.JPG)
PADANG (29/10) - Pertemuan fasilitator Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terselenggara pada Rabu (29/10)
di Hotel Bumi Minang, Padang. Acara tersebut sekaligus diisi dengan pelantikan pengurus
Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Provinsi Sumatera
Barat. Hadir pada acara tersebut antara lain Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),
Irwan Prayitno; Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Sumbar, Syafrizal
Ucok; Ketua Umum IPPMI, Ibnu Taufan; serta undangan lainnya.
Syafrizal Ucok sebagai Ketua Penyelenggara menyampaikan tujuan
pertemuan fasilitator. Kegiatan ini diselenggarakan guna meningkatkan motivasi,
keakraban, serta kerja sama pengelola PNPM-MPd se-Sumbar. Selain itu, acara ini
diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap warga miskin pedesaan dan komitmen
kemandirian masyarakat.
Syafrizal melaporkan untuk tahun 2014 telah dialokasikan
dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd sebesar 310 Milyar (M) Rupiah
untuk Provinsi Sumbar. Dana tersebut terdiri dari PNPM-MPd reguler 268 M, PNPM
Integrasi 24 M, dan MP3KI (Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia-red) sebesar 18 M.
Sedangkan untuk PNPM Mandiri Pedesaan pasca bencana – di luar
Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari APBD Kabupaten – ditujukan bagi
masyarakat di Kepulauan Mentawai. Wilayah tersebut mencakup empat kecamatan, antara
lain Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, dan Sipora Selatan yang total
berjumlah 22 Milyar Rupiah.
“PNPM Mandiri Pedesaan ikut ambil peran dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses permodalan bagi kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Ada 16.251 kelompok SPP di Sumbar, dengan jumlah
Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat sebanyak 117.260 perempuan. Dari
tahun 2007 hingga 2014 perguliran dana SPP sudah mencapai 1,3 Triliyun Rupiah,
dengan tingkat pengembalian sebesar 98 persen dan jumlah saldo SPP yang berada
di bank sebesar 121 Milyar,” jelas Syafrizal.
Syafrizal menambahkan dalam rangka mempercepat proses transaksi
keuangan bagi kelompok SPP, maka BPM akan menyerahkan kartu identitas kepada
unit pengelola kegiatan.
"Hal (kartu identitas-red) ini bertujuan agar pengurus
yang mengelola keuangan kelompok SPP, dapat memperoleh pelayanan yang lebih
baik. Sehingga, manfaat keberadaan Bank Nagari betul-betul dapat dirasakan di
tengah-tengah masyarakat,” kata Syafrizal.
Pertemuan fasilitator PNPM-MPd juga dihadiri oleh Kepala
Pemberdayaan Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional (PJO) PNPM, serta pelaku/pelaksana/pengelola
PNPM-MPd Sumbar. Secara keseluruhan peserta yang hadir sekitar 390 orang. Pada
kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus IPPMI Sumbar periode
2014-2016 sebanyak 38 orang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua IPPMI, Ibnu
Taufan.
Gubernur Irwan Prayitno pada kegiatan tersebut
menyampaikan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2014 menjangkau 12 kabupaten dan
144 kecamatan.
"PNPM merupakan program yang bagus sekali. Program
ini sangat strategis dan jitu, tepat mengena untuk mengentaskan kemiskinan. Kenapa?
Karena pemberdayaan masyarakat itu langsung mengena ke jantung kemiskinan dan
mereka (pengelola-red) turun langsung ke daerah. Di satu sisi dana disiapkan
oleh pemerintah, di sisi lain menu dan program diserahkan kepada masyarakat. Itu-lah
yang dimaksud tepat dan mengena,” jelas Irwan.
Terkait dengan pelantikan pengurus IPPMI Provinsi Sumbar,
Irwan berharap IPPMI kedepan dapat menjadi wadah komunikasi, pembinaan,
konsultasi, dan koordinasi antar pelaku pemberdayaan masyarakat dengan profesi
lainnya, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
"Semoga keberadaan IPPMI ini manfaatnya betul-betul
dapat dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di nagari (desa) dan kelurahan,”
tutupnya.
Sumber: Humas Sumbar
Post a Comment