KABAR PKS

Kurangnya Perhatian Pemerintah, Tokoh Perempuan Indonesia di Jeddah Curhat ke Aleg PKS

<br />
<div style="background-color: white; border: 0px; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px;">
<div id="gambar_konten" style="border: 0px; float: right; margin: 0px;">
<img alt="" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/f87fd7fc-03d9-4a8d-bb06-1c72ccd50e95/image/?byInode=true&w=250" style="border: 1px solid silver; margin: 15px; padding: 3px;" width="250" /></div>
</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
<strong style="border: 0px; margin: 0px;">JEDDAH, ARAB SAUDI</strong> - Tinggal di luar negeri tidak membuat kepedulian kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap nasib anak-anak dan perempuan Indonesia berkurang. Selasa (11/2) bertempat di Gedung Darul Ulum (KB, TK dan SDIT Indonesia di Jeddah) kader perempuan PKS Hijaz mengadakan Silaturahim Tokoh Perempuan Indonesia dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
wakil ketua Komisi VIII DPR RI yang membawahi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu mengatakan betapa pentingnya sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak, melihat semakin maraknya kasus pelecehan, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak baru-baru ini. Hanya saja, wadah yang tepat untuk sosialisasi dirasa masih kurang.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Padahal anak, menurut Ledia adalah aset bangsa, selayaknya mendapat perhatian besar. "Teknologi dan media sewajarnya tetap memperhatikan dampak baik buruknya terhadap anak. Disinilah fungsi orang tua begitu penting, yang bisa memberikan filter agar anak tetap terjaga, bukan Sekolah, karena sekolah hanyalah pendamping. Ditambah peran negara dengan regulasinya yang juga tak kalah penting," ujar anggota dewan yang juga kader PKS itu.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Salah satu Tokoh Perempuan dari TKI Overstayer perempuan di Jeddah, Liana menyampaikan uneg-unegnya terkait nasib anak-anak dan TKW Indonesia di Jeddah yang sampai saat ini beberapa masih tinggal di tenda-tenda sementara dengan fasilitas yang sangat terbatas.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Liana berpendapat, anak-anak dan perempuan di luar negri tetaplah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. "Fakta bahwa tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Jeddah memiliki anak-anak kadang luput dari perhatian pemerintah, terutama nasib pendidikan mereka," tuturnya.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Tokoh perempuan Jeddah lainnya yang juga turut hadir, yaitu Elly Warti Maliki mengatakan pendidikan yang layak bagi anak-anak para TKI perlu, karena dikhawatirkan anak-anak yang terbengkalai pendidikannya kelak tidak dapat berkesempatan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dari orang tuanya. Bahkan Elly berinisiatif mendirikan Sekolah Islam Terpadu Darul Ulum, karena keprihatinan beliau terhadap nasib pendidikan anak bangsa khususnya yang tinggal di Jeddah.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Elly menuturkan bahwa perjuangannya mendirikan Sekolah Islam Terpadu masih terkendala dengan perijinan dan fasilitas. Dia berharap aspirasinya dapat tersampaikan dengan hadirnya anggota dewan dalam acara dialog itu.</div>
<span style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; text-align: justify;"></span><br />
<div style="border: 0px; margin: 0px 0px 20px;">
"Semoga acara ini bisa menjembatani aspirasi warga negara Indonesia yang tinggal di Jeddah, khususnya tentang permasalahan anak-anak dan perempuan. Sehingga kedepannya, kita bisa menemukan solusi yang bermanfaat, untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik," pungkasnya.</div>

Kurangnya Perhatian Pemerintah, Tokoh Perempuan Indonesia di Jeddah Curhat ke Aleg PKS

JEDDAH, ARAB SAUDI - Tinggal di luar negeri tidak membuat kepedulian kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap nasib a...

Selengkapnya

PKS : Segera Tuntaskan Investigasi Beras Impor Ilegal Sebelum Pemilu

0 kiprah aleg, Nasional 15:08

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-9grM9M7DMHA/Uvsrzv1oqJI/AAAAAAAAG7o/zSkZuTgDyPg/s1600/Nabiel+Almusawa_IMG_9130_0.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="296" src="http://1.bp.blogspot.com/-9grM9M7DMHA/Uvsrzv1oqJI/AAAAAAAAG7o/zSkZuTgDyPg/s1600/Nabiel+Almusawa_IMG_9130_0.JPG" width="320" /></a></div>
<div align="center" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;">JAKARTA - Ketua Komisi Pertanian Fraksi PKS DPR RI Hb. Nabiel Al-Musawa menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera menuntaskan investigasi beras impor ilegal dari Vietnam dan melaporkan hasilnya.</span></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;">“Penanganan kasus beras impor ilegal ini jangan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan sebelum Pemilu legislatif April 2014, hal ini penting agar diketahui siapa dalangnya, dan dilakukan tindakan hukum yang tegas” kata Habib, di Jakarta, Ahad (9/2). </span></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;">Saat ini, diungkapkan Habib, Kasus impor beras Vietnam mencapai sekitar 16.000 ton, menurut data dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Dan sedang dalam penyelidikan BPK untuk memastikan sesuai prosedur atau tidak. ujar Habib.</span></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;">Menurutnya, ada indikasi kepentingan ekonomi politik pihak-pihak tertentu menjelang berlangsungnya Pemilu untuk mengumpulkan modal. Berbagai cara dilakukan termasuk penyelewengan izin impor beras premium dan mengakali peraturan impor.</span></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;">Habib mengatakan, untuk mengusut dan menuntaskan kasus ini, BPK harus berkerjasama dengan semua pihak termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK. Agar kasus ini cepat tuntas dan tidak di petieskan seperti kasus yang sudah-sudah. Tutup Habib.</span><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: small;"> </span></div>

PKS : Segera Tuntaskan Investigasi Beras Impor Ilegal Sebelum Pemilu

JAKARTA - Ketua Komisi Pertanian Fraksi PKS DPR RI Hb. Nabiel Al-Musawa menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera menunta...

