GuidePedia

0

Banda Aceh (9/3)- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengajak seluruh kalangan untuk menjaga perdamaian saat Pemilu di kampung halamannya, Aceh. Dia juga mengajak Polisi untuk mendukung kemanan di Aceh menjelang pelaksanaan Pemilu pada Rabu, 9 April 2014.

“Kemarin ketika rapat terakhir dengan Kapolri, saya sudah ingatkan Kapolri jangan sampai ada wacana partai nasional melakukan boikot, jika aparat kemanan tidak mampu mengendalikan situasi Aceh saat ini, ungkap Nasir Djamil, anggota legislative dari PKS asal Aceh di Banda Aceh.

Nasir mengaku bisa memaklumi meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu, mengingat terbatasnya jumlahnya kursi yang diperebutkan, namun pihaknya tidak menginginkan adanya aksi-aksi kekerasan, seperti pemukulan, pembakaran posko dan tindakan kekerasan lainnya. Menurut Nasir aksi-aksi itu menunjukkan demokrasi di Aceh belum sehat, oleh sebab itu Nasir mengajak partai politik dan elemen sipil lainnya untuk menyelamatkan demokrasi di Aceh, sehingga Aceh layak jadi model bagi perpolitikan di Indonesia.

Nasir meminta Polda Aceh bersikap tegas dan netral serta menyelamatkan suara masyarakat mulai dari TPS, “Tegas tentunya sesuai aturan. Polisi harus mengawal juga dari awal, Polisi bertanggungjawab untuk mengamankan suara rakyat, kalau ada pihak-pihak yang merampok suara rakyat”ujarnya.

Nasir Djamil mengatakan lemahnya penegakan hukum dan minimnya partisipasi masyarakat  menjadi salah satu indikator semakin merajalelanya aksi-aksi kekerasan menjelang Pemilu di Provinsi Aceh. Nasir mengakui keterbatasan jumlah Polisi menjadi salah satu penyebab kesulitan menjaga seluruh pelosok Aceh, namun menurut Nasir seharusnya Polisi memberdayakan forum-forum yang sudah dibentuk sebelumnya.

“Forum-forum ini kita harapkan ditingkatkan perannya, sehingga setiap upaya menodai kekerasan di Aceh ini bisa dicegah, karena siap menang-siap kalah itu bisa diterima kalau prosesnya bisa berjalan secara fair, lanjut politisi PKS asal Aceh itu.

Nasir berharap kehadiran partai-partai lokal dalam proses pemilu di Provinsi Aceh bisa menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya tanpa partisipasi aktif masyarakat dan elemen sipil di Provinsi Aceh, demokrasi Aceh akan dirampok oleh perampok-perampok demokrasi.

Selain itu, Nasir meminta agar penyelenggara pemilu di Aceh bisa benar-benar independen, sebab menurutnya partai akan menerima jikapun harus kalah, asalkan Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pernyataan Nasir juga didukung oleh Ketua PKS Aceh Ghufran Zainal Abidin. Dia mengajak seluruh partai politik di Provinsi Aceh untuk kembali pada komitmen menjaga Pemilu damai sebagaimana yang telah diikrarkan sebelumnya. Ghufran mendorong Gubernur Aceh  Zaini Abdullah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna menjamin terselenggaranya pemilu secara baik.

“Kami mengajak semua partai politik di Aceh untuk menjaga pemilu damai, karena ini untuk kepentingan Aceh. Mari kita cari dukungan masyarakat dengan cara-cara yang demokratis, lanjutnya. Ghufran juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas semua aksi-aksi kekerasan yang telah terjadi sehingga tidak terulang di masa mendatang.

“PKS secara internal juga terus mengingatkan caleg dan kader di lapangan untuk tetap menjaga pemilu damai dan tidak mudah terpancing dengan tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, pungkas anggota Komisi A DPR Aceh itu.

Post a Comment

 
Top