GuidePedia

0




KabarPKS.com - Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Komisi Pemilihan Umum memperbaiki kinerjanya seperti rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap agar anggaran lembaga tersebut segera keluar dan proses persiapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan profesional.

"Anggaran belum disetujui DPR biasanya karena penggunannya ada hal yang belum beres. Dalam hal ini, KPU harus memperbaiki kinerjanya, terutama masalah DPT," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid kepada Antara di gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hidayat menegaskan, DPR tidak akan mempersulit persetujuan anggaran apabila tidak ada masalah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu dia meminta KPU fokus menyelesaikan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jangan membuat kebijakan yang menambah kekisruhan seperti kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara.

"KPU jangan menambah masalah lain seperti membuat kesepakatan dengan Lemsaneg," katanya.

Dia menilai KPU harus menyelesaikan pemutakhiran data dan polemik kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) agar penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hidayat menilai KPU harus profesional dan jangan sampai kinerja lembaga itu menimbulkan keraguan publik atas penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya Komisi II DPR batal menyetujui anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 karena sejumlah data yang menjadi dasar pengalokasian anggaran pemilu masih belum jelas.

Data yang dipersoalkan DPR salah satunya terkait jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada perbedaan antara KPU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

KPU menilai jumlah TPS sebanyak 560.154 ditambah 50 TPS cadangan. Namun Bawaslu mencatat jumlah TPS sebanyak 560.154 tanpa TPS cadangan. Dalam jumlah desa ada perbedaan antara KPU (81.458) dengan Kementerian Dalam Negeri (72.944).

Anggaran KPU yang diajukan melalui sekitar Rp17 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya operasional, pengadaan logistik pemilu, sistem teknologi dan informasi. (ant)

Post a Comment

 
Top