GuidePedia

0
Jakarta (12/12) – Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan, Ma’mur Hasanuddin, memperhatikan beberapa komoditas yang di jual di pasar modern (supermarket dan hipermarket ). Dia mengaku kaget dengan pola harga yang di pajang di tiap produk yang dijual. Untuk komoditas pakaian dan sepatu, seakan berlomba menurunkan harga dengan pola discount, namun harga cabai masih bertengger di angka Rp102.000 perkilogramnya.
Seketika melihat fenomena di pasar modern itu, Ma’mur menanyakan ke beberapa petani, untuk memastikan berapakah biaya produksi cabai perkilogramnya. Kekagetan politisi Fraksi PKS ini bertambah ketika mendapatkan penjelasan bahwa perkilogram cabai, biaya produksinya hanya Rp8.000 hingga Rp.12.000.
“Sungguh miris tataniaga pangan nasional kita, harga sangat tergantung pada tengkulak atau pedagang besar. Ini artinya pemerintah sangat minim perannya dalam mengendalikan harga pangan," katanya, di Jakarta, Jumat (12/12).
Ma’mur menjelaskan, bahwa Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum efektif dilaksanakan. Menurutnya, hal ini terbukti ketika petani masih harus bertarung dengan kesengsaraan dengan tidak mendapatkan jaminan harga yang seharusnya menjadi hak mereka. Contoh komoditas cabai ini membuktikan dengan mata rantai distribusi yang panjang, antara biaya produksi harga konsumen akhir disparitasnya terlalu tinggi.
Menanggapi berlombanya kebutuhan non pangan yang menurunkan harga hingga desember ini, Ma’mur menduga, bahwa pasar non pangan sangat lesu, karena daya beli masyarakat menurun akibat kebutuhan pangan melonjak akibat kenaikan BBM bersubsidi. Masyarakat akan berfokus untuk memenuhi kebutuhan pangan daripada kebutuhan lainnya, sehingga untuk membeli produk non pangan, masyarakat akan perpikir ulang karena pendapatan tetap, tapi kebutuhan yang harus dikeluarkan meningkat.
“Saya berharap, pemerintah ikut berperan dalam mengendalikan harga produk pangan, dan jangan sampai kalah dengan pedagang. Kalau sampai pemerintah tidak dapat mengendalikan harga mengatasi kerja pedagang, lantas apa kerja pemerintah?" pungkas legislator PKS dari dapil Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat ini.

Post a Comment

 
Top