GuidePedia

0
Serang (14/11) - Lebih dari setengah tahun semenjak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno dinilai mampu menunjukan kinerjanya yang baik dalam membangun Banten.
Alih-alih melakukan percepatan dan perbaikan pembangunan, Rano malah dinilai tidak mempunyai greget dalam membangun Banten. Demikian terungkap dalam diskusi Fraksi PKS DPRD Banten dengan beberapa wartawan di ruang FPKS, Jumat (14/11).
"Walaupun statusnya (Rano Karno-red) Plt Gubernur, tapi kewenangannya sudah seperti gubernur. Tetapi yang kita lihat sejauh ini tidak ada gregetnya terkait pembangunan di Banten," ujar anggota Fraksi PKS Sanuji Pentamarta, didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS Najib Hamas, dan Sekretaris Tuti Elfita.
Ia menyoroti soal progres pembangunan infrastruktur yang belum nampak, serta kondisi RSUD Banten yang keberadaannya masih jauh dari semangat pendiriannya untuk mendirikan rumah sakit rujukan.
"Semangat pembangunan RSUD Banten kan untuk rumah sakit rujukan. Di mana masyarakat di Banten bagian barat tidak lagi dirujuk ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo-red), tapi cukup ke rumah sakit itu saja," ujarnya.
Tuti Elfita menyoroti PT Banten Global Development (BGD) yang dinilai kurang bermanfaat serta soal penyertaan modal untuk pembentukan Bank Banten yang terancam gagal.
Ia mengusulkan agar penyertaan modal ke PT BGD yang dialokasikan untuk pembentukan Bank Banten yang didanai dari APBD Banten 2013 senilai Rp314 miliar dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal kepada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) saja.
Hal tersebut dilakukan menyusul adanya temuan BPK RI Perwakilan Banten terkait penyertaan modal tersebut. "Kita minta Pemprov Banten menarik kembali penyertaan modal kepada PT BGD selaku perusahaan BUMD sebesar Rp314,60 miliar, karena menjadi temuan BPK," kata Tuti yang juga anggota Komisi III DPRD Banten ini.
Tuti mendesak uang yang dititipkan di PT BGD untuk pendirian Bank Banten ditarik dulu dan segera dialihkan menjadi modal BJBS agar tidak digunakan untuk kepentingan lain.
Najib Hamas menyatakan, pembenahan perlu dilakukan di Banten dari segala sektor. “Tak terkecuali pada lembaga legislatif sendiri,” tutupnya.
Sumber: Humas Fraksi PKS Banten

Post a Comment

 
Top