GuidePedia

0


KabarPKS.com - Jakarta - Dalam kunjungan kerja pengawasan haji, Komisi VIII DPR RI saat mengunjungi Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI dulu BPHI =Balai Pengobatan Haji Indonesia) menemukan bahwa angka pasien penderita gangguan psikis yang ditangani psikiater jumlahnya meningkat dibandingkan tahun lalu pada rentang waktu yang sama.
“Rata-rata jamaah yang ditangani psikiater ini mengalami gangguan psikis karena faktor usia lanjut, mengalami dehidrasi atau gangguan penyesuaian dengan kondisi yang dialami selama berada di tanah suci.” Jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah
Lebih lanjut ia menjelaskan sebagian jamaah mengalami “keterkejutan” karena harus menghadapi banyak hal berbeda yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Rata-rata jamaah ini misalnya belum pernah pergi jauh meninggalkan kampungnya, sementara mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan bis dan pesawat terbang yang memakan waktu panjang.
Sebagian besar jamaah ini juga tidak paham dengan situasi dalam pesawat, kondisi hotel, bahkan kesiapan berinteraksi dengan berbagai manusia dari beragam kultur. Akibatnya hal ini memicu stress yang mengganggu kondisi psikis merek. “Bila mereka juga berusia lanjut atau berada dalam kondisi tidak fit seperti kena dehidrasi, maka keluhan psikis ini menjadi lebih terasa,” ungkap Ledia.
Tak hanya itu, saat melakukan kunjungan pengawasan lanjutan, laporan mengenai kendala bahasa pun muncul, dimana sejumlah jamaah ternyata tak mampu berbahasa Indonesia hingga diperlukan penterjemah bahasa daerah.
“Semestinya hal-hal yang berkenaan dengan gangguan penyesuaian kondisi di luar tanah air, baik yang bersifat fisik, psikis maupun sosial budaya dapat diantisipasi sejak di tanah air termasuk lewat program manasik,” kata Ledia lagi.
Program manasik haji selama ini dirancang untuk dilangsungkan 7 kali di tingkat kecamatan dan 3 kali di tingkat kota/kabupaten. Pembiayaan manasik ini sendiri diambil langsung dari dana yg dibayarkan jamaah dan dipotong secara sistematis.
Sayangnya, papar aleg FPKS ini program manasik haji yang sudah dianggarkan sistematis itu nyatanya belum optimal dalam pelaksanaannya, bahkan belum terintegrasi modulnya. Pelaksanaan manasik lebih menitikberatkan pada pelatihan ibadah haji. Padahal semestinya dalam manasik tidak cukup hanya diajarkan atau dilatih hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga berbagai hal terkait kondisi situasi yang akan dialami jamaah selama proses haji dilangsungkan.

Ke depannya Kemenag diminta untuk memperbaiki modul dan pola bimbingan manasik haji. “Sebab juga dibutuhkan penjelasan situasi di pesawat semisal cara menggunakan toilet di pesawat serta penjelasan keselamatan penerbangan, bagimana pula menjaga perilaku hidup bersih sehat dan menjaga kesehatan pribadi, penjelasan mengenai situasi masjidil harom dan masjid nabawi secara visual, bahkan juga bimbingan untuk menghadapi situasi keberagaman bersama jamaah dari daerah lain dan negara lain,” urai Ledia.
Sumber: PKS.or.id

Post a Comment

 
Top