Fraksi PKS Kritisi RAPBD Banten 2015

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-vvumD9Ce3cQ/VFdWliNinbI/AAAAAAAAIS4/Ls4_LqT_2xA/s1600/Banten.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="212" src="http://3.bp.blogspot.com/-vvumD9Ce3cQ/VFdWliNinbI/AAAAAAAAIS4/Ls4_LqT_2xA/s1600/Banten.jpg" width="320" /></a></div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Serang (3/11) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Banten 2015, Senin (3/11). Rapat paripurna yang dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, sempat tertunda kurang lebih satu jam karena menunggu kehadiran Plt. Gubernur Banten.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS mengkritisi persoalan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang akan segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Banten. Kritik tersebut disampaikan oleh Najib Hamas, selaku juru bicara Fraksi PKS.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Najib menilai peningkatan pendapatan pada struktur RAPBD Provinsi Banten 2015 yang  ditargetkan 7,02 Trilyun Rupiah masih terlalu kecil. Hal ini disebabkan jika digali lebih dalam lagi, potensi kenaikan APBD Banten bisa lebih besar. Pemerintah provinsi (Pemprov) harus meningkatkan upaya meminimalisasi <i style="border: 0px; margin: 0px;">potential loss</i>, yaitu wajib pajak yang tidak membayar pajak.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Sudah semestinya Pemprov Banten harus menggali sumber pendapatan lain yang tidak membebani masyarakat. Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah pendapatan yang berasal dari aset yang dipisahkan, yakni BUMD,” ujar Najib.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Dari seluruh struktur RAPBD 2015, Najib mempertanyakan persentase anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan belanja modal.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Apakah Provinsi Banten sudah menganggarkan 20% untuk fungsi pendidikan, 10 % untuk fungsi kesehatan, dan 30 % untuk belanja modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?” tanya Najib.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, untuk tahun 2015 ditargetkan sebesar 40.9<b style="border: 0px; margin: 0px;"> </b>Milyar Rupiah. Hasil tersebut terdiri dari bagian laba Bank Jabar-Banten dan bagian laba Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Termasuk di dalamnya Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) serta PT. BGD (Banten Global Development).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Apa yang menjadi asumsi untuk bagian laba BPR/LPK sebesar 600 juta dan bagian laba PT. BGD sebesar 3 milyar? Apakah asumsi ini berdasarkan laporan keuangan <i style="border: 0px; margin: 0px;">audited</i> atau berdasarkan laporan keuangan <i style="border: 0px; margin: 0px;">un-audited</i>?” kata Najib menuntut penjelasan.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Terhadap SKPD yang masih rendah serapan anggaran sampai triwulan ke-3 tahun 2014, Najib mendesak  agar  Plt. Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Hal ini disebabkan masa anggaran tahun 2014 segera berakhir.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.7272720336914px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Sementara anggaran tahun 2015 yang dialokasikan untuk SKPD masih sangat besar,” tutupnya. (YM/HumasPksBanten)</div>

Fraksi PKS Kritisi RAPBD Banten 2015

Serang (3/11) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang RAPB...

Selengkapnya

Hidayat Minta Presiden Perintahkan Menterinya Tetap Bekerja , Jangan Hiraukan Polemik di DPR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-UV7EhHSLzXk/VFc9w0GeGNI/AAAAAAAACYE/w6lScVLZDhw/s1600/hnw%2Bwawancara%2Brepublika.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="189" src="http://3.bp.blogspot.com/-UV7EhHSLzXk/VFc9w0GeGNI/AAAAAAAACYE/w6lScVLZDhw/s1600/hnw%2Bwawancara%2Brepublika.jpg" width="320" /></a></div> <b>KabarPKS.com</b> - Jakarta (3/11) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan DPR telah menjalankan segala ketentuan di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam proses pemilihan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Sehingga, pemerintah semestinya tak perlu ikut berpolemik dengan adanya DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).<br /> <br /> "UU ini sudah disetujui Mahkamah Konstitusi. Inilah yang ditunggu kenegarawanan bergabung bersama DPR secara legal," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/11). Semestinya, lanjuta Hidayat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk bekerja sama dengan DPR.<br /> <br /> Mantan Ketua Fraksi PKS itu juga menolak istilah "pimpinan DPR sementara"  yang diajukan KIH. Hidayat mengungkapkan, istilah DPR tandingan tidak terdapat dalam aturan tata tertib DPR. Sebab menurut tata tertib, pimpinan DPR sementara harus diisi oleh anggota DPR temuda dan tertua sebelum pimpinan DPR definitif terpilih.<br /> <br /> "Mereka (KIH) tidak mau disebut DPR tandingan, tapi DPR sementara. Itu tidak ada dalam terminologi baku," tegasnya.<br /> <br /> Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi suka tidak suka sudah mengakui Setya Novanto, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Taufik Kurniawann dan Fadli Zon sebagai pimpinan DPR yang sah.<br /> <br /> "Buktinya, Jokowi sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan DPR tersebut untuk meminta pertimbangan tentang pengubahan nomenklatur kabinet," pungkas Legislator PKS dari dapil DKI Jakarta II yang meliputi luar negeri, Kodya Jakarta Pusat dan Kodya Jakarta Selatan ini.<br /> <div> <br /></div>

