GuidePedia

0
Serang (3/11) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Banten 2015, Senin (3/11). Rapat paripurna yang dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, sempat tertunda kurang lebih satu jam karena menunggu kehadiran Plt. Gubernur Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS mengkritisi persoalan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang akan segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Banten. Kritik tersebut disampaikan oleh Najib Hamas, selaku juru bicara Fraksi PKS.
Najib menilai peningkatan pendapatan pada struktur RAPBD Provinsi Banten 2015 yang  ditargetkan 7,02 Trilyun Rupiah masih terlalu kecil. Hal ini disebabkan jika digali lebih dalam lagi, potensi kenaikan APBD Banten bisa lebih besar. Pemerintah provinsi (Pemprov) harus meningkatkan upaya meminimalisasi potential loss, yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak.
“Sudah semestinya Pemprov Banten harus menggali sumber pendapatan lain yang tidak membebani masyarakat. Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah pendapatan yang berasal dari aset yang dipisahkan, yakni BUMD,” ujar Najib.
Dari seluruh struktur RAPBD 2015, Najib mempertanyakan persentase anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan belanja modal.
“Apakah Provinsi Banten sudah menganggarkan 20% untuk fungsi pendidikan, 10 % untuk fungsi kesehatan, dan 30 % untuk belanja modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?” tanya Najib.
Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk tahun 2015 ditargetkan sebesar 40.9 Milyar Rupiah. Hasil tersebut terdiri dari bagian laba Bank Jabar-Banten dan bagian laba Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Termasuk di dalamnya Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) serta PT. BGD (Banten Global Development).
“Apa yang menjadi asumsi untuk bagian laba BPR/LPK sebesar 600 juta dan bagian laba PT. BGD sebesar 3 milyar? Apakah asumsi ini berdasarkan laporan keuangan audited atau berdasarkan laporan keuangan un-audited?” kata Najib menuntut penjelasan.
Terhadap SKPD yang masih rendah serapan anggaran sampai triwulan ke-3 tahun 2014, Najib mendesak  agar  Plt. Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Hal ini disebabkan masa anggaran tahun 2014 segera berakhir.
“Sementara anggaran tahun 2015 yang dialokasikan untuk SKPD masih sangat besar,” tutupnya. (YM/HumasPksBanten)

Post a Comment

 
Top