GuidePedia

0
JAKARTA (28/1) - Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan DPRD DKI pada Selasa (27/1). Usai ditetapkannya APBD, Dewan meminta nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat menjalankan anggaran secara taat dan tertib. Demikian harapan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Rabu (28/1).
Menurut Triwisaksana, dana APBD sebesar Rp 73,083 triliun bukan angka kecil. Pria yang akrab dipanggil Sani tersebut mengingatkan bahwa tahun lalu, dana APBD yang terserap hanya 71% dari total anggaran Rp 72,9 triliun.
Ini bahkan APBD terbesar di seluruