Latest Post

PKS: Buwas Seharusnya Dapat Apresiasi, Bukan Dicopot

Written By HUMAS DPP PKS on Thursday, 3 September 2015 | 16:53

JAKARTA (2/9) Langkah Bareskrim Polri di bawah pimpinan Komjen Pol. Budi Waseso dalam membongkar skandal korupsi di Pelindo II dan Pertamina sebenarnya membawa angin segar untuk masyarakat.

Dengan terbongkarnya dua kasus besar tersebut, kepercayaan publik kepada Polri mulai berangsur membaik. Tentunya harus diakui itu semua sebagai hasil kerja kabarreskrim.

"Apa yang telah Pak Buwas (red. Buwas, panggilan akrab Budi Waseso) lakukan tersebut sangat sejalan dengan reformasi Polri dan semangat pemberantasan korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam keterangan pers, Rabu (2/9/2015).

Dengan demikian, Budi Waseso, menurut Aboe, seharusnya mendapat apresiasi, bukan malah dicopot. Akhirnya, publik menilai banyak pihak yang terganggu dengan sepak terjang kabareskrim, sehingga dicopot.

Tentunya langkah pencopotan ini akan dilihat sebagai kebijakan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi.

"Sebagai mitra kerja Komisi III saya memberikan apresiasi terhadap kinerja Kabareskrim tersebut," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dia pun yakin sebagai polisi pastilah akan siap ditugaskan dimana saja.

"Kita berharap, siapun yang menggantikannya akan meneruskan program yang baik dari Buwas," pungkas Aboe.

Sumber: http://nasional.rimanews.com

Di RUU Penyelenggara Haji dan Umrah Ditekankan Negara yang Kelola Haji Bukan Swasta


kabarpks.com - Jakarta (3/9) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengatakan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) adalah salah satu upaya untuk menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan profesional dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.

Hal tersebut dikarenakan, menurut Ledia, UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) saat ini dinilai hanya bersifat parsial dan belum ideal untuk menjadi payung hukum pengelolaan ibadah haji.

"UU PKH yang ada saat ini, secara struktur berpikir, tidak komprehensif dan sebatas parsial mengatur ibadah haji. Sehingga, menyebabkan kita harus melakukan reformasi terhadap cara berpikir dan mencari bentuk ideal lebih tajam,"tutur Ledia seraya membuka acara focus group discussion (FGD) RUU PIHU di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Rabu (2/9).

Selain itu, dengan hadirnya RUU PIHU ini diharapkan ibadah haji lebih ditekankan kepada negara untuk mengelola bukan swasta. "Oleh karenanya, kita sedang mencari format sebaik-baiknya. Tidak dalam konteks siapa mengelola apa, tetapi yang paling baik untuk umat agar tidak membebani jamaah haji dan negara,"jelas Ledia.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut hadir dalam acara ini menegaskan acara FGD RUU PIHU adalah bagian dari concern terhadap persoalan keumatan."Oleh karena, arahan regulasi Fraksi PKS ke depan berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Kebangsaan. Nah, RUU PIHU ini bagian dari persoalan Keumatan,"tegas Politisi PKS dari daerah pemilihan Banten III ini.

Acara ini turut mengundang beberapa narasumber seperti Dian Simatupang (Pakar Hukum Universitas Indonesia), Mohammad Iqbal Romzy (anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS), dan  Anggito Abimanyu (Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh) yang secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS atas terselenggaranya acara ini.

"Saya apresiasi karena PKS konsisten. Oleh karena semenjak saya di Dirjen Haji sampai sekarang, PKS selalu melakukan kajian ilmiah yang dapat dirumuskan. PKS selama ini saya lihat menjadi terdepan dalam melakukan perubahan untuk Republik Indonesia," tutup Anggito.

Foto: RMOL

Ancam Wisata Lampung, DPRD Desak Aparat Lebih Serius Atasi Begal

Written By HUMAS DPP PKS on Tuesday, 1 September 2015 | 17:32

BANDAR LAMPUNG (1/9) - Jangan sampai maraknya aksi pencurian dan perampokan dengan kekerasan (pembegalan) di Lampung menjadikan Sai Bumi Ruwa Jurai yang memiliki destinasi wisata tingkat nasional seperti Teluk Kiluan di Tanggamus, Pulau Pahawang di Pesawaran, Pantai Tanjung Setia di Pesisir Barat, dan lainnya tereduksi menjadi Lampung "Destinasi Wisata Begal Nasional".

Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman mengatakan hal ini di kantornya, di bilangan Teluk Betung, Bandar Lampung, Selasa (1/9). Johan menanggapi maraknya aksi pembegalan yang tak jarang memakan korban jiwa.

"Kalau aparat keamanan saja tidak aman jiwa, raga, harta dan bendanya bagaimana dengan jiwa, raga, harta dan benda masyarakat Lampung" tegas Wakil Ketua DPW PKS Lampung tersebut. 