Hidayat Minta Presiden Perintahkan Menterinya Tetap Bekerja , Jangan Hiraukan Polemik di DPR

KabarPKS.com - Jakarta (3/11) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan DPR telah menjalankan segala ketentuan di Undang-Undang MPR,...

Selengkapnya

Ini Solusi Fahri Hamzah Selesaikan Polemik di DPR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://4.bp.blogspot.com/-595O929DrOY/VFctaZDoLCI/AAAAAAAACXk/JhIh-O0iuHk/s1600/Fahri_Hamzah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="http://4.bp.blogspot.com/-595O929DrOY/VFctaZDoLCI/AAAAAAAACXk/JhIh-O0iuHk/s1600/Fahri_Hamzah.jpg" width="320" /></a></div> <b>KabarPKS.com</b> - Jakarta (3/11) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan adanya penambahan tiga komisi di DPR. Hal ini menurutnya, untuk merangkul fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang belum masuk ke dalam 11 komisi yang sudah ada maupun di alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.<br /> <br /> "Saya kira bisa ditambah jumlah komisi, itu suara terakhir dari teman-teman untuk bisa memimpin AKD. Mungkin bisa ditambah tiga komisi lagi," ungkap Fahri dalam rapat konsultasi pengganti bamus, di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).<br /> <br /> Politisi PKS asal NTB itu mengatakan Komisi yang mitra kerjanya terlalu gemuk bisa dipecah menjadi beberapa komisi baru. "Komisi baru akan membidangi soal pertahanan, luar negeri dan informatika," paparnya.<br /> <br /> Dia menjelaskan, dengan adanya pemisahan itu, maka kemitraan bisa fokus. "Kalau ada pemisahan, informasi bisa dikeluarkan misalnya dan dibuat kedalam komisi yang baru. Nanti kemitraan bisa fokus," pungkasnya.

Ini Solusi Fahri Hamzah Selesaikan Polemik di DPR

KabarPKS.com - Jakarta (3/11) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan adanya penambahan tiga komisi di DPR. Hal ini menurutnya, un...

