GuidePedia

0

Jakarta (5/8) - Dari 65 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jakarta Timur hanya 1 PPS Kelurahan Pulogadung yang menolak membongkar kotak suara. Demikian disampaikan Saksi pasangan Capres Prabowo-Hatta Hizal, di Kantor Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (4/8) kemarin.  

Hizal mengatakan, bahwa dirinya menolak pembongkaran kotak suara di kelurahan Pulogadung karena Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau PPS sudah tidak punya kewenangan lagi untuk bongkar kotak suara, "PPK dan PPS tidak berhak untuk membongkar kotak suara ini, hal ini terkait dengan sengketa pilpres yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Hizal sekaligus meminta semua pihak agar bersabar dalam mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Masih menurut Hizal, Panitia Pengawas (Panwas) juga menolak pembongkaran kotak dan menolak penandatanganan berita acara apapun, “Sampai jam 15.20 wib ini tidak ada pembongkaran kotak,  PPS dan Panwas Kelurahan Pulogadung sudah tidak tampak lagi di kelurahan Pulogadung,” jelas Hizal yang memperlihatkan pintu PPS Kelurahan Pulogadung yang di segel.

Di Kelurahan Pulogadung rekapitulasi berlangsung alot karena banyak ditemukannya pemilih tambahan yang tidak dilengkapi formulir A5 dan fotokopi KTP, bahkan ditemukannya A5 palsu.

Berikut surat pernyataan saksi Prabowo-Hatta Kelurahan Pulogadung:

SURAT PERNYATAAN SAKSI PRABOWO-HATTA
Kecamatan Pulogadung


SURAT KEBERATAN DAN PENOLAKAN KEGIATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA DI SEBAGIAN/SELURUH TPS di KECAMATAN PULOGADUNG

Memperhatikan :

1.     Surat Keputusan KPU Nomor : 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, dimana semua rangkaian agenda rekapitulasi tiap tingkatan sudah selesai dilaksanakan.

2.     Surat  KPUD Jaktim No 70/KPU-kota-010.328846/IV/2014 yang meruapakan tindak lanjut Surat Ketua KPU No 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang memerintahkan PPK dan PPS untuk membuka kotak suara yang sudah di segel dan mengambil dokumen ; DPKTb/Form AT Khusus, Foto Copy KTP, KK, Identitas lain dan passport, Form C7-PPWP, Form A5-PPWP.

3.     Sudah terdaftarnya gugatan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Prabowo-Hatta dan akan disidangkan pada Tanggal 6 Agustus 2014.

4.     Tidak adanya surat resmi yang melibatkan kepada Saksi Prabowo-Hatta dalam pembukaan kotak suara

Mempertimbangkan :

1.     Bahwa semua rangkaian rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU sudah selesai.

2.     Bahwa pilpres sudah memasuki ranah hukum dan bukan lagi ranah penyelenggara pilpres

3.     Bahwa semua kotak suara adalah barang bukti yang disegel yang hanya bisa dilakukan pembukaan hanya oleh Hakim Konstitusi.

4.     Bahwa sudah tidak ada lagi kewenangan dari penyelenggara pilpres  dalam membuka kotak suara

5.     Bahwa ada peluang dan upaya-upaya merubah dan menghilangkan barang bukti dan dokumen di dalam kotak suara

6.     Bahwa tidak ada perintah sama sekali dari Mahkamah Konstitusi tentang perlakuan barang bukti berupa kertas suara.

Kami Tim Saksi Prabowo-Hatta dengan ini MEMUTUSKAN :

1.     Menyatakan keberatan dan menolak semua aktivitas kegiatan membuka kotak suara  sebagian/seluruh kotak suara TPS di seluruh Kecamatan Pulogadung.

2.     Apabila KPUD Kota Jaktim, PPK dan PPS tetap bersikeras membuka kotak suara yang sudah di segel maka Kami menganggap ini adalah pelanggaran pidana yang bisa diajukan ke proses hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku

3.     Apabila KPUD Kota Jaktim, PPK dan PPS tetap bersikeras membuka kotak suara yang sudah disegel maka Kami dari Saksi Prabowo-Hatta berhak meminta salinan berita acara dan salinan semua dokumen yang diambil oleh KPUD, PPK dan PPS.

4.     Menghimbau kepada Panwas Kecamatan Pulogadung untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan membuka kotak suara dan waspada terhadap peluang dan kemungkinan perubahan dokumen dalam kotak suara yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

5.     Menghimbau kepada Panwas dan kepolisian di Kecamatan Pulogadung untuk menolak semua aktivitas membuka kotak suara di Kecamatan Pulogadung.

6.     Menghimbau kepada PPK dan PPS di Kecamatan Pulogadung untuk tidak menandatangani berita acara pembukaan kotak suara

7.     Mengingatkan kepada KPUD, PPK, PPS, Panwaslu dan Polisi tentang ancaman pidana dalam UU No 42 Tahun 2008 :

Pasal 239

 Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 242

(1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 243

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 244

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikianlah surat pernyataan ini Kami buat atas perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Post a Comment

 
Top