GuidePedia

0
KABARPKS.COM. JAKARTA -- KPK kembali melakukan aksinya mengaitkan dan mempertontonkan hubungan-hubungan gelap seseorang melalui aliran dana yang di dapatkan lewat PPATK. Seharusnya dana yang belum terbukti sebagai hasil pidana tidaklah layak alirannya dituduhkan sebagai TPPU atau aliran uang haram. Apalagi kemudian mengungkap soal-soal di luar hukum. Ini adalah kezaliman dan pembentukan opini yang ditujukan untuk menciptakan pengadilan di luar hukum.

"Itu modus menghancurkan reputasi, kredibilitas dan moral tersangka agar tidak bisa membela diri dan hancur. Sudah terlalu banyak korban seperti rumah tangga al amin Nasution - Artis kristina. Saya juga lihat Airin - Wawan akan dibuat sama. Wawan akan mengalami pengadilan moral. Meski dia sama sekali bukan pejabat negara," kata Anggota komisi 3 DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah dalam rilisnya kepada KabarpksCom, Kamis (13/2).


Fahri menambahkan dalam hal ini KPK telah berada di atas hukum karena dalam kampanye memberantas korupsi semua di anggap perang dan tak ada hukum dalam perang kecuali membuat musuh dan harus dilumpuhkan dengan cara apapun.

"Aliran dana adalah rahasia, rahasia pribadi tapi oleh PPATK dan KPK dijadikan ajang pertunjukan dan strategi humas untuk membuat seru permainan petakumpet korupsi ini. Kalau kita tanya substansinya pasti bukan hukum, karena itulah negara kita kehilangan kepastian dan pengusaha kabur ke negara lain dan yang tersisa hanya penjual hasil bumi dan calo impor," ujarnya.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan bahwa Indonesia dalam bahaya besar jika pemberantasan korupsi telah berubah fungsi menjadi perang yang tidak lagi melihat urut dan aturan hukum. "Tak ada yang bisa diperbaiki dengan perang karena semua sedang dihancurkan, dan dalam kehancuran institusi negara itulah segelintir orang bersorak sorai," tegasnya.

Fahri berharap KPK dapat kembali kepada negara hukum karena menurutnya tak ada yang bisa diselesaikan dengan perang. "Hanya hukum dan perdamaian yang bisa selesaikan masalah. Sudah cukup tepuk tangan dan tepuk dada. Kembalilah kepada jati diri negara hukum sesuai UUD 1945," pungkasnya.

Post a Comment

 
Top