GuidePedia

0


KabarPKS.com - Jakarta - Atas amanat UU Peradilan HAM, Presiden SBY dan Komnas HAM diminta menyatakan sikapnya secara tegas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat atau tindak kejahatan kemanusiaan di Mesir yang dilakukan oleh rezim militer Mesir.
"Kami mendesak Presiden SBY dan Komnas HAM untuk aktif mendorong di forum Internasional agar dikeluarkannya resolusi PBB untuk bisa menyeret pimpinan Militer Mesir ke Internasional Criminal Court atau ICC," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Rabu (21/8).
Almuzzammil mengatakan Presiden SBY wajib untuk menjalankan amanat politik hukum Indonesia yang telah mengakomodir statuta Roma dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM.
UU tersebut menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dengan serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah termasuk Pelanggaran HAM berat.
Dia mengecam keras serangan brutal Militer Mesir yang telah menewaskan sekitar 6.000 rakyat Mesir hampir di seluruh wilayah kota-kota besar di Mesir.
Menurutnya kejahatan rezim militer pelaku kudeta di Mesir sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional.
"Pelaku kejahatan internasional ini harus dibawa ke peradilan nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut bagi kejahatan internasional adalah asas universal," ujarnya.
Menurut Muzzammil, para pejabat militer Mesir harus didakwa sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity di ICC.
"Dalam Statuta Roma yang biasa jadi landasan hukum bagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Dunia, mencantumkan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, agresi dan genosida adalah yurisdiksi Internasional yang bisa diadili di ICC," paparnya.
ICC sebagai pengadilan HAM berskala internasional dapat mengadili kasus pelanggaran HAM berat dengan syarat telah memiliki izin negara si terdakwa atau permintaan dari negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM berat.

"ICC juga dapat mengadili atas resolusi PBB, apabila Negara yang bersangkutan dianggap tidak memiliki kemampuan atau kemauan," tuturnya. (beritasatu)

Post a Comment

 
Top