GuidePedia

0

SAMARINDA (17/11) – Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tidak akan mendapat jatah Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015. Pernyataan itu dilontarkan Kepala Biro Keuangan, Setprov Kaltim, Fadliansyah, beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut menuai berbagai respon publik, salah satunya Anggota DPR RI asal Kaltim, Hadi Mulyadi.
Hadi mengatakan tidak adanya DAU tahun 2015 merupakan kerugian besar bagi Kaltim sendiri. Sebab DAU yang pada tahun sebelumnya selalu diberikan, sangat membantu meringankan beban keuangan daerah (APBD). Khususnya dalam pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang jumlahnya mencapai 7.000 orang pegawai.
Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim ini menambahkan bahwa persoalan Kaltim tidak memperoleh jatah DAU sebenarnya bukan dari segi angka. DAU Kaltim tahun 2014 sebesar Rp 57 miliar dianggap bukan jumlah yang cukup besar. Lebih dari itu, DAU merupakan pertarungan politik di tingkat nasional.
"Kalau angkanya kecil, masih bisa ditutupi dari pos lain. Tapi masalahnya, ini lobi-lobi politik. Bukan sekedar tidak dapat DAU. Namun, hal itu akan berdampak pada tidak adanya jatah keuangan yang lain nantinya," tutur Hadi, pada Sabtu (15/11).
Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh anggota eksekutif dan legislatif daerah untuk merespon kabar peniadaan DAU bagi Kaltim dengan serius. Hadi dikabarkan akan mengajak eksekutif dan legislatif Kaltim ramai-ramai bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menanyakan landasan kebijakan yang digunakan pemerintah pusat untuk tidak memberikan DAU kepada Kaltim.
"Pembahasan dan perhitungan keuangan di DPR RI bersifat global. Tidak ada item yang dibahas secara rinci atau detail. Sehingga, kebijakan keuangan diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Karena itu kita akan ketemu Menteri Keuangan," tutup Hadi. (hms-2)
Sumber: PKS Kaltim

Post a Comment

 
Top