GuidePedia

0
JAKARTA - Ketua Komisi Pertanian Fraksi PKS DPR RI Hb. Nabiel Al-Musawa menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera menuntaskan investigasi beras impor ilegal dari Vietnam dan melaporkan hasilnya.
“Penanganan kasus beras impor ilegal ini jangan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan sebelum Pemilu legislatif April 2014, hal ini penting agar diketahui siapa dalangnya, dan dilakukan tindakan hukum yang tegas” kata Habib, di Jakarta, Ahad (9/2). 
Saat ini, diungkapkan Habib, Kasus impor beras Vietnam mencapai sekitar 16.000 ton, menurut data dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Dan sedang dalam penyelidikan BPK untuk memastikan sesuai prosedur atau tidak. ujar Habib.
Menurutnya, ada indikasi kepentingan ekonomi politik pihak-pihak tertentu menjelang berlangsungnya Pemilu untuk mengumpulkan modal. Berbagai cara dilakukan termasuk penyelewengan izin impor beras premium dan mengakali peraturan impor.
Habib mengatakan, untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini, BPK harus berkerjasama dengan semua pihak termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK. Agar kasus ini cepat tuntas dan tidak di petieskan seperti kasus yang sudah-sudah. Tutup Habib. 

Post a Comment

 
Top