GuidePedia

1
KabarPKS.com - Padang - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno tidak ingin dipaksa untuk ikut dalam polemik pembangunan Rumah Sakit Siloam. 

Meski begitu, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).

“Jangan paksa saya masuk ke dalam polemik ini. Jika bicara aturan, semuanya tidak ada yang salah. Untuk itu kita perlu komunikasi. Saya harap pahami posisi dan kewenangan saya,” sebut Irwan saat menerima Forum Minangkabau Anti Siloam yang diketuai Masfar Rasyid, Senin (12/8) lalu di Gubernuran.

Ditegaskan Irwan, selaku gubernur dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan bupati/walikota. Namun hanya bisa menjaga komunikasi, serta koordinasi terkait pembangunan.

“Saya itu tidak ada kewenangan untuk memerintah walikota Padang. Karena kita sudah diatur seperti itu, saya juga tidak ingin memutuskan komunikasi dengan bupati/walikota. Karena fungsi saya selaku koordinator pemerintah pusat di daerah untuk pembangunan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Irwan karena polemik Siloam sudah masuk ranah politik, sehingga merembet pada dirinya selaku orang politik. Untuk itu dia mengaku tidak ingin terlibat jauh di luar kewenangan terkait Siloam. Dia juga mengaku sudah menyurati Walikota Padang untuk meminta jaminan pada pihak investor terkait misi pembangunan itu di Kota Padang.

“Melalui Forkopimda kita sudah sarankan pada Walikota Padang untuk meminta jaminan pada Lippo, guna memastikan misi investsi itu ke depan. Tapi hingga sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

Irwan juga mengaku hadir di peletakan batu pertama adalah murni untuk mendampingi pejabat dari pusat. Karena dirinya tidak pernah tahu akan ada pembangunan Lippo Super Blok dan RS Siloam di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

“Saya sempat telepon Dinas Kesehatan, namun mereka mengaku tidak mengetahui, yang saya tahu itu ada surat kalau Ketua DPD Irman Gusman dan Syamsul Maarif akan datang, itu saja. Makanya saya datang, apa itu berarti mendukung,” ujarnya.

Untuk itu dia berharap soal aqidah dirinya tidak mau kompromi. Tapi memiliki cara sendiri untuk menjaganya. 


“Soal aqidah tidak pernah berhenti, tapi saya punya cara. Makanya jangan pernah mencap orang lain soal aqidah, kemudian mengaku kita paling betul,” ujarnya.

Pertemuan tersebut atas permintaan Forum Minangkabau Anti Siloam. Mereka meminta gubernur dapat menekan Walikota Padang untuk membatalkan pembangunan Rumah Sakit Siloam.


Hadir dari forum itu, Ketua Masfar Rasyid, Khairul Amri dan sejumlah pengurus lainnya. (singgalang/islamedia)

Post a Comment

  1. Aneh juga kalau Dinas Kesehatan tidak mengetahui pembangunan sebuah rumah sakit, yang seharusnya ada izinnya dulu dari Dinas Kesehatan baru bisa dibangun, dan persyaratan rumah sakit swasta cukup banyak sesuai dengan Permenkes untuk itu. Dan yang penting apakah penempatan Rumah Sakit tersebut sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang. Ada juga yang kurang etis dengan komentar Gubernur "Saya ini orang politik" sebaiknya jangan diungkapkan kalaupun benar demikian, karena Gubernur berada diatas segala golongan dan bukan hanya diatas kelompok tertentu.

    ReplyDelete

 
Top