GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta - Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Komisi I mengundang KPU, Lemsaneg, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna menjawab kontroversi atas penandatangann nota kesepahaman tersebut.
"Karena kerjasama KPU dan Lemsaneg ini timbul kontroversi. Kami mengundang semua untuk menjelaskan seperti apa kerjasama itu termasuk Lemnsaneg nanti kalau ada celah-celah yang disalahgunakan itu bisa kita warning," ujarnya di Ruang Rapat Komisi I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Dipaparkan Mahfudz, hal yang akan dipaparkan misalnya soal rekapitulasi suara yang juga harus dibuka ke publik. Oleh karena itu, Komisi I juga mengundang KPI untuk memastikan bahwa ada kerjasama KPU dan KIP sehingga publik punya hak yang terbuka, untuk mengakses informasi itu.
"Tapi informasi yang diakses itu informasi yang secure karena sudah di back up Lemsaneg," ucapnya.
Mahfudz memastikan bahwa jika bicara audit maka ketika KPU bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun lembaga negara maka sistem informasi itu harus diaudit dan harus dikontrol juga.
"Batasnya kerjasamanya ya pengamanan saja sesuai dengan tupoksi Lemsaneg," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan KPU sebetulnya juga tak perlu melaporkan kepada siapa saja dia akan bekerja sama karena kewenangan itu ada di KPU.
"KPU itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu lancar, baik dan aman dia bekerja sama dengan pihak manapun sepanjang tak menganggu independensinya. Misalnya dengan Dewan Pers itu harus ada kerjasama karena untuk mengatur pemberitaan terkait ke-pemilu-an itu kan kewenangannya Dewan Pers. KPU kan enggak bisa semprit media. Seperti itu," tambahnya. (beritasatu)

Post a Comment

 
Top