GuidePedia

0


KabarPKS.com - Jakarta - Beberapa usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mendapat persetujuan dari Komisi I DPR-RI. Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah membahas masalah kebebasan isi siaran yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan media dan pemerintah.
Pemerintah maupun DPR memang memberi perhatian secara khusus kepada isu kebebasan penyiaran. Anggota Komisi I, Nurul Arifin sempat mempertanyakan DIM ke 5 yang berisi tentang fungsi penyelengaraan media yang bertanggungjawab dan berorientasi kepada kepentingan publik.
"Ada kecenderungan otoritarianisme dalam pilihan redaksionalnya. DIM kelima kalau tidak diikat berorientasi kepada kepentingan publik. Ini bisa bermasalah," ungkap Anggota Fraksi Golkar itu.
Namun, Tifatul menyatakan, pada pokoknya pemerintah tetap mengedepankan kebebasan penyiaran di Indonesia. Rencananya rapat akan dilanjutkan pada pekan mendatang, dan meneruskan pembahasan DIM selanjutnya.

Dari keseluruhan 858 DIM, Tifatul menargetkan tahun ini dapat selesai membahas RUU Penyiaran. "Sudah 120-an DIM yang telah dibahas, akhir tahun kita targetkan selesai," papar Tifatul. (suaramerdeka)

Post a Comment

 
Top