GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta - Fraksi Keadilan Sejahtera tidak sependapat dengan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut proses pemilihan pejabat pimpinan lembaga negara tidak perlu melalui DPR. 

Ia menilai kasus politik uang dan politik transaksional yang terjadi saat ini adalah perorangan, bukan DPR sebagai lembaga.

"Karena beberapa orang saja masa sampai UU diubah. Tidak ada jaminan juga kalau DPR tidak dilibatkan dalam seleksi pimpinan lembaga negara akan terlepas dari kasus," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid ketika dihubungi, Sabtu (21/9).

Hidayat memaparkan, jika ucapan Marzuki itu benar-benar akan dilakukan, maka konsekuensinya adalah mengubah UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Karena UU tersebut mengharuskan pimpinan lembaga negara melalui proses di DPR.

"Secara prinsip itu ada di aturan perundangan. Mengapa sekarang berlaku demikian, karena di UU berlaku itu. UU MD3, ketentuan dasar yang sudah berlaku demikian. Kalau ada pemikiran perubahan maka perlu ada aturan mainnya," sebut Hidayat lagi.

Diingatkan Hidayat, yang terjadi saat ini adalah publik melihat yang berlaku tidak pantas itu adalah orang perorang. Bukan DPR sebagai institusi. Karena itu, ia berharap publik diingatkan dengan perilaku orang perorang tersebut, bukan DPR sebagai institusi.

Mantan Presiden PKS itu menilai DPR perlu tetap melakukan seleksi pimpinan lembaga negara karena bentuk tanggung jawabnya terhadap rakyat.

"Ini bagian dari tanggung jawab bersama untuk hadirkan pejabat publik yang berkualitas melalui mekanisme di DPR. Penilaian komprehensif dari rakyat melalui DPR," ingat Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat memaklumi ada desakan agar pemilihan pimpinan lembaga negara itu tidak dilakukan oleh DPR karena adanya sejumlah kasus yang menyimpang. Karena itu, ia mengharapkan pengawasan terhadap penyimpangan di DPR lebih diperkuat. (metrotvnews)

Post a Comment

 
Top