GuidePedia

0
JAKARTA (19/11) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menilai pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap calon polisi laki-laki maupun perempuan perlu dilakukan. Termasuk tes perilaku penyimpangan seksual.
Menurut Muzzammil, pemeriksaan itu penting untuk menyeleksi para penegak hukum yang memiliki moralitas unggul dalam penegakan hukum.
“Hukum itu harus ditegakkan oleh penegak hukum yang punya moralitas tinggi. Bersih dari pergaulan bebas, korupsi, narkoba, dan catatan kejahatan lainnya. Tentu harus memiliki intelegensia di atas rata-rata,” jelas politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, Rabu (19/11).
Menurut Muzzammil, tes kesehatan menyeluruh termasuk tes keperawanan terhadap calon polisi wanita (Polwan), merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemungkinan adanya jejak buruk calon penegak hukum. Cara lain bisa dengan investigasi lapangan atau dengan lie detector untuk mencocokan antara bukti dan pengakuan calon.
“Tapi kalaupun tes keperawanan harus dilakukan, maka harus dilakukan secara hati-hati, tidak menyakiti dan menjaga kehormatan aurat perempuan. Jadi pemeriksaan harus dilakukan oleh bidan atau dokter ahli dari perempuan juga. Bukan laki-laki. Untuk itu Polri harus bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia-red),” paparnya.
Selain itu, kata Muzzammil, calon polwan harus diberikan hak jawab atau klarifikasi terhadap hasil tes keperawanan. Misalnya apabila hasil tes menunjukkan adanya kerusakan (selaput darah) muncul kemungkinan disebabkan faktor lain di luar hubungan badan atau perilaku seksual menyimpang.
“Hak jawab ini penting untuk memberikan ruang klarifikasi kepada calon polwan jika dia tidak pernah terlibat dalam pergaulan bebas atau pernah berhubungan di luar nikah. Saya kira dokter atau IDI lebih tahu tentang hal tersebut,” ujarnya.

Post a Comment

 
Top