GuidePedia

0
BANDAR LAMPUNG (25/11) - Alasan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membatalkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dianggap anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim, mengada-ada. "Saya sangat menyesalkan jika Presiden Jokowi tidak melanjutkan program yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat tersebut," ujar wakil rakyat dari Dapil (daerah pemilihan-red) Lampung ini.
Menurut Hakim, inisiasi pembangunan JSS pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sesungguhnya memiliki alasan yang cukup kuat. "Pembangunan JSS untuk mempercepat mobilitas barang serta jasa dari dan ke Jawa serta Sumatra, yang muaranya mempercepat stimulasi pertumbuhan ekonomi," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu.
Hakim berpendapat merupakan hal yang aneh jika kekhawatiran akan munculnya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera menjadi alasan batalnya JSS. "Kita harus punya perencanaan jangka panjang yang sustainable. Jangan ganti pemerintahan, ganti juga programnya," sesal Hakim.
Hakim menilai bahwa JSS merupakan bagian dari pembangunan Tol Trans Sumatera, yang juga akan terhubung dengan Tol Merak sampai Surabaya. “Bahkan jangka panjangnya akan tersambung dengan Trans Asia melalui Singapura dan Malaysia," cetus Hakim.
Menurut Hakim, timpangnya pembangunan Jawa dengan wilayah-wilayah lain termasuk Sumatera lebih disebabkan terpinggirkannya alokasi infrastruktur Sumatera dalam APBN selama ini. Terbukti pada APBN 2014 alokasi infrastruktur Sumatera Rp 55 triliun, sangat timpang dibandingkan alokasi infrastruktur Jawa yang sebesar Rp 217 triliun.
"Membatalkan JSS karena alasan kemaritiman juga mengada-ada. Sudah jelas lalu lintas Jawa-Sumatera akan lebih lancar dengan jembatan yang nantinya juga menyertakan jalur kereta," cetus Hakim.
Hakim berharap kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung esok (Selasa, 25/11–red) bisa membuka pandangan Presiden tentang timpangnya pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung.
Sumber: Humas PKS Lampung

Post a Comment

 
Top