GuidePedia

0
SEMARANG—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam rangka realokasi anggaran untuk kepentingan publik. Realokasi tersebut diantaranya adalah penghematan di sektor belanja pegawai berupa anggaran honorarium, perjalanan dinas, makan minum, dan rapat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso.

Langkah yang dilakukan Ganjar tersebut, dikatakan Hadi, akan menaikan belanja modal untuk kebutuhan real buat masyarakat. "Ini prestasi luar biasa kenaikan dalam satu tahun anggaran dari 28% ke 36 % dalam satu tahun dan diteruskan trend naik itu sangat positif bagi pembangunan Jawa Tengah,” katanya, Ahad (28/9/2014).

Menurut Hadi, penghematan anggaran tersebut merupakan langkah cerdas, dimana Jateng sedang dihadapkan pada pencanangan tahun infrastruktur menuju 2,4 Trilyun, sehingga hal tersebut akan menaikan belanja modal guna pembangunan seluruh pelosok Jateng. “Semoga akan membawa pada struktur anggaran yang berpihak pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan masyarakat,” kata pria asli Wonogiri ini.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan fakta bahwa rasionalisasi biaya kebutuhan dan honorariaum ini adalah langkah cerdas. Sebagai pembanding, Hadi menyatakan rasionalisasi biaya di masa kepemimpinan Bibit Waluyo timpang.

“Rasionalisasi ini akan menaikkan belanja modal,setidaknya kearah jalur yang benar minimal 50 % dari belanja langsung, datanya, tahun 2011 belanja pegawai 8.2%, barang dan jasa 73.1%, modal hanya 18,7%, wajar jika uang habis buat rapat, sementara tahun 2013, pegawai 10,6%, barang jasa 61,8%, modal 27.3%. Hal ini sangat berbeda di masa pak Ganjar tahun 2014, yang memulai dengan sangat baik pegawai, yakni 7.3%, barangjasa 56,3% dan modal 36.4%,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Hadi memprediksi dengan akan semakin banyak dana APBD yang langsung bersentuhan dengan urusan masyarakat, “Saya harapkan semoga benar terealisasi,” pungkas Hadi.

Seperti diketahui, kebijakan Ganjar Pranowo yang akan merasionalisasi besaran APBD TA 2015 disambut baik kalangan dewan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga  penajaman program prioritas dapat direalisasikan. 

Menurut Ganjar, penghitungan efisiensi anggaran pararel dengan aktivitas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng yang masih menyiapkan alat kelengkapan dewan. Namun demikian, Gubernur diharapkan tidak hanya melakukan rasionalisasi dan efisiensi untuk honorarium, perjalanan dinas, dan uang makan saja. Tapi lebih detail disarankan juga melakukan rasionalisasi pos belanja barang dan jasa.

Post a Comment

 
Top