GuidePedia

0
BANDAR LAMPUNG (19/11) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung menyatakan sikap penolakannya atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari Rp6500 menjadi Rp8500 per liter dan jenis solar dari Rp5500 menjadi Rp7500 per liter.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu menjelaskan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengingatkan akan adanya potensi inflasi akumulatif di Sumatera khususnya di Lampung sebagai imbas kenaikan harga BBM. Dia juga menjelaskan potensi inflasi akumulatif berasal dari rangkaian kenaikan harga produk maupun kenaikan tarif jasa pelayanan sepanjang September yang lalu dan puncaknya kenaikan harga BBM semalam.
“Sejak September awal kita merasakan kenaikan tarif dasar listrik, dilanjutkan per 10 September dengan kenaikan harga elpiji tabung 12 kg sebesar 18 ribu pertabung, dan lima hari berikutnya atau 15 September tarif penyeberangan Pelabuhan Bakauheni - Merak naik sebesar 12 s.d 15 persen, dan puncaknya semalam dengan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen atau naik 2 ribu rupiah,” jelas Ketua Bappilu PKS Lampung ini, di Bandar Lampung, Selasa (18/11).
Alumnus Ekonomi Unila ini juga menambahkan jika rangkaian kenaikan harga produk dan tarif tersebut diprediksi akan berdampak pada inflasi akumulatif di Pulau Sumatera khususnya Lampung. Menurutnya, karena inflasi akumulatif, tingkat inflasi di Sumatera khususnya di Lampung akan lebih tinggi dibanding rata-rata inflasi nasional.
“Saya mendapat informasi pelajar yang naik bus dari Tanggamus ke Pringsewu. Biasanya ia membayar ongkos 3 ribu untuk jenis bus non AC, kini ia harus membayar 5 ribu, dan yang AC biasanya 5 ribu kini menjadi 10 ribu,” ungkapnya.
Disamping alasan prediksi inflasi akumulatif sebagai alasan keberatan kenaikan harga BBM, Ade menjelaskan bahwa sikap keberatan ini dilatarbelakangi juga oleh sikap partai secara umum yang dimanifestasikan melalui sikap Fraksi PKS DPR RI.

Post a Comment

 
Top