GuidePedia

0
Metro, Lampung (8/12) - Ketiadaan 'jaring pengaman' bagi warga tidak mampu yang terdampak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipertanyakan oleh anggota DPRD Metro Yulianto seiring pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Metro, Lampung untuk Tahun 2015.
"RAPBD 2015 ini dibahas dalam kondisi masyarakat yang tengah terpukul akibat kenaikan harga BBM yang menyebabkan terjadinya multiplier effect yang berimbas pada perekonomian daerah yaitu naiknya angka kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat," ujar Yulianto.
Sementara itu, lanjut Yulianto, dalam RAPBD 2015 Kota Metro belum disiapkan secara khusus ’jaring pengaman’ bagi mereka yang berada dalam batas garis kemiskinan agar tidak makin terpuruk.
"Untuk sementara imbas kenaikan BBM ini baru mengandalkan kartu-kartu sakti yang khususnya untuk Kota Metro belum jelas realisasinya," tukas Yuli yang juga merupakan Ketua DPD PKS Kota Metro ini.
Menurut Yuli, berdasarkan pendataan dan praktek program sejenis di tahun-tahun lampau, bisa dipastikan ada kartu yang terdistribusi salah sasaran sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masyarakat. Yulianto menegaskan bahwa F-PKS berharap potensi persoalan yang muncul bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak.
Yuli sendiri mengaku harap-harap cemas pembahasan mengenai 'jaring pengaman' ini bisa terealisasi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD harus menyelesaikan pembahasan APBD 2015 dan melakukan persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
"Ini baru dibahas pas masuk Desember. Waktu pembahasannya mepet sekali. Kuatir saja pembahasan banyak hal yang krusial jadi tidak optimal," tandas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Kota Metro 3 yang meliputi Kecamatan Metro Timur ini.
Sumber: Humas PKS Lampung

Post a Comment

 
Top