JAKARTA - Anggota
Komisi IV DPR RI Hermanto minta realokasi anggaran pupuk organik sebesar Rp.1,1
Triliun dibatalkan. Apalagi di lapangan, pupuk organik sangat berperan dan
berhasil dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Hal ini tentu akan
berpengaruh besar pada pertanian di tanah air. Demikian disampaikan Hermanto di
Gedung DPR, Jakarta (17/2).
“Anggaran pupuk organik seharusnya ditingkatkan
bukan sebaliknya, malah dihilangkan,” tegas Hermanto.
Lebih lanjut legislator dari Fraksi PKS ini
memaparkankan bahwa seharusnya kekurangan anggaran subsidi untuk pupuk non
organik diambil dari anggaran yang lain, bukan dari anggaran pupuk organik. “Hal
ini menggambarkan kita belum berpihak pada pro-environment,” papar Hermanto.
Sebagai gambaran, BPS (2009) mencatat bahwa luas
panen padi sawah saat ini berkisar 12,8 juta hektar dan kondisi lahan sawah
produktif pada saat ini sebagian besar telah menunjukkan kerusakan dan
penurunan kesuburan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin rendahnya
kandungan bahan organik pada lahan sawah. Berdasarkan hasil penelitian
Balai Besar Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Departemen Pertanian
bahwa sebagian besar kandungan bahan organik lahan sawah kurang dari 2
persen.
“Jadi, program optimalisasi pupuk organik ini
merupakan sebuah upaya terobosan untuk meningkatkan produktifitas hasil
produksi pertanian sekaligus melestarikan lingkungan. Sehingga perlu didukung
secara berkelanjutan,” pungkas Hermanto.
Post a comment