinan Komisi II DPR.
Paket calon pimpinan tersebut berisi nama Rambe Kamarulzaman (FP Golkar) sebagai Ketua Komisi II. Sedangkan nama Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), Wahidin Halim (F-PD), dan Mustafa Kamal (F-PKS) tertulis sebagai Wakil Ketua Komisi II.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), serta Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-Hanura), tidak tampak di dalam ruang rapat Komisi II.
Dengan diketuknya palu oleh Fadli Zon, maka Pimpinan Komisi II DPR RI resmi ditetapkan sesuai daftar nama dalam satu-satunya paket yang diajukan tersebut. Oleh karena itu, Mustafa Kamal pun resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS. (nt)
Sumber: http://dpr.go.id

Politisi PKS Kembali Pimpin Komisi I DPR

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq kembali terpilih menjadi Ketua Komisi I DPR. Untuk wakil ketua terdiri dari Tantowi Yahya dari Fraksi Golkar, Asril Hamzah Tandjung dari Gerindra dan Hanafi Rais dari Fraksi PAN.

"Mengingat hanya terdapat satu paket, maka sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat 13 (Tatib DPR), pimpinan rapat langsung menetapkan pimpinan Komisi I," kata pimpinan rapat Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, untuk wakil dari PDIP, NasDem, Hanura dan PKB, pihaknya belum menerima surat nama-nama anggota.

"Apakah paket tersebut disetujui sebagai pimpinan komisi?" tanya Fadli dalam rapat pemilihan pimpinan Komisi I.

"Setuju," teriak para peserta rapat Komisi I.

Dengan disahkannya pimpinan Komisi I ini, sudah empat komisi yang ditetapkan DPR, yaitu Komisi II, Komisi IV, dan Komisi VIII. [rok]
Sumber: http://nasional.inilah.com

Lepas Anak Penyu, Irwan Ingin Sumbar seperti Pariaman

Pariaman (28/10) - Kota berpantai pasir putih, Pariaman adalah kota yang sudah lebih dulu menggalakkan program kebersihan. Pariaman dengan motto "Kota Berseri, Bersih, Indah, dan Asri" tersebut diapresiasi dan menjadi rujukan bagi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk melaksanakan Sumatera Barat Bersih.
Irwan mengunjungi Pariaman juga untuk mengunjungi bagaimana kota tersebut mengatur strategi untuk melindungi penyu, yang akhir-akhir ini sulit ditemui di sana, akibat warga sekitar sering mengambil telur penyu. Ditemani Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Irwan juga ikut melepas tukik atau anak penyu yang saat ternyata sudah menetas pada Selasa (28/10) siang di Pantai Ampalu.
"Kita juga sampaikan penghargaan dengan program Sumatera Barat Bersih, yang di Kota Pariaman ini lebih dahulu melaksanakan, sehingga ini menjadi sesuatu prestasi yang patut kita banggakan bersama. Ibaratnya Pariaman telah berbuat sebelum Sumatera Barat memikirkannya," ujar Gubernur asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan turut mempromosikan salah satu program terbaru dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Sumatera Barat Bersih. "Ini gerakkan bersama membangun masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidaklah terlalu sulit bagi semua orang dalam mempraktekkan ini, selagi ada kemauan," ungkap Irwan. Dalam kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyerahkan mobil konteiner mini dan alat kebersihan kepada Walikota Pariaman Muchlis Rahman.
Ketimbang sekadar menggelontorkan infrastruktur, Irwan melihat justru masyarakat juga perlu digerakkan, karena infrastruktur untuk Sumatera Barat Bersih tidak akan bermanfaat, jika masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan.
"Kebersihan lingkungan, termasuk WC atau kamar mandi menjadi sesuatu yang menjadi perhatian bersama. Karena dari itu semua, kita akan mampu melihat dampak baik dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Barat. Mari terus kita gerakkan Sumatera Barat Bersih, baik dalam kepribadian, sikap, dan perilaku, juga dalam wawasan lingkungan yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang," ungkap Irwan yang sudah meraih gelar doktor dalam psikologi tersebut.
Walikota Muchlis Rahman dalam kesempatan itu menjelaskan salah satu program kebersihan di Pariaman, yang terkait dengan penangkaran penyu. Muchlis melihat kebersihan Pantai Ampalu ternyata memberi manfaat langsung dari sisi pariwisata. "Kita jadikan penangkaran penyu sebagai tujuan wisata di Kota Pariaman. Para wisatawan itu tidak saja melihat proses pembibitan, namun juga bisa melepaskan anak penyu ke pantai," katanya.
Muchlis mengatakan, saat ini populasi penyu di habitatnya mengalami penurunan cukup tajam. Salah satu penyebab populasi penyu berkurang, yakni penangkapan penyu oleh orang tidak bertanggung jawab dan maraknya perdagangan telur penyu oleh sebagian masyarakat pinggiran pantai." Untuk itu, Pemkot Pariaman telah melakukan upaya-upaya penyelamatan populasi tersebut.
Selain penangkaran penyu, Pemerintah Kota Pariaman juga telah melestarikan lingkungan perikanan di perairan Ampalu dengan menata zona pengembangan dan zona penangkapan ikan masyarakat. "Sehingga, ini juga sebagai upaya untuk menjaga habitat laut dalam menjaga ekosistem lingkungan secara baik. Demi kebaikan hari ini dan untuk generasi mendatang," ungkap Muchlis.