Johan menambahkan, dengan kejadian yang berulang kali terjadi di wilayah yang memiliki falsafah luhur piil pesenggiri, bejuluk - beadok, nemui-nyimah, nengah-nyampukh, dan sakai-sambayan ini, ia khawatir Lampung akan semakin tereduksi sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

"Kejadian pembegalan yang terus berulang hari demi hari, dikhwatirkan mereduksi Lampung sebagai salah satu destinasi wisata nasional menjadi Lampung destinasi wisata begal nasional," tambah Johan.

Menurut Johan, jika kasus pembegalan tidak disikapi secara serius oleh lintas sektoral dan seluruh elemen terkait, maka kekhawatiran tersebut makin mengemuka dan membuat citra Lampung kurang baik di mata publik nasional, terutama para investor dan wisatawan.

"Jika tidak tidak disikapi secara serius, maka kehawatiran tereduksinya Lampung sebagai destinasi wisata nasional makin mengemuka. Citra Lampung di mata publik nasional pun menjadi kurang baik, akibatnya kunjungan wisata ke Lampung turun drastis," tutur Johan. 


Perlu diketahui, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Lampung, pada 2014 ada 95 ribu wisatawan mancanegara dan 4,3 juta wisatawan lokal berkunjung ke provinsi di Serambi Sumatera tersebut.

Jadikan Sektor Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan Solusi Tenaga Kerja

Written By HUMAS DPP PKS on Monday, 31 August 2015 | 19:04

Jakarta (31/8) - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Pemerintah semestinya menjadikan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan sebagai solusi dari persoalan bangsa mulai dari tenaga kerja, pangan, dan kemiskinan.

"Di luar Jawa masih banyak lahan yang luasnya tak terbatas sejauh mata memandang. Jika ini dikembangkan, akan banyak menjawab persoalan bangsa," kata Andi Akmal, menyoroti kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung membaik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8). 

Andi Akmal menambahkan, dengan menjadikan cluster-cluster perkebunan, sentra hortikultura, dan sentra peternakan rakyat, lalu disinergikan dengan perusahaan industri agro, maka akan mampu menyerap jutaan tenaga kerja. 

"Apalagi jika ditambah kegiatan pengolahan sumber daya mentah menjadi komoditas pangan siap konsumsi," ujar politisi dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu.

Lebih jauh Andi Akmal mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kepala dinas pertaniannya menyatakan, bahwa NTT tidak mampu menyerap angkatan kerja di sektor pertanian. Alasannya, terang Andi Akmal, belum ada investasi besar di NTT. Padahal, jumlah penduduk di NTT sebesar 1,3 juta jiwa, jumlah angkatan kerja mencapai 600 ribu jiwa dan 5% setiap tahunnya berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.


"Sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan ini akan sangat banyak membutuhkan tenaga kerja jika Pemerintah mampu turun tangan membangun," pungkas Andi Akmal.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin.

'Touring' Kepanduan Cibinong Bagikan Paket untuk Anak Yatim

Cibinong (30/8) - Bidang Kepanduan dan Olahraga ( BKO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Cibinong melakukan kegiatan touring kemerdekaan ke Sawarna Lebak Banten pada Jumat (28/8).

Touring yang dilaksanakan oleh Kepanduan Cibinong mulai berangkat dari titik keberangkatan, Gedung DPD PKS Kabupaten Bogor pada Jumat jam 23.00 WIB. 

Ketua BKO Cibinong, Abdul Aziz mengatakan kegiatan touring yang dilakukan BKO dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan serangkaian kegiatan dakwah di lokasi Sawarna.

"Dakwah sosial yang kami lakukan berupa baksos puluhan paket untuk anak yatim di Sawarna Lebak Banten," kata Abdul Aziz.

Sementara Ketua DPC PKS Kecamatan Cibinong, Suprapto menambahkan, touring juga dilakukan dalam rangka olah fisik, pikir, dan ruhiyah.


"Touring ini bisa diistilahkan mukhoyam perkotaan dengan agenda survival. Selama di perjalanan harap diperhatikan pula kondisi semua anggota," ujar Suprapto saat pelepasan peserta touring Kepanduan.

Ahad (30/8) sore peserta touring kembali ke Cibinong dengan selamat dan semangat menggelora. Touring memakan waktu selama dua hari di perjalanan hingga kembali ke titik start. Agenda ini akan diadakan secara rutin oleh Kepanduan Cibinong setiap setahun sekali.

23 Persen Remaja Setuju Sex Pra Nikah, Fraksi PKS Dorong Perda Ketahanan Keluarga

Written By HUMAS DPP PKS on Friday, 28 August 2015 | 16:22

BANDAR LAMPUNG (28/8) – Membaca hasil survey yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tentang persepsi remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun terhadap hubungan seksual, dimana dari 61.886 responden usia tersebut, 23 persennya menyatakan kesetujuannya melakukan hubungan seksual dengan teman dekatnya sebagai bukti cinta, membuat Anggota Komisi V DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim angkat bicara.

