GuidePedia

0
Jakarta (12/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan hanya mengungkap kerugian Negara akibat pencurian ikan (illegal fishing). Ia mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan solusi atas masalah ini. Demikian disampaikan Hermanto di Jakarta, Jum’at (12/12).
“Kalau dibilang kita rugi Rp300 triliun per tahun akibat pencurian ikan, maka jelaskan juga bagaimana kita bisa mengelola laut sehingga negara bisa mendapatkan Rp300 triliun per tahun. Penjelasannya mesti terukur. Sebelum ini, banyak pihak sudah mengungkap kerugian negara akibat illegal fishing. Jadi kalau sekedar mengungkap, apa bedanya dengan orang-orang terdahulu?” kata Hermanto.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperkirakan nilai kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan mencapai Rp300 triliun. Pencurian ikan marak selama 10 tahun terakhir sehingga total kerugian mencapai Rp3.000 triliun. Kerugian itu terjadi karena banyaknya kapal asing ilegal yang menangkap ikan di laut Indonesia. Jumlah kapal asing ada lebih dari 1.000 unit, yang tidak berizin berkisar 3-5 kali lipatnya. Jumlah tangkapan satu kapal mencapai 600-800 ton per tahun. Ikan-ikan yang mestinya bisa diekspor oleh Indonesia itu justru diangkut oleh nelayan dari negara lain.
Menurut Hermanto, kebijakan moratorium izin kapal besar, penangkapan, dan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan langkah awal menuju pengelolaan laut yang bisa mendatangkan keuntungan. Langkah tersebut, lanjutnya harus juga disertai upaya pemerintah mendorong nelayan agar meningkatkan produktifitas hasil tangkap ikan dengan cara menjamin ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dan teknologi alat tangkap yang memadai. 

“Langkah ini harus terus dipertahankan. Pastikan, kedepan tidak ada kapal pencuri ikan beroperasi di laut Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi dan memberi kemudahan kepada para pengusaha agar mau terjun di bisnis kelautan. Bagaimanapun, untuk bisa menggali potensi pendapatan Rp. 300 triliun per tahun tidak bisa hanya mengandalkan nelayan yang penuh keterbatasan,” pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I itu.

Post a Comment

 
Top