GuidePedia

0


KabarPKS.com - Jakarta - Kerja sama pengamanan data Pemilu 2014 antara KPU dengan lembaga sandi negara (Lemsaneg) sebaiknya dikaji ulang. Mengingat data pemilu merupakan data publik bukanlah informasi rahasia negara. Sehingga aspek keutuhan, keaslian, ketersediaan serta tidak adanya penyangkalan adalah pengamanan utama data Pemilu. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II FPKS DPR RI, Gamari Sutrisno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
“Potensi kerawanan keamanan data Pemilu dapat dimulai sebelum pelaksanaan PEMILU berupa keutuhan serta keaslian Data DPT kemudian saat pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PEMILU.” kata Gamari Sutrisno.
Ancaman secara nyata dapat berupa manipulasi data pemilih tetap (DPT) sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilu baik secara manual maupun input data pada Sisdalih KPU.
Dapat pula terjadi penggelembungan dan atau penggurangan jumlah perolehan suara hasil Pemilu secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta dari daerah ke pusat melalui transaksi data dengan sistem informasi yang dimiliki KPU.
Serta peretasan data center dan perangkat KPU yang menyebabkan manipulatif data hasil PEMILU pada situs resmi KPU.
Karenanya Gamari Sutrisno memandang, perlu kaji ulang atas kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu 2014. Dengan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab pengamanan data Pemilu kepada KPU dengan berupaya melibatkan pakar dan lembaga selain Lemsaneg.
Bersama-sama dengan Komisi II DPR RI, KPU dapat merumuskan lingkup kerjasama teknis dibidang teknologi informasi mencakup sumber daya manusia, perangkat serta sistem jaringan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

“ Hal lain yang dapat dilakukan KPU adalah bekerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi dan BPPT yang secara bersama-sama melakukan pengamanan terhadap IT KPU tanpa mengurangi indepensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2014.” pungkas Gamari.

Post a Comment

 
Top