GuidePedia

0
KabarPKS.com - Jakarta (3/11) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan DPR telah menjalankan segala ketentuan di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam proses pemilihan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Sehingga, pemerintah semestinya tak perlu ikut berpolemik dengan adanya DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"UU ini sudah disetujui Mahkamah Konstitusi. Inilah yang ditunggu kenegarawanan bergabung bersama DPR secara legal," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/11). Semestinya, lanjuta Hidayat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk bekerja sama dengan DPR.

Mantan Ketua Fraksi PKS itu juga menolak istilah "pimpinan DPR sementara"  yang diajukan KIH. Hidayat mengungkapkan, istilah DPR tandingan tidak terdapat dalam aturan tata tertib DPR. Sebab menurut tata tertib, pimpinan DPR sementara harus diisi oleh anggota DPR temuda dan tertua sebelum pimpinan DPR definitif terpilih.

"Mereka (KIH) tidak mau disebut DPR tandingan, tapi DPR sementara. Itu tidak ada dalam terminologi baku," tegasnya.

Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi suka tidak suka sudah mengakui Setya Novanto, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Taufik Kurniawann dan Fadli Zon sebagai pimpinan DPR yang sah.

"Buktinya, Jokowi sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan DPR tersebut untuk meminta pertimbangan tentang pengubahan nomenklatur kabinet," pungkas Legislator PKS dari dapil DKI Jakarta II yang meliputi luar negeri, Kodya Jakarta Pusat dan Kodya Jakarta Selatan ini.

Post a Comment

 
Top