Selengkapnya

Herlini Amran Diminta Perjuangkan UU Jaminan Produk Halal

0 kiprah aleg, Nasional 14:19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Xd79Pnns680/UvsfwTLKjRI/AAAAAAAAG7Y/QmVYpcH9Un4/s1600/IMG_8751+(1).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://4.bp.blogspot.com/-Xd79Pnns680/UvsfwTLKjRI/AAAAAAAAG7Y/QmVYpcH9Un4/s1600/IMG_8751+(1).JPG" width="320" /></a></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<br /></div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
KARIMUN - Tokoh Masyarakat Perumahan Taman Mutiara Karimun (TMK) saat bersilaturrahim dengan Herlini Amran, Anggota DPR RI asal Dapil Kepulauan Riau berpesan agar rancangan undang-undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal segera disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<br />“Saya berharap Ibu Herlini Amran sebagai anggota DPR RI wakil dari Kepri memperjuangkan harapan kami mendesak agar UU JPH untuk segera disahkan,” kata Samsudin, salah satu tokoh masyarakat Taman Mutiara Karimun.</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Sebagai warga Karimun, Samsudin berharap RUU JPH segera disahkan oleh DPR menjadi UU sebagai payung hukum perlindungan terhadap produk  makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetic. Hal ini  karena keresahan masyarakat selama ini akan jaminan produk halal yang sesuai syariat Islam.<br /><br />Samsudin juga mengungkapkan kenapa UU JPH harus segera disahkan adalah karena kondisi di Kepri  yang agak sulit membedakan makanan yang bersertifikat halal.</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
“Agak sulit membedakan makanan berlabel halal di Kepri ini, terutama Kepri dekat dengan negara lain seperti Singapur dan Malaysia,” ujarnya.<br /><br />Samsudin berharap Herlini Amran Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini terus memperjuangkan UU JPH agar segera di sahkan.<br /><br />Dalam kesempatan yang sama, Herlini berterimakasih masih didukung oleh masyarakat Karimun untuk bersama – sama memperjuangkan keresahan masyarakat akan kehalalan produk yang ada di Indonesia ini.</div>
<div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
 “UU JPH merupakan salah satu UU yang menjadi perhatian serius  FPKS di DPR RI, kami terus mendorong dan mengupayakan agar UU ini segera disahkan, untuk itu perlu niat yang baik bersama oleh seluruh anggota DPR dari partai lain juga,” ujar Herlini.<br /><br />Legislator Perempuan PKS ini pun berjanji bersama FPKS akan terus memperjuangkan UU yang mendesak ini agar segera disahkan.</div>

Herlini Amran Diminta Perjuangkan UU Jaminan Produk Halal

KARIMUN - Tokoh Masyarakat Perumahan Taman Mutiara Karimun (TMK) saat bersilaturrahim dengan Herlini Amran, Anggota DPR RI asal Dapil K...

Selengkapnya

Wah, Aleg PKS Ini Terima Mobil dari Wawan

0 Nasional 11:45

<br />
<div style="background-color: white; border: 0px; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px;">
<div id="gambar_konten" style="border: 0px; float: right; margin: 0px;">
<img alt="" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/65bc7c62-5a30-4714-a423-99566e7917c0/image/?byInode=true&w=250" style="border: 1px solid silver; margin: 15px; padding: 3px;" width="250" /></div>
</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
<b style="border: 0px; margin: 0px;">BANTEN – </b>Agus Puji Raharjo, anggota DPRD Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui menerima mobil Mercedez seri C200 dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Mobil warna hitam itu diterimanya pada tahun 2010.Ketika menerima mobil itu, Agus Puji menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Banten.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Agus menceritakan, suatu siang di tahun 2010, datang kepadanya orang suruhan Wawan mengantarkan mobil Mercedez C200 Kompressor warna hitam. Mobil itu diberikan kepadanya tannpa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor).</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Ia kemudian melaporkan pemberian mobil itu kepada pimpina PKS Banten, dalam hal ini Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Banten Irfan Maulidi.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Menyikapi laporan Agus Puji, Irfan segera menggelar rapat pengurus DPW Banten malam harinya. Rapat memutuskan mobil tersebut harus dikembalikan.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Siang hari berikutnya, Agus Puji langsung menemui Wawan untuk mengembalikan mobil tersebut. Menurut Agus, Wawan heran dan sempat tertegun melihat aksi Agus Puji ini.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
“Biasanya yang dari saya tidak pernah kembali,” kata Agus menirukan ucapan Wawan saat menerima pengembalian mobil pemberiannya itu.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
“Jadi saya tidak pernah sekali pun menggunakan mobil itu. Mobil itu saya kembalikan,” terang Agus, Rabu (12/2) di Banten.</div>
<div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;">
Agus Puji Raharjo bersama sejumlah anggota DPRD Banten lainnya diberitakan menerima pemberian mobil dari Wawan, yang tidak lain adalah adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah.</div>
<span style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; text-align: justify;"></span><br />
<div style="border: 0px; margin: 0px 0px 20px;">
Pemberian mobil tersebut kini ditelusuri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Wawan. <strong style="border: 0px; margin: 0px;">(tajuk.co)</strong> </div>