GuidePedia

0
KabarPKS.com - Palembang (330/10) - Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2015 mendatang, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 ditetapkan berdasarkan kriteria hidup layak tahun 2014. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni meminta gubernur Sumsel tidak buru-buru menetapkan UMP.

“UMP jangan dulu ditetapkan, kita tunggu dulu rencana kenaikan BBM dan TDL serta penentuan kriteria hidup layak tahun 2015,” ungkap Askweni di Ruang Fraksi PKS DPRD Sumsel (30/10).

Dia menilai, tidak sesuai jika penetapan UMP tahun 2015 berdasarkan kriteria hidup layak tahun 2014. “Jadi ini tidak match, tidak mungkin kita memakai kriteria hidup layak 2014 untuk menetapkan UMP 2015,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan telah melakukan survey di salah satu pasar di OKU Timur. Dari hasil survey itu, didapat nominal rencana UMP sebesar Rp 1.974.3343,-. Hal ini dilakukan untuk mengejar target Kementerian Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2013 terkait UMP ini. Tenggat waktu yamg diberikan oleh Kemenaker adalah 1 November 2014.

“Sumsel ini kan terdiri dari 16 kabupaten/kota, tidak mungkin penetapan UMP hanya berdasarkan hasil survey di satu pasar di satu propinsi saja,” lanjut Askweni.

Dia juga akan minta keadilan untuk para buruh. Akan tetapi, tambah Askweni, untuk nominal UMP yang diajukan buruh, dia juga mengatakan bahwa nominal itu juga harus realistis.

“Kalau sampai ditetapkan UMP 2,5 juta rupiah pada Januari ini, bisa bangkrut negara ini, akan banyak PHK oleh perusahaan,” tegasnya usai menemui perwakilan Konfederasi KASBI di Ruang Rapat DPRD Sumsel.

Sebelumnya, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Propinsi Sumatera Selatan. Ribuan buruh tersebut menuntut kenaikan Upah Minimun Propinsi. Selain itu para buruh ini menolak politik upah murah, menolak RUU Pengupahan, menuntuk penangkapan pengusahan nakal, menolak kenaikan BBM.

Selain itu mereka juga menuntut penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan merealisasikan pendidikan gratis, menuntut penghapusan sistem kerja outsoucing, menolak union busting, menuntut verifikasi ulang dewan pengupahan dan melaksanakan pasal 33 UUD 1945. (amg/abr/kabarpks)

Post a Comment

 
Top