GuidePedia

0
Padang (3/4) - Kamis (3/4) pagi ini Gubernur Irwan Prayitno membuka Rapat Koordinasi Pengembangan KSP/KJKS di Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Padang. Hadir pula Asisten Pembiayaan Kementerian Koperasi RI Toto Sugiono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Achmad Kharisma, dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Suryadi Azmi dalam rapat koordinasi tersebut. Acara ini diikuti oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM se-Sumatera Barat, Koperasi KSP/KJKS se-Sumatera Barat dan Instansi/lembaga terkait lainnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM melaporkan pada saat ini di Sumatera Barat sampai akhir tahun 2013 telah terdapat sebanyak 151 unit KSP dan 148 unit KJKS. Terdapat satu KJKS yang telah ditetapkan sebagai Nazir Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu KJKS Al-Fatya, Payakumbuh. Dan untuk tahun buku 2013, dari 148 KJKS telah melaksankan Rapat Anggaran Tahunan tepat waktu (paling lambat maret 2014) sebanyak 80 KJKS (54,1%).

Dalam sambutannya, Irwan memaparkan bahwa Sistem Ekonomi Syariah sesuai dengan keinginan masyarakat Sumatera Barat. “Hal ini terbukti dari pertumbuhan Bank Nagari Syariah yang pesat di Sumatera Barat saat ini. Kedepannya, diharapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat.”

“Dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, perlu dilakukan kegiatan pembinaan secara sinergi dari berbagai stakeholder terkait. Pengembangan KJKS merupakan salah satu solusi untuk proses membelajarkan usaha mikro dan kecil untuk dapat akses kepada lembaga keuangan,” papar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menjelaskan jumlah Koperasi saat ini di Sumatera Barat sebanyak 3.741 (70% aktif), dan untuk koperasi yang tidak aktif akan diberikan pembinaan, akan dipertanyakan apa yang menjadi kendala selama ini dan menyelesaikan masalah tersebut, serta untuk koperasi yang aktif akan terus rangkul sehingga akan terus menjadi lebih baik kedepannya. “Kegiatan koperasi dengan pola syariah sesuai dengan landasan hidup masyarakat Minangkabau, yaitu adat basandik sara', sara' basandi kitabullah. Maka lembaga KJKS sangat cocok ditumbuh kembangkan di setiap Nagari di Sumbar. Pemerintah akan selalu berupaya memfasilitasi dan mendorong agar di Sumatera Barat dapat tumbuh berkembang satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh anak Nagari setempat, serta dapat mengelola dan memenuhi kewajibannya dalam mengelola perkuatan permodalan,” urainya.

Terakhir Irwan meminta kepada MES diminta untuk memberikan masukan dan saran demi kebaikan pengembangan dan pengelolaan KJKS berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk menindaklanjuti koordinasi ini dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten/ Kota, khususnya dengan pengurus MES di Sumatera Barat.

 

Post a Comment

 
Top