GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta (5/3) - Rapat Kerja (raker) Komisi X DPR RI dengan salah satu mitra kerjanya yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) membahas tentang evaluasi beberapa program kemdikbud, seperti anggaran fungsi pendidikan, kurikulum, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Ujian Nasional (UN).

Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI Ahmad Zainuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan 3 hal yang dapat dijadikan masukan untuk pemerintah agar dapat di perbaiki kedepannya, yaitu perbaikan postur anggaran, peningkatan performa pengelolaan dan pelayanan BSM serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanan UN.

Zainuddin yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti tentang adanya disparitas dalam postur anggaran fungsi pendidikan antara sekolah umum dan sekolah madrasah. Dikatakannya bahwa selama ini total anggaran pendidikan bagi sekolah umum jauh lebih besar dari total anggaran sekolah madrasah yang hanya sekitar 10 % dari total anggaran pendidikan sekolah umum. Ia juga menambahkan, selain itu sekolah umum juga masih mendapatkan tambahan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah daerah, sedang madrasah tidak.

Disamping itu, menurutnya pemerintah selama ini masih belum optimal dalam mengembangkan proporsi anggaran pendidikan di sekolah swasta. “Padahal jumlah sekolah swasta kita saat ini cukup banyak tetapi masih saja tertinggal dengan sekolah negeri,” jelasnya.

Legislator PKS dari dapil DKI 1 Jakarta Timur ini meminta agar pemerintah kedepannya dapat  menyusun postur anggaran fungsi pendidikan yang lebih memperhatikan pemerataan alokasi anggaran pendidikan serta adanya proporsional anggaran pendidikan bagi sekolah umum dan madrasah maupun sekolah negeri dan sekolah swasta. 

“Hal itu sangat perlu dilakukan mengingat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh warga Negara,” pungkasnya.

Post a Comment

 
Top