Selengkapnya

Selamat Bekerja Presiden

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://2.bp.blogspot.com/-wFhMBkSQ7Vc/VFcCc4faH0I/AAAAAAAACXE/yghOQAOS8es/s1600/_MG_1034%2Bk.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://2.bp.blogspot.com/-wFhMBkSQ7Vc/VFcCc4faH0I/AAAAAAAACXE/yghOQAOS8es/s1600/_MG_1034%2Bk.jpg" width="266" /></a></div> Selamat Bekerja Presiden<br /> Oleh:<br /> Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI)<br /> Dimuat di Harian Republika, edisi Senin, 3 November 2014.<br /> <br /> <br /> Selamat bekerja, itulah kalimat yang paling pas kita sampaikan kepada Presiden Jokowi dan kabinet barunya, apalagi Presiden Jokowi menamai kabinetnya sebagai “Kabinet Kerja”. Siapapun yang terpilih sebagai menteri tak usahlah kita komentari lagi karena itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kita berikan kesempatan dan dukungan sepenuhnya kepada Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menyiapkan program pemerintahan apalagi tantangan ke depen sungguh tidak mudah.<br /> <br /> Kita semua mendorong dan mengawal kabinet 34 menteri ini untuk kerja, kerja, dan kerja sebagaimana yang selalu ditekankan Presiden. Bagaimana pun menteri hanyalah pembantu Presiden, ia melaksanakan garis kebijakan Presiden, khususnya dalam merealisasikan apa yang telah dijanjikan Presiden selama/sepanjang masa kampanye pemilu presiden-wapres yang lalu. Dan janji Presiden yang sangat pantas kita gaungkan secara terus-menerus – karena ia mewakili kepentingan dan kebutuhan bangsa saat ini – adalah realisasi konsep “Revolusi Mental” dan “Trisakti”.<br /> <br /> Fraksi PKS DPR sedari awal mengapresiasi dan menyambut positif konsepsi revolusi mental Presiden Jokowi dan kini bersiap memposisikan diri untuk menjadi mitra bestari dalam merealisasikannya. Sebagai oposisi di parlemen, Fraksi PKS tak sabar menanti operasionalisasi konsep revolusi mental Bapak Presiden. Ibarat kata, pucuk dicinta ulam pun tiba, inilah yang kita tunggu selama ini: perubahan fundamental dan fondasional dalam pengelolaan negara!<br /> <br /> Kami membayangkan ini akan menjadi debat kebijakan yang menggairahkan ke depan mengingat kita punya satu pijakan – yang dalam pemahaman kami – menjadi inti (core) dari banyak permasalahan di negeri ini, yakni perlunya revolusi mental dan kesungguhan mewujudkan kembali konsep Trisakti yang pernah digelorakan oleh Bung Karno.<br /> <br /> Revolusi mental dan Trisakti kami anggap sebagai isu kebijakan yang fundamental dan fondasional karena kita rindu tawaran kebijakan yang dibangun di atas kesadaran bahwa ada yang salah dalam pengelolaan negara ini, lalu dari kesadaran itu terbangun otokritik dan koreksi total dan subtansial.<br /> <br /> <b>Revolusi Mental </b><br /> <br /> 10 Mei 2014, Jokowi – saat itu sedang running sebagai calon presiden – melalui  sebuah media nasional menyajikan artikel yang menggugah berjudul “Revolusi Mental”. Artikel ini menjadi hits dan kemudian beresonansi ke pelosok negeri. Kata ini dengan cepat menjadi tagline kampanye Jokowi dan begitu lekat disandarkan padanya. Ya, Jokowi telah menjadi trend setter revolusi mental. Lalu, para relawan Jokowi menyambutnya dan menjadikannya gerakan kolektif perbaikan negeri ini. Dalam pandangan kami, kita perlu memelihara trend setter dan gerakan kolektif itu justru setelah Jokowi resmi menjadi Presiden RI dan ikut mendorongnya agar benar-benar terwujud dalam masa pemerintahannya ini.<br /> <br /> Jokowi menyebut revolusi mental sebagai paradigma baru dalam menjawab permasalahan bangsa. Diakuinya, reformasi telah melahirkan banyak capaian dalam kehidupan politik, ekonomi, dan lain sebagianya, akan tetapi masih banyak PR masalah yang tak kunjung terselesaikan bahkan semakin meluas. Hal ini terjadi karena reformasi baru menyentuh faktor kelembagaan (institusional), tidak atau belum sampai pada merubah paradigma, kultur, mindset, dan perilaku. Sehingga banyak lembaga/komisi negara dibentuk pasca reformasi namun nyatanya tidak/belum efektif mengatasi masalah. Merebak dimana-mana praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis. Inilah yang ingin dijawab oleh Jokowi dengan revolusi mental-nya.<br /> <br /> Jokowi juga menegaskan kritiknya atas langgam pembangunan yang cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalism, yang menurutnya, jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Jokowi menegaskan, penting untuk melakukan tindakan korektif atas langgam dan penerapan prinsip-prinsip paham liberalisme tersebut dengan mencanangkan revolusi mental, menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Lalu Jokowi mengurai strategi revolusi mental bangsa ini ke depan menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.<br /> <br /> Realitasnya, kita belum berdaulat secara politik, demokrasi belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan merakyat, politik liberal menyebabkan demokrasi berbiaya mahal yang berekses pada meluasnya praktek/perilaku koruptif.  Kita belum juga mandiri secara ekonomi. Ekonomi liberalistik, terlalu pro pasar, nyaris tanpa proteksi yang memadai bagi kepentingan publik, nyatanya telah melemahkan potensi dan kapasitas ekonomi rakyat. Pada saat yang sama menyebabkan ketergantungan pada modal asing dan eksploitas sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ekonomi rakyat menjadi marginal di negerinya sendiri di tengah serbuan produk impor. <br /> <br /> Kita juga makin krisis identitas karakter sebagai bangsa. Budaya liberal dan sekuler menyebabkan anak bangsa krisis nilai, moral, dan etika. Padahal bangsa ini kaya nilai dan ajaran moral yang luhur yang bersumber dari kekayaan agama, budaya, dan adat istiadat. Dus, revolusi mental dan revitalisasi Trisakti menjadi konsep yang tepat untuk mengatasi realitas tersebut. <br /> <br /> <b>Sinergi Positif</b><br /> <br /> Konsepsi revolusi mental dan Trisakti Presiden Jokowi bak ‘gayung bersambut’ karena kesadaran yang sama juga muncul dari barisan ‘koalisi oposisi’ parlemen (Koalisi Merah Putih/KMP) yang sejak awal kampanye menggelorakan nasionalisme, tolak intervensi asing dan penjualan aset negara, serta kritik tajam terhadap langgam kebijakan ekonomi politik yang liberalistik dengan kembali pada nilai jati diri bangsa: pancasila dan UUD 1945 yang sejati.<br /> <br /> Jika politik diarahkan pada upaya perbaikan pengelolaan negara secara fundamental, maka ke depan akan terbangun sinergi positif antara dua koalisi ini – yang sebelumnya berseberangan – karena isu kebijakan fondasionalnya sebenarnya sama dan sebangun. Checks and balances dilakukan semata-mata untuk mengingatkan dan menjaga konsistensi terhadap janji-janji kampanye yang, tentu saja, akan dituangkan dalam rencana pembangunan pemerintah.<br /> <br /> Jika hal tersebut yang terjadi, maka rasa-rasanya arah politik ke depan sudah pada rel-nya dan berharap bisa sangat konstruktif. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap realitas politik bahwa KMP ‘menguasai’ DPR apalagi jika pemerintah Jokowi komitmen dengan janji dan program pro-rakyat. Jika isu fondasionalnya sama maka hanya kebaikan bangsa dan negara yang akan dihasilkan. Paling tidak inilah yang akan menjadi sikap politik Fraksi PKS ke depan di parlemen. Dan, inilah yang kami maknai sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif. Pada akhirnya dengan berbesar hati Fraksi PKS mengucapkan <b>selamat bekerja Presiden!</b>

