GuidePedia

0
Serang (10/11) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten menggelar pertemuan dengan para wartawan lokal dalam rangka dialog santai membahas permasalahan Provinsi Banten, Senin (10/11). Hadir dalam acara tersebut delapan orang wartawan lokal Banten, serta anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS antara lain Najib Hamas, Sanuji Pentamarta, dan Tuti Elfita. Sedangkan anggota fraksi lain yaitu Miftahudin, Asnin Syafiuddin, Syaukatudin, Budi Prajogo, dan Bonie Mufidjar berhalangan hadir karena mengikuti pertemuan DPP PKS di Lembang, Bandung.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Najib Hamas, mengawali diskusi dengan mengemukakan harapannya agar Fraksi PKS lebih vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. “Namun bukan harus berbeda karena filosofi Fraksi PKS adalah ingin mengusung kebaikan. Jika program dari pemerintah daerah - dalam hal ini Gubernur Banten - baik, maka akan kami dukung,” kata Najib.
Namun Najib menambahkan, “Jika tidak baik untuk masyarakat maka akan kita kritisi. Persepsi inilah yang perlu kita bangun antara Fraksi PKS dan teman-teman media. Insya Allah, Fraksi PKS akan berjuang dan memperkuat peran anggota secara maksimal sesuai dengan fungsi legislatif,” jelasnya.
Penjelasan Najib disambut antusis oleh para wartawan lokal yang hadir. Mereka mendukung rencana Fraksi PKS Banten menyelenggarakan diskusi bulanan bersama wartawan. “Kami merasakan selama ini kurang narasumber untuk dijadikan berita. Terutama tentang APBD Banten dan dokumen LKPJ (Laporan Kerja Pertanggungjawaban-red) tahun 2013 yang lalu,” ujar salah satu wartawan. Ia menyebut bahwa apabila struktur APBD Banten tahun 2015 dipelajari lebih lanjut, maka cukup banyak agenda yang tidak sinkron dengan tema pembangunan Provinsi Banten 2015.
“Kita butuh berita dan anggota dewan juga butuh media untuk memberitakan aktivitasnya. Tentu kita butuh informasi, mana saja masalah yang perlu kita kritisi jika kita ingin menyelamatkan APBD Banten supaya berpihak pada rakyat,” kata wartawan lainnya.
Para wartawan lokal sepakat menyatakan bahwa anggota dewan juga harus perlu memaksimalkan fungsi pengawasan supaya keberlangsungan pembangunan Provinsi Banten bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Menurut mereka, selama ini fungsi pengawasan kurang maksimal berjalan karena ditengarai masih rendahnya serapan anggaran pengawasan pada anggaran Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten.
Permasalahan lain, menurut para wartawan, dewan perlu melahirkan peraturan daerah (perda) yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Banten. Selama ini perda yang dilahirkan baru sebatas turunan dari undang-undang diatasnya. Oleh karena itu, para anggota dewan diharapkan dapat membuat kajian yang lebih mendalam guna melahirkan perda aspiratif. Perda yang memuat nilai-nilai lokal. “Bisa juga melibatkan pakar di bidangnya atau narasumber lain yang mampu memberikan masukan untuk melahirkan sebuah perda,” ujar salah satu wartawan.
Pada acara dialog pagi santai tersebut disepakati jalinan hubungan yang lebih baik dan komunikatif, antara anggota dewan, dalam hal ini Fraksi PKS Banten, dengan para wartawan lokal. Jalinan yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk pertemuan, dialog, atau diskusi yang akan diadakan secara berkala, satu kali setiap bulan. “Lokasi pertemuan bisa dilakukan di ruang fraksi atau tempat lain yang lebih terbuka agar suasana diskusi tidak membosankan,” usul seorang wartawan lainnya.
Sumber: Humas PKS Banten

Post a Comment

 
Top