GuidePedia

0
Ambon (4/12) - DPRD Propinsi Maluku meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku memperkuat Desa Tangguh Bencana. Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Propinsi Maluku, M Suhfi Majid pada Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada Kamis (4/12) di Gedung DPRD Maluku..
Suhfi mengatakan, mereviuw peristiwa bencana alam yang terjadi di Maluku belakangan ini, ikhtiar dan antisipasi terhadap dampak perlu mendapat perhatian. "Beberapa kejadian bencana diantaranya menelan korban jiwa," kata Suhfi.
Dia menegaskan strategi pengendalian terhadap peristiwa kebencanaan butuh kewaspadaan terutama pada daerah-daerah dengan tingkat resiko tinggi.
"BPBD Maluku perlu mempersiapkan early warning system (sistem peringatan dini) bagi masyarakat agar antisipatif terhadap bencana yang akan terjadi," ujar Suhfi.
Pengurangan resiko bencana, tambah Suhfi, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakat. Maka penyiapan desa Tangguh Bencana merupakan instrumen untuk pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.
"Di Propinsi Maluku, sejak 2012 hingga 2014 baru 6 desa yang dikembangkan menjadi Desa Tangguh Bencana. Jumlah ini masih sangat terbatas. Jumlahnya harus diperbanyak sehingga pelibatan masyarakat juga semakin masif," terangnya.
Desa Tangguh Bencana menurut Suhfi dibutuhkan di Maluku karena pengembangannya ke arah penguatan kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana.
"Dengan demikian, kemandirian untuk memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana oleh masyarakat jauh lebih siap," imbuh Suhfi.
Penguatan kemandirian ini, lanjut Suhfi, harus diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat pada Desa Tangguh Bencana. Mneurutnya, saat ini Komisi D mendorong dan memberi dukungan agar BPBD Maluku bisa menyiapkannya jauh lebih baik.
Penguatan kapasitas dalam bentuk kemampuan mengurangi risiko bencana berwujud upaya-upaya kemampuan managemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dan pemulihan pasca keadaan darurat.
"Komisi berharap pada alokasi anggaran 2015, kabupaten seperti Maluku Tenggara, Aru dan MTB, Desa Tangguh Bencana berbasis masyarakat disiapkan lebih dini," pungkas legislator PKS dari dapil Maluku 5 yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat itu.
Ket. Foto: M Suhfi Majid sedang mengunjungi korban banjir bandang

Post a Comment

 
Top