GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan konpensasi  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tak lebih dari bentuk  inefisiensi, pemborosan, dan menyuburkan KKN di sektor energi. Untuk itu kompensasi BBM tak akan pernah menyelesaikan masalah.

Hali ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian di era Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, DR. Rizal Ramli  Dalam sebuah diskusi bertajuk "BLSM untuk Kepentingan Rayat atau Parpol?" yang dilakukan pada 16 Mei lalu, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

"Untuk penghematan, efisiensi anggaran APBN mesti ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret. Misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 persen saat ini menjadi 30 persen dalam waktu dua tahun," katanya.

Selain itu lanjut mantan menteri keuangan itu, mengurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya.

"Pemborosan itu harus dihentikan, dan adili mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang disogok oleh mafia Migas selama ini?" tanya Rizal lagi.

Rizal Ramli juga mengusulkan pembangunan kilang dengan kepasitas 300.000 sampai 400.000 barel dalam dua tahun. Dengan pembangunan kilang tersebut akan membuat biaya produksi menjadi lebih hemat sekaligus menghemat penggunaan devisa negara, mengurangi tekanan terhadap difisit transaksi berjalan, dan menciptakan lapangan kerja. Dan, dibarengi dengan meningkatkan biaya pengawasan atau cost control, dengan memperbaiki methode dan transparansi, dari kontraktor Migas sehingga mengurangi cost recovery (yang selama ini terus naik) turun 25 persen dalam dua tahun. 

Dengan demikian konpensasi BLSM dinilai sebagai 'money politics in grand scale', gula-gula manis yang dibuat untuk menguntungkan partai berkuasa yang citranya memang hancur di tengah masyarakat.

"Padahal, lebih baik dana penghematan energi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi publik, yang langsung bermanfaat jangka panjang, dan apalagi masih ada 63 juta pengguna sepeda motor yang menggunakan BBM yang tidak memiliki alternatif transportasi publik," pungkas calon presiden alternatif 2014 itu.(rmol/kabarpks)

Post a Comment

 
Top