GuidePedia

0
Padang (11/11) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Gubernur dengan Bupati/ Walikota se-Sumbar. Rakor bertujuan untuk pencapaian sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui peningkatan koordinasi antara masing-masing pemerintahan.  Pada rakor tersebut pimpinan daerah diarahkan pada sinkronisasi kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan energi, terutama listrik, di wilayah Sumbar.
Kebijakan peningkatan ketahanan pangan dilakukan guna tercapai beberapa target. Di antaranya melindungi lahan pertanian secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Namun sampai sekarang pemerintah masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti ketersedian dan kualitas jaringan irigasi.
"Kita mengimbau kepada Bupati/ Walikota untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian kepada lahan yang lainnya. Bahkan, kedepan akan ada penambahan cetak sawah baru dan beberapa lahan lainnya,” imbau Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dalam sambutan pembukaan rakor, Selasa (11/11) di Hotel Bumi Minang, Padang. 
Berdasarkan data kondisi saat ini dari Pemprov Sumbar, jumlah irigasi di wilayah tersebut mencapai 3.888 daerah irigasi (404.807 Ha), terdiri dari 16 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat dengan total areal 99.447 Ha. Sisanya, 65 daerah irigasi kewenangan provinsi dengan total areal 65.373 Ha dan 3.807 daeah irigasi merupakan kewenangan kabupaten/kota dengan total areal 240.166 Ha.
"Untuk strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut (alih fungsi lahan-red) ialah dengan mempersiapkan anggarannya serta memperbaiki irigasi yang ada. Maka, otomatis lahan yang tadinya tadah hujan akan mampu memproduksi hasil panen, bahkan bisa panen dua kali atau lebih dalam setahun nantinya,” ucap Irwan.
Terkait dengan larangan penjualan hasil pertanian Sumbar ke daerah lain, Irwan menyampaikan perlunya koordinasi dengan daerah-daerah tersebut. Hal ini disebabkan daerah-daerah lain juga merupakan lingkup NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia-red) yang saling membantu dan membutuhkan.
"Namun yang harus kita lakukan adalah mengatur kebutuhan di dalam daerah kita agar tetap terjaga kestabilan pangan dan tidak terjadi inflasi. Walaupun kita juga perlu tetap memberikan peluang kepada daerah yang membutuhkan, seperti Jambi, Riau, dan Bengkulu,” jelas Irwan.
Di samping upaya peningkatan ketahanan pangan, hal lain yang dibahas dalam rakor adalah mengenai energi dan ketenagalistrikan. Kebutuhan tersebut sangat vital bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar. Kondisi penyediaan tenaga listrik di wilayah Sumbar relatif masih aman. Namun, pada saat tertentu – misalnya ketika terjadi kerusakan atau permasalahan pada salah satu pembangkit - maka pasokan listrik di beberapa daerah menjadi berkurang, terutama pada waktu beban puncak.
Pemprov Sumbar mengungkapkan data bahwa konsumsi energi listrik di wilayahnya meningkat dari 1.395.784,18 MWh pada tahun 2003 menjadi 2.649.070, 00 MWh pada tahun 2012, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 8,98 % per tahun. Laju pertumbuhan konsumsi untuk sektor rumah tangga rata-rata mencapai 10,92% per tahun. Sektor industri mengalami pertumbuhan rata-rata 3,91% per tahun. Pertumbuhan konsumsi energi listrik tertinggi adalah pada sektor bisnis, dengan laju pertumbuhan rata-rata 20,95% per tahun.  
Terkait izin dalam pengelolaan listrik, Irwan menyampaikan bahwa sebagian besar izin-izin tersebut ada pada Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Irwan mengimbau kepada Bupati/ Walikota untuk kembali melakukan inventarisasi perizinan dan lebih cermat dalam memahami dokumen-dokumen yang ada.
“Bupati/Walikota harus bisa melihat dengan seksama, mana izin yang serius dan mana yang tidak. Mana pula yang telah habis izinnya. Sehingga dengan demikian bisa membuka peluang bagi investor-investor baru yang serius,” imbaunya.
Irwan menambahkan, "Buktinya sudah sekian tahun diberikan izin, namun tidak ada gerakan yang berdampak positif untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang seperti itu ditutup saja dan diganti dengan yang baru. Sehingga, potensi sumber daya alam kita bisa termanfaatkan bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh pasokan listrik.”
Selain para Bupati/Walikota se-Sumbar, rakor juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Pejabat dari Kementerian ESDM, Sekda Sumbar, Forkopimda Sumbar, serta SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Sumber: Humas Sumbar

Post a Comment

 
Top