GuidePedia

0
Jakarta (13/11) - Penyerapan anggaran APBD rendah bukti kurangnya komitmen Pemprov DKI dalam mengelola keuangan daerah. Demikian salah satu bahasan diskusi kajian seputar Jakarta yang bertajuk “Bisakah DKI Jakarta Merebut Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Kembali” di lobby Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11). Bahasan tersebut dikemukakan mengingat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 2013 yang turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Dite Abimanyu mengatakan, apabila pada hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2014 BPK kembali mengeluarkan opini WDP, maka Pemprov diharapkan untuk tidak lagi menyalahkan para SKPD. “Plt Gubernur harus mengoreksi apa yang dia kerjakan, jangan hanya bisa lempar kesalahan kepada SKPD-SKPD,” sebut politisi asal daerah pemilihan Jakarta Timur itu.

Diskusi yang digelar oleh perkumpulan wartawan di lingkungan DPRD DKI itu juga menyoroti beberapa hal yang menjadi catatan. Mulai dari rendahnya penyerapan anggaran APBD DKI 2014 yang tidak mencapai target, defisit Rp 12 triliun pada APBD 2014, hingga rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak mencapai target, dimana penerimaan PBB 2014 hanya mencapai 70 persen.

Menjelang berakhirnya tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta menggenjot penyerapan APBD 2014 dengan melakukan banyak kegiatan. Beberapa pekan terakhir dapat dilihat beberapa pekerjaan fisik terkait pembangunan infrastruktur, seperti penggalian drainase, pembongkaran trotoar, normalisasi sungai dan saluran penghubung, serta penanaman pohon hias oleh Dinas Pertamanan.

Oleh karena itu, lanjut Dite, penyusunan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementera (PPAS) untuk APBD 2015 sebaiknya disusun berdasarkan skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan luas jangkauannya, “Agar alokasi dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Program atau kegiatan yang tersusun pun lebih realistis,” imbuhnya.

Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI, sebagaimana disampaikan dalam diskusi, menunjukkan tiga catatan penting. Pertama, kurangnya komitmen Pemprov DKI atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui APBD. Kedua, lemahnya sistem pengendalian internal dalam jajaran Pemprov DKI. Ketiga, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material dalam pelaksanaan anggaran oleh Pemprov DKI. (MM)

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta

Post a Comment

 
Top