Selamat Bekerja Presiden

Selamat Bekerja Presiden Oleh: Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI) Dimuat di Harian Republika, edisi Senin, 3 November 2014. Se...

Selengkapnya

Komisi IV DPRD Lampung Upayakan RDP dengan PLN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://1.bp.blogspot.com/--0Me4miFy08/VFbqQXlZQBI/AAAAAAAAISo/cbm_rVKMksk/s1600/prio%2Bthumb.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://1.bp.blogspot.com/--0Me4miFy08/VFbqQXlZQBI/AAAAAAAAISo/cbm_rVKMksk/s1600/prio%2Bthumb.jpg" width="320" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Bandar Lampung (2/11) - Pemadaman listrik di sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak 30 Oktober hingga diperkirakan 4 November mendapat respon dari Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Prio Budi Utomo.</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Menurut Prio, pemadaman listrik cukup mengganggu aktivitas seluruh lapisan masyarakat. “Dari ibu-ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, pedagang, karyawan, hingga pengusaha begitu terganggu dengan pemadaman ini,” kata Anggota Fraksi PKS ini saat dihubungi melalui telepon seluler, Ahad (2/11).</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Prio mengatakan setidaknya sepanjang tahun 2014 wilayah Lampung telah mengalami pemadaman listrik lebih dari dua kali. Prio berpandangan dengan pemadaman yang lebih dari dua kali tersebut, secara kasat mata terdapat persoalan serius yang harus dipecahkan oleh PLN. “Apalagi titik persoalan seringkali berulang di PLTU Tarahan,” lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Lampung Timur ini.</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Oleh karena itu, Prio menjelaskan mengenai pentingnya antisipasi jangka panjang agar persoalan PLTU Tarahan tidak berlarut-larut, hingga dikhawatirkan berdampak sistemik dan merugikan banyak pihak.</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lebih lanjut, Prio menegaskan mengenai keharusan PLN konsisten menerapkan UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sesuai Pasal 29 dijabarkan bahwa  konsumen pengguna listrik berhak: a) Mendapatkan pelayanan yang baik; b) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;  c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, d) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Terakhir apabila mendesak, Prio berjanji akan segera mengupayakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN. “Jadwalnya nanti kami koordinasikan dengan sekretariat,” pungkas Prio.</div> <div style="border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333339691162px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-size: 13.3333339691162px;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/komisi-iv-dprd-lampung-upayakan-rdp-dengan-pln" style="border: 0px; font-size: 13.3333339691162px; margin: 0px; text-decoration: none;">Humas Lampung</a></div> </div>

Komisi IV DPRD Lampung Upayakan RDP dengan PLN

Bandar Lampung (2/11) - Pemadaman listrik di sebagian wilayah Provinsi Lampung sejak 30 Oktober hingga diperkirakan 4 November mendapat ...

Selengkapnya