SKPD Rendah, DPRD Desak Pemprov Banten Lakukan Terobosan

Serang (29/10) – Menjelang pergantian tahun 2014-2015 ini, serapan anggaran oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten masih sangat rendah. Untuk itu, anggota DPRD Banten akan melakukan evaluasi kegiatan di masing-masing SKPD.
Anggota Komisi IV DPRD Banten yang juga ketua Fraksi PKS Banten Miftahuddin mengatakan, akan segera melakukan evaluasi kegiatan yang ada di setiap dinas-dinas.
“Kenapa dinas penyerapanya anggaranya rendah, kami harus mengetahui alasanya, jadi langkah kami yaitu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap dinas,” terang Miftah dalam rilis yang diterima Humas DPP PKS, Selasa (28/10) malam.
Diketahui, serapan anggaran di masing-masing SKPD sampai September 2014 rata-rata sebesar 48,39 persen atau Rp2,725 triliun dari total APBD Rp7,349 triliun. Ada 10 SKPD serapan anggarannya masih rendah, dua diantaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP).
Sedangkan delapan SKPD lainnya yang serapannya rendah yakni, DBMTR 8,73 persen atau Rp96,058 miliar dari total APBD Rp1,169 triliun, Biro Perlengkapan dan Aset 17,67 persen atau Rp24,471 miliar, dari total anggaran Rp141,3 miliar, Dinas Kesehatan serapanya 18,26 persen atau Rp23,352 miliar dari total Rp160,36 juta dan BKD 22,18 persen atau Rp7,859 miliar dari Rp42,856 miliar.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Miftah mendesak Plt Gubernur Banten Rano Karno harus berani membuat terobosan agar pembangunan di Banten bisa mengalami pertumbuhan yang pesat. "Dan semoga di tahun 2015 nanti anggaran daerah bisa terserap di masing–masing SKPD," pungkasnya. (YM/pksbanten)
Sumber: Humas PKS Banten

Almuzzammil: Menkumham Langgar UU Partai Politik

Jakarta (29/10) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyayangkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Kepengurusan DPP PPP baru hanya satu hari setelah dirinya dilantik. Menurutnya, Menkumham ceroboh dan telah melanggar UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
"Sangat disayangkan. Menkumham lakukan intervensi dan berpihak pada salah satu kubu PPP yang sedang bertikai. Perbuatannya melanggar UU Partai Politik Pasal 24, 32, dan 33. Saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ini adalah catatan buruk pertama Menkumham," jelas mantan Wakil Ketua Komisi lll DPR RI ini.
Dalam Pasal 24, kata Muzzammil, disebutkan jika ada perselisihan internal partai politik maka pengesahan perubahan kepengurusan partai belum dapat dilakukan oleh Menkumham sampai perselisihan selesai. Sedangkan dalam Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, menurut Muzzammil, perselisihan internal Partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya.
"Mahkamah Partai ini sifatnya resmi dan mengikat bagi semua partai. Harus ada dalam AD/ART karena diatur dalam UU Parpol. Jika salah satu kubu di partai politik yang bertikai tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sampai MA," ungkap politisi asal Lampung ini.
Jadi, tegas Muzzammil, tidak boleh ada intervensi Pemerintah dalam hal ini Menkumham dalam urusan konflik internal Partai Politik. "Jadi SK Menkumham ini blunder dan Pimpinan DPR tidak bisa menjadikan SK yang baru ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di DPR," ujarnya.
Muzzammil menyarankan agar Menkumham mempelajari risalah sidang pembahasan UU Partai Politik. "Saya waktu itu ikut sebagai anggota Panja UU Partai Politik. Sejarah munculnya Mahkamah Partai adalah belajar dari konflik PKB Gus Dur dan Cak Imin. Waktu itu kita bersepakat yang boleh menyelesaikan konflik hanya internal partai. Pemerintah tidak boleh intervensi," paparnya.
Sedangkan penentu akhir, terang Muzzammil, adalah pengadilan yang keputusannya harus merujuk dan memperkuat kewenangan Mahkamah Partai sesuai dengan UU. “Jadi bukan kewenangan Menkumham untuk tentukan kepengurusan yang sah suatu kepengurusan dalam konflik internal partai politik," terangnya.
Menurut Muzzammil, SK Menkumham syarat muatan politik dan tidak profesional dalam menjalankan amanah UU. “SK itu menunjukkan beliau belum pelajari secara mendalam UU Parpol dan 8 Putusan Mahkamah PPP dalam menyelesaikan konflik internalnya. Saya harap Pak Laoly dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang telah diberikan Pak Jokowi," harapnya.
Berikut ini adalah bunyi Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik :
Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger