GuidePedia

0
Jakarta (23/10) - Warga Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan mengadukan nasib mereka atas Program Normalisasi Kali Mampang yang akan dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke DPRD Kamis (23/10). Rombongan warga diterima langsung oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih.

Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan warga Kelurahan Tegal Parang, antara lain Ketua RW 06, beberapa  tokoh masyarakat, serta kepala keluarga yang rumahnya kemungkinan besar terkena kebijakan tersebut. Normalisasi Kali Mampang merupakan proyek Pemda DKI Jakarta sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Selain Kali Mampang, tercatat pula beberapa nama kali lain seperti Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru, Cideng, Ciliwung dan Sekretaris yang akan segera dinormalisasi.

"Di tempat kami ada beberapa RT yang akan terkena gusuran. Jumlahnya sekitar 50 rumah lebih. Sebagian warga sudah ada yang membongkar rumahnya sendiri karena merasa takut lantaran pernah diancam oleh oknum kelurahan. Kami merasa tidak pernah ada sosialisasi untuk masalah ini (penggusuran rumah-red). Pernah ada surat dari kelurahan yang datang ke warga, tetapi undangan itu untuk membahas pengerukan kali. Surat itu pun baru diberikan ke warga jam 09.00 untuk acara rapat jam 12.00 di hari yang sama. Tahu-tahu besoknya sudah datang aparat polisi pamong praja, polisi, dan TNI dengan senjata api," jelas Ketua RW 06.

Selamat Nurdin, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya tetap menjunjung tinggi hukum dan memperhatikan sendi-sendi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaanya.

"Bangunlah komunikasi dengan warga. Berikan apa yang menjadi hak mereka. Pastikan pula kehidupan mereka lebih baik setelah memperoleh ganti rugi atas sebuah kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan aturan hukum," ujar Selamat.

Sementara Sekretaris LBH Adil Sejahtera, Harry Kurniawan, mengatakan bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan warga, ada beberapa orang yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Mereka pun memiliki PBB serta sudah menetap di Tegal Parang puluhan tahun lamanya.

"Oleh karena itu, warga-warga ini merasa keberatan apabila program normalisasi tidak sepadan dengan ganti rugi. Mereka merasa terancam dan bahkan terpinggirkan oleh kebijakan Pemda Jakarta," kata Harry.

Selamat Nurdin, yang juga Ketua Umum PKS DKI Jakarta, menyampaikan bahwa FPKS membuka pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan atas sebuah kebijakan. Termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI. FPKS akan berusaha membantu warga melalui Lembaga Bantuan Hukum Adil Sejahtera yang siap untuk mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum. (HK)

Post a Comment

 
Top