GuidePedia

0
KabarPKS.com - BANDUNG - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Diah Nurwitasari mengatakan aturan yang ada memang harus ditaati khususnya dalam hal ini UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, kenyataannya, memang ada saja orang yang sudah meninggal atau kendaraan yang digunakannya sudah mengalami rusak berat, ada pula yang mengalami kecelakaan sehingga kendaraannya sudah tidak ada lagi.

Hal itu dikemukakan Diah kepada "PRLM" di Kota Bandung, Senin (23/9/2013) saat dimintai tanggapannya tentang usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Memang kami juga menyoroti bahwa dalam perda ini harus dicermati kriterianya karena jangan sampai ini menjadi celah orang untuk tidak bayar pajak. Ini bisa malah kita kehilangan potensi PAD, ” katanya.

Diah yang juga menjadi Ketua Komisi C Bidang Keuangan ini mengatakan raperda penghapusan piutang ini harus memuat ketentuan penghapusan dengan cermat, tahapan penghapusan dengan jelas, dan proses penelusurannya pun harus akurat. Sehingga tidak ada penghapusan piutang yang tiba-tiba atau serta merta. (pikiranrakyat)

Post a Comment

 
Top