GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PKS Habib Nabiel Almusawa meminta Pemerintah untuk menetapkan tenggat waktu penggunaan porsi 10 persen biodiesel dalam solar menyusul rencana akan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang isinya antara lain meningkatkan porsi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam solar dari 2,5 persen menjadi 10 persen.
”Kesungguhan pemerintah dalam kebijakan penurunan impor migas bisa dinilai dari target waktu yang ditetapkan untuk penggunaan 10 persen biodiesel dalam solar tersebut. Semakin cepat, semakin serius,” katanya mengomentari akan terbitnya Peraturan Menteri ESDM yang menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai respon atas melemahnya nilai tukar rupiah dan jatuhnya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan penurunan impor migas merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah tersebut.
Apabila target waktu penggunaan 10 persen biodiesel tersebut sudah ditetapkan, menurutnya, maka suka maupun terpaksa pemerintah juga harus menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan segenap rantai instrumen pendukungnya di dalam negeri. Penyelesaian mekanisme hulu-hilir juga harus ditetapkan tenggat waktunya. Tanpa bicara tenggat waktu, maka akan ada celah untuk menunda-nunda implementasi kebijakan ini, ”Dengan penetapan tenggat waktu, maka semua pihak terkait akan termotivasi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul. Semua bekerja dengan semangat mencapai target tersebut,” urai legislator FPKS asal Kalimantan Selatan II.
Lebih jauh diungkapkan, Pemerintah tidak serius menggarap dan mengembangkan energi terbarukan termasuk didalamnya BBN. ”Padahal keberhasilan pengembangan energi terbarukan tersebut sangat penting guna mengantisipasi mahalnya harga BBM akibat melemahnya nilai tukar rupiah seperti sekarang ini dan krisis energi dimasa datang,” ujarnya.
Penggunaan biodiesel, lanjutnya, sekaligus juga merupakan alternatif solusi bagi pasar minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri. CPO merupakan bahan baku untuk biodiesel. Tahun 2013 ini harga CPO merosot jauh dibandingkan 2012. Harga tahun 2012 bulan Januari-Pebruari sekitar US$ 1.200 per ton. Sementara harga CPO Rotterdam saat ini berada pada rata-rata US$852 per ton dengan Harga Patokan Ekspor US$781 per ton dengan bea keluar 10,5%.
”Indonesia adalah surga bagi energi terbarukan. Negara kita kaya dengan sumber energi tersebut. Kita bisa mengidentifikasi bahwa tanaman jarak, jagung, tebu dan kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel dan bioful (etanol) dengan mudah bisa tumbuh di Indonesia,” tuturnya.
Faktor utamanya karena volume produksi yang melimpah tak diimbangi dengan jumlah permintaan. Faktor lain, pelambatan ekonomi yang melanda China dan India. Kedua negara tersebut adalah negara pengimpor CPO terbesar di dunia. “Kondisi ekonomi yang tidak kondusif turut menganggu ekspor CPO kita, terutama dari segi penurunan permintaan,” ucapnya.
Wacana tentang pentingnya pengembangan energi terbarukan sudah sejak lama dilontarkan. Wacana tersebut sudah pula dituangkan dalam berbagai peraturan. Diantara aturan tersebut adalah Inpres No. 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain yang dikeluarkan 25 Januari 2006. ”Kini sudah tahun 2013. Tujuh tahun berlalu, hasilnya memang ada namun belum signifikan. Indikatornya, setiap ada krisis harga BBM maka yang dilakukan adalah tindakan kuratif: menaikkan harga atau menambah subsidi,” katanya.
Inpres No. 1 tahun 2006 ditujukan kepada 13 menteri, gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia agar mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Tugas masing-masing juga dirinci dalam Inpres itu. Para pejabat tersebut diminta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.
”Saya khawatir, stagnannya perkembangan energi terbarukan terjadi karena tidak ada evaluasi terhadap Inpres ini. Atau jangan-jangan, karena begitu banyaknya persoalan, Presiden sendiri sudah lupa pernah mengeluarkan Inpres ini,” pungkasnya.

Post a Comment

 
Top