GuidePedia

0
Surabaya (9/11) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengaku telah berdiskusi mengenai penyelesaian disintegrasi di parlemen saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan MPR RI. Hidayat mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar Jokowi dapat berdialog dengan anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIH) untuk segera menyelesaikan permasalahan melalui paripurna. Dengan begitu, seluruh program Jokowi - termasuk gagasan tiga kartu - bisa dibicarakan di tingkat DPR RI, terutama mengenai anggaran kartu dari APBN.
  
"Kami sudah minta ke Pak Jokowi agar DPR RI dari KIH menyelesaikan konflik yang terjadi. Kalau ini dibiarkan berjalan, maka yang dirugikan adalah presiden sendiri. Melalaikan hak-hak rakyat. Ini penting. Sebab tanpa ada persatuan maka seluruh program baik Pak Jokowi tidak bisa berjalan. Dan waktu itu Pak Jokowi menyatakan kesiapannya," papar mantan Presiden PKS tersebut di sela acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Hotel Utami, Juanda, Minggu (9/11). 
  
Sebagai contoh, lebih lanjut dijelaskan Hidayat, adalah  program KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KKS (Kartu keluarga Sejahtera) yang tidak bisa diberlakukan karena belum ada pengesahan dari DPR RI. Hal tersebut disebabkan ada masalah dalam pendanaan yang kabarnya disokong oleh APBN.
“Sehingga otomatis semuanya (program kerja, anggaran,pelaksanaan, pengawasan-red) harus lewat pembahasan di DPR RI,” pungkasnya.(*)
Sumber: PKS Jatim

Post a Comment

 
Top