Melalui sambungan telefon, Jum’at (28/8) Mufti menyampaikan bahwa jika benar metodologi survey yang dilakukan tentu kita sangat prihatin mengingat dalam struktur demografi Lampung, jumlah total penduduk di usia 15-24 tahun atau 1.390.500 jiwa sesuai dengan sensus BPS tahun 2013.

“Artinya jika kemudian di generalisir maka 23 persen dari jumlah total penduduk usia tersebut atau setara dengan 319,8 ribu jiwa setuju dengan hubungan seksual pra nikah tersebut,” kata Ketua Kaderisasi PKS Lampung.

Wakil Ketua Fraksi PKS Lampung ini pun mengungkapkan bahwa Lampung sesungguhnya memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. Menurutnya, jika peraturan daerah ini secara konsekuen dan konsisten dilaksanakan, tentu penyimpangan-penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan agama dan budaya dapat di minimalisir bahkan dihilangkan. Apalagi peraturan daerah tersebut mengikat semua pihak yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, baik pemerintah daerah, masyarakat termasuk keluarga didalamnya, juga satuan pendidikan, pendidik serta peserta didik.

“Dari total usia 15-24 yang berjumlah 1,39 juta jiwa, terdapat usia sekolah di range 15-19 tahun berjumlah 707.236 jiwa yang terikat dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012, sehingga jika perda tersebut secara konsekuen dan konstituen dilaksanakan, Insya Allah akan ada dampak positif,” ungkap Mantan Pimpinan DPRD Lampung Tengah periode lalu.

Sementara itu, Ketua BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa disamping peran pendidikan dasar dan menengah begitu penting dalam kaitannya pembentukan karakter dan kepribadian anak tentu keluarga sebagai basis terkecil dalam struktur relasi  sosial di masyarakat juga harus dikuatkan.

“Keluarga sebagai struktur sosial terkecil di masyarakat harus dikuatkan, keterbukaan antar keluarga harus didorong dan orang tua sebagai pemimpin keluarga harus mendorong aktivitas-aktivitas produktif putra-putri mereka sebagai saluran  energi mereka yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri,” kata Ade.

Ade yang juga Ketua Fraksi PKS Lampung, menyatakan bahwa untuk menyempurnakan keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya, juga dalam upaya menguatkan peran keluarga sebagai basis terkecil dalam struktur sosial di masyarakat, Fraksi PKS sedang memperjuangkan hadirnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.

“Tingginya persepsi tentang kewajaran hubungan seksual pra nikah dengan alasan pembuktian cinta, membuat kami harus menguatkan peran keluarga dalam tumbuh kembang generasi emas Lampung dan Indonesia. Dan salah satu ikhtiar kami, adalah dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah  tentang Ketahanan Keluarga di Provinsi Lampung,” pungkas Ketua Pemenangan Pilkada PKS Lampung.

Sumber: Humas PKS Lampung


Kader dan Simpatisan PKS Jakarta Bantu Petani Stabilkan Harga Tomat

Jakarta (28/8) – Kader dan simpatisan PKS Jakarta membeli dua ton tomat dari petani Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai bentuk keprihatinan atas rendahnya harga tomat di pasaran. Kepedulian ini juga merupakan wujud pelaksanaan gagasan Munas PKS ke-4 yaitu berkhidmat untuk rakyat. 

“Mudah-mudahan dengan gerakan ini petani merasakan terbantu, dengan banyaknya warga yang membeli tomat, harga di pasaran dapat lebih stabil dan menyejahterakan petani,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nasrullah saat ikut membeli tomat di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut Nasrullah, Pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pabrik saus, pengusaha restoran, bahkan bekerja sama dengan negara lain untuk menyalurkan hasil panen para petani tomat.

“Saat ini Pemerintah justru kewalahan mendistribusikan hasil panen yang melimpah. Padahal, ini komoditi yang baik, pasarnya luas dan bagus untuk petani kita, sehingga petani lokal bisa sejahtera,” kata Politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat itu.

Nasrullah menuturkan persoalan melimpahnya jumlah produksi hingga menurunkan harga jual tomat, seharusnya menjadi kajian bersama. Ia meminta Pemerintah ikut memikirkan solusi yang tepat guna membantu pemasaran tomat dengan harga jual yang wajar.

“Di dalam kasus tomat ini, produksi melimpah, sementara di pasaran harga masih tinggi. Mengapa di petani harganya menjadi anjlok, sementara di pasar harganya masih tinggi? Persoalan ini harus segera ada solusi yang terbaik,” tegas pria yang juga Bendahara Umum DPW PKS DKI Jakarta tersebut.


Keterangan Foto: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi Perekonomian, Nasrullah (Batik) bersama petani tomat, saat ikut menurunkan tomat yang berasal dari petani Purbalingga - Jawa Tengah, di Jakarta, Kamis (27/8). Kader dan simpatisan PKS Jakarta membeli sekitar dua ton tomat. (Khairuddin Safri).
 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger