Home » , » Fahri Hamzah : KPK Langgar Pasal 27 UUD 1945

Fahri Hamzah : KPK Langgar Pasal 27 UUD 1945

Written By Kabar PKS on Jumat, 10 Mei 2013 | 17.25


KabarPKS.com - Jakarta - Politisi Senior PKS yang dikenal vokal, Fahri Hamzah mengatakan partainya menjadi korban politisasi kasus impor daging sapi oleh KPK. Perlakukan terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi menurut Fahri sangat berbeda dengan perlakuan yang diterima oleh partai-partai lain dan kader-kadernya yang mendapatkan berbagai keistimewaan.

“Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti ini. Dengan permainannya ini KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur.KPK juga telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum,” ujar Fahri ketika dihubungi wartawan Kamis (9/5).


Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.Kasus-kasus ini menurutnya sudah sangat terang dan sudah ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.


“Kasus di kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat mentri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat.Orang dekat mentrinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathonah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.
Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johny Allen Marbun, padahal sudah ada tersangka yang divonis, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.


Perlakuan penggunaan tindak pidana pencucian uang menurutnya juga selama ini hanya dikenakan pada PKS dimana semua harta disita, padahal perlakukan itu, seharusnya diterapkan pada semua orang yang terlibat korupsi.


Dia memberi contoh, dimana semua harta milik Gayus Tambunan, Nazaruddin dan Angelina Sondakh, tidak ada penyitaan yang dilakukan sesuai UU no 8 2010 tentang TPPU. Oleh karena itu PKS pun menurutnya yakin bahwa ini adalah sebuah permainan. Pembongkaran kasus dengan wanita pun indikasinya kuat menurutnya hanya permianan politik yang tentu hanya akan merontokkan citra partai.


“Lihat saja kenapa Fathonah yang orang swasta dikait-kaitkan dengan PKS, sampai pacar-pacarnya pun diungkap,? Mereka hanya cari sensasi, memangnya cuma Fathonah saja yang memberikan barang-barang seperti itu? tandasnya .(aya/Bs)

Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : KabarPKS.Com
Copyright © 2011. KABAR PKS - All Rights Reserved
KabarPKS.com Team Follow Twitter Kami: KabarPKSdotcom
Proudly powered by Blogger