Banda Aceh (9/3)- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengajak seluruh kalangan untuk
menjaga perdamaian saat Pemilu di kampung halamannya, Aceh. Dia juga mengajak
Polisi untuk mendukung kemanan di Aceh menjelang pelaksanaan Pemilu pada Rabu, 9 April 2014.
“Kemarin ketika rapat
terakhir dengan Kapolri, saya sudah ingatkan
Kapolri jangan sampai ada wacana partai nasional melakukan boikot, jika aparat kemanan tidak mampu mengendalikan situasi Aceh saat ini,” ungkap Nasir Djamil, anggota legislative dari PKS asal Aceh di Banda Aceh.
Nasir mengaku bisa
memaklumi meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu, mengingat terbatasnya jumlahnya kursi yang diperebutkan, namun
pihaknya tidak menginginkan adanya aksi-aksi kekerasan, seperti pemukulan,
pembakaran posko dan tindakan kekerasan lainnya. Menurut Nasir aksi-aksi itu
menunjukkan demokrasi di Aceh belum sehat, oleh sebab itu Nasir mengajak partai
politik dan elemen sipil lainnya untuk menyelamatkan demokrasi di Aceh,
sehingga Aceh layak jadi model bagi perpolitikan di Indonesia.
Nasir meminta Polda Aceh bersikap tegas dan netral serta menyelamatkan suara masyarakat
mulai dari TPS, “Tegas tentunya sesuai aturan. Polisi harus mengawal juga dari awal, Polisi bertanggungjawab untuk mengamankan suara rakyat, kalau ada pihak-pihak yang merampok suara rakyat”ujarnya.
Nasir Djamil mengatakan
lemahnya penegakan hukum dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi
salah satu indikator semakin merajalelanya aksi-aksi kekerasan menjelang Pemilu di Provinsi Aceh. Nasir
mengakui keterbatasan jumlah Polisi menjadi salah satu
penyebab kesulitan menjaga seluruh pelosok Aceh, namun menurut Nasir seharusnya Polisi memberdayakan
forum-forum yang sudah dibentuk sebelumnya.
“Forum-forum ini kita
harapkan ditingkatkan perannya, sehingga setiap upaya menodai kekerasan di Aceh
ini bisa dicegah, karena siap menang-siap kalah itu bisa
diterima kalau prosesnya bisa berjalan secara fair”, lanjut politisi PKS asal
Aceh itu.
Nasir berharap kehadiran
partai-partai lokal dalam proses
pemilu di Provinsi Aceh bisa
menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya tanpa
partisipasi aktif masyarakat dan elemen sipil di Provinsi Aceh, demokrasi Aceh akan
dirampok oleh perampok-perampok demokrasi.
Selain itu, Nasir meminta agar penyelenggara pemilu di Aceh bisa benar-benar
independen, sebab menurutnya partai akan menerima jikapun harus kalah, asalkan Pemilu dilaksanakan
secara jujur dan adil.
Pernyataan Nasir juga didukung oleh Ketua PKS Aceh Ghufran Zainal
Abidin. Dia mengajak seluruh partai politik di Provinsi Aceh untuk kembali pada komitmen menjaga Pemilu damai sebagaimana yang telah diikrarkan sebelumnya. Ghufran mendorong
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna menjamin terselenggaranya pemilu
secara baik.
“Kami mengajak semua partai
politik di Aceh untuk menjaga pemilu damai, karena ini untuk kepentingan Aceh. Mari kita cari dukungan masyarakat dengan cara-cara yang
demokratis,” lanjutnya. Ghufran juga mendesak pihak
kepolisian untuk mengusut tuntas semua aksi-aksi kekerasan yang telah terjadi
sehingga tidak terulang di masa mendatang.
Post a Comment