GuidePedia

0
SERANG (2/12) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2015 telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Ahad (30/11), sebesar Rp 7,6 triliyun. Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sanuji Pentamarta berharap setelah APBD ditetapkan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Amanah ini dapat ditunaikan oleh Gubernur, DPRD, dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten sebaik-baiknya untuk mencapai Banten Maju Mandiri berdasarkan Iman Taqwa,” kata Sanuji.
Menurut Sanuji, dalam penyusunan RAPBD hendaknya disusun sedini mungkin. Hal ini bertujuan agar tersedia waktu yang cukup bagi Badan Anggaran (Banggar) atau institusi yang mendapat tugas menyusun perencanaan, untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan guna persiapan menuju Musrembang.
”Sehingga APBD 2015 pada akhir Desember 2014 sudah bisa ditetapkan dengan materi yang lebih berkualitas,” ujar Sanuji.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Banten, Miftahuddin mengatakan pengurangan jumlah anggaran dilakukan pada komponen SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red). Hal ini disebabkan serapan anggaran SKPD sampai triwulan ke-3 tahun 2014 sangat rendah. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemrov Banten membuktikan kinerja yang lebih baik agar anggaran untuk SKPD di tahun mendatang tidak dipotong kembali.
“Kami pun akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD sampai mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik,” kata Miftah.
Miftah menjelaskan pagu anggaran yang sudah disetujui bukan berarti harus dihabiskan. Pemprov diharapkan dapat melakukan efisiensi jika ternyata anggaran bisa dihemat.
“Penyusunan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja-red) harus konsisten dengan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja-red) yang sudah disepakati. Harga satuan pekerjaan/jasa dan barang pun harus rasional dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektif, dan mengedepankan azas manfaat yang sebesar-besarnya  untuk masyarakat Banten,” tegas Miftah.
Dalam pelaksanaan APBD 2015, harap Miftah, unsur-unsur pengawasan - baik secara fungsional, politik, maupun dari komponen masyarakat - dapat mengawal pelakasanaan APBD Banten bersama-sama.
“Sehingga, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten, sesuai dengan harapan kita semua,” tutupnya. 
Sumber: Humas PKS Banten

Post a Comment

 
Top