GuidePedia

0


KabarPKS.com - Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan siap mematuhi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pelarangan mobil dinas digunakan mudik lebaran. KPK menegaskan, penggunaan mobil dinas untuk mudik merupakan perilaku korup.

"Kita siap ikut aturan yang dilakukan (KPK). Kalau memang ada larangan mobil dinas tidak boleh untuk mudik, maka mobil dinas tidak boleh ikut mudik," kata Heryawan usai Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2013 di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (1/8).

Menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melarang penggunaan mobil dinas sebelum KPK mengeluarkan aturan tersebut. "Dari dulukan memang Jawa Barat itu tidak boleh," ucapnya.

Sekarang dengan adanya aturan KPK, ia siap menjalankan instruksi tersebut. Bahwa seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jabar tidak boleh mudik menggunakan mobil milik negara tersebut.

"Apalagi sekarang ada aturan dari KPK. Itu bagus kan," tegasnya.

KPK menilai mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk pelayanan publik. Jika tetap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, maka pelakunya terindikasi korupsi.

Apalagi jika bahan bakar mobil difasilitasi kantor sehingga pihaknya meminta institusi pemerintahan mendukung pelarangan tersebut.
(merdeka.com/pks.or.id)

Post a Comment

 
Top