GuidePedia

0

Jakarta (29/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait dua kementerian yang digabung menjadi satu, yakni pendidikan dan ristek dan kehutanan yang digabung dengan Lingkungan Hidup (LH). Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Jawa Tengah, Abdul Fikri, Rabu (29/10/2014).
Menurut Fikri, dua kelompok kementerian yang digabung tersebut, memiliki potensi pada rumitnya kinerja birokrasi ke depan. Sebenarnya, dikatakan Fikri, khusus tentang Lingkungan Hidup (LH), sejak 1973 sudah menjadi bagian dari asas pembangunan NRI bab Wawasan Nusantara dalam GBHN.
“Bahkan menurut pidato SBY 16 Agustus 2011, pilar pembangunan kita tidak hanya pro-growth, pro-poor dan pro-job, akan tetapi juga pro-environment,” katanya.
Lebih lanjut, Fikri menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya dituntut menaikkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menghadirkan lapangan pekerjaan, tanpa harus ramah lingkungan. “Lingkungan Hidup harus eksis baik secara kelembagaan maupun kelayakan anggaran,” tandas pria yang juga ketua DPW PKS Jateng ini.
Secara mandatory, kata Fikri, anggaran sudah diwajibkan oleh UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi secara nasional tidak mencapai 1% dr APBN. “Sedih lagi setelah mendengar pengumuman kabinet kerja Jokowi-Jk, secara institusi pun Lingkungan hidup memiliki problem eksistensial,” jelasnya.
Hal yang menjadi fokus kritik Fikri adalah penempelan pada kementerian kehutanan. “Padahal lingkungan itu kompleks, lintas sektor, harus diperhatikan oleh semua urusan, lingkungan hidup sama dengan interdisiplin, yang paling global jadi isu mainstream, karenanya, MDG’s ke-7 membahas tentang ensure environmental sustainability,” ungkap pria yang sedang menyelesaikan disertasi tentang Ilmu Lingkungan ini.
Pertanyaan yang muncul, imbuh Fikri, adalah bagaimana spirit menurunkan emisi CO2 sampai 26%? Bagaimana pula menanggulangi efek Gas Rumah Kaca lainnya?
“nampaknya tekanan pihak luar untuk menolak komoditas ekspor kita dengan alasan diproses dengan cara yang tidak ramah lingkungan, semakin menemui alasan yang kuat,” paparnya.
Pria asal Tegal ini pun berharap ke depan pemerintah bisa serius menangani lingkungan hidup, walaupun gambaran formalnya akan kontraksi domestik dan internasional. “Selamat bekerja untuk Kabinet Kerja Jokowi-JK,” pungkasnya.
Sumber: Humas PKS Jateng

Post a Comment

 
Top