GuidePedia

0
Serang (9/11) – Guna menguatkan peran di parlemen, Fraksi PKS Banten melakukan Rapat Kerja (Raker) untuk Lima Tahun (2014-2019). Evaluasi disepakati tetap dilaksanakan per tahun dalam perjalanannya.
“Agenda pembahasan dalam rakor antara lain visi, misi, dan garis perjuangan fraksi dalam menghasilkan keputusan yang strategis,” demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Miftahudin, Minggu (9/11).
Miftah mengatakan Fraksi PKS ingin memperkuat pengaruh politik, membina integrasi dengan pemerintah daerah, dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan. Selain itu, Fraksi PKS Banten juga ingin turut serta mengurangi penyimpangan dan kebocoran anggaran.
“Semoga kedepan anggota Fraksi PKS dapat mempengaruhi setiap kebijakan. Program dan langkah yang ditempuh oleh fraksi senantiasa berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang terkait dengan perbaikan masyarakat maupun pemerintahan,” jelasnya.
Sedangkan menurut salah satu Anggota Fraksi PKS, Syaukatudin, Fraksi PKS Banten diharapkan dapat memaksimalkan peran sebagai anggota dewan. Misalnya pada Bidang Legislasi, Fraksi PKS harus berkomitmen memperjuangkan lahirnya peraturan-peraturan daerah (perda) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam Bidang Anggaran, lanjut Syaukat,  Fraksi PKS harus maksimal dalam memperjuangkan kebijakan penganggaran yang mengacu pada prinsip Value for Money. “Setiap anggaran harus menimbulkan efek pada penguatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Agar keuangan daerah dapat dipergunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sedangkan dalam Bidang Pengawasan, Syaukat menambahkan, inti dari pengawasan adalah  upaya-upaya politik untuk mewujudkan good governance dan clean government melalui fit and proper test pejabat pemprov sesuai dengan undang-undang. “Selain itu, dewan juga harus selalu siap menerima pengaduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah agar segera mendapat penyelesaian,” tambahnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Banten, Najib Hamas, mengatakan hal esensial dalam pengawasan adalah jangan sampai cita-cita pembentukan Provinsi Banten untuk mensejahterakan rakyatnya terbalik menjadi mensejahterakan pejabatnya, atau dengan kata lain hanya dinikmati oleh kalangan dan kelompok tertentu saja. “Dengan pengawasan semua berharap tercipta suasana baru yaitu pemerintahan yang segar, visioner, mempunyai empati kepada permasalahan rakyat, serta kesungguhan untuk memperbaiki keadaan yang terpuruk. Tapi harus disertai kebijakan jelas yang berpihak kepada rakyat,” tegas Najib.
Dalam rangka mewujudkan garis perjuangan tersebut, Fraksi PKS menempatkan anggotanya pada alat-alat kelengkapan dewan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. “Saat ini sudah terjadi satu kali perubahan dalam penempatan anggota Fraksi PKS pada alat kelengkapan dewan,” tutup Najib.
Sumber: PKS Banten

Post a Comment

 
Top