GuidePedia

0



JEDDAH - Dalam kunjungan kerja pengawasan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa sempat mendatangi Mathar Qadim (bekas bandara lama) di Jeddah salah satu tempat  berkumpulnya para WNI overstay di Arab Saudi.

Di sana Ledia melihat ada lebih dari 70 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tinggal dalam tenda-tenda kumuh di atas trotoar.

Salah seorang ibu yang ditemui aleg dari  FPKS ini  menjelaskan kalau dia baru saja dioperasi caesar 10 hari lalu namun anaknya tidak tertolong dan meninggal dunia. Di samping itu Ledia juga menjumpai balita 1,5 tahun yang ikut terlunta-lunta bersama orangtuanya yang sudah 1,5 bulan tinggal di tenda darurat ini.

Kepada Ledia para WNI overstay ini mencurahkan uneg-uneg mereka sekaligus juga menitipkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI tentang masih banyaknya WNI di tahanan deportasi yang belum terurus untuk dipulangkan.

Menurut mereka masih ada ratusan WNI di dalam tahanan deportasi, termasuk seorang bayi usia 2 bulan yang ibunya sudah 3 bulan berada dalam tahanan.

Terlepas dari apa penyebab para WNI ini mengalami overstay, tetap ada hal-hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk pembelaan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak.

Menurut Ledia ada empat hal yang harus segera dilakukan pemerintah:
Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin melakukan pemulangan secara bertahap para WNI overstay ini, termasuk di dalamnya dengan melakukan negosiasi intensif kepada otoritas penerbangan Saudi agar mereka dapat membawa para WNI overstay ini menggunakan pesawat haji dalam periode penerbangan kosong saat musim haji.
Kedua, pemerintah dalam hal ini kementerian dan badan terkait harus segera menindak tegas PJTKI bermasalah termasuk calo TKInya dan mengumumkannya di media untuk menjadi pelajaran dan untuk menghindari korban TKI terlantar berikutnya.
Ketiga pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan hutang kebijakan yaitu menuntaskan pembahasan revisi UU 39/2004 tentang ketenagakerjaan.
Terakhir pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk dengan membuat perangkat sistem pengawasan dan evaluasi bagai para penatalaksana kebijakan ini.


Post a Comment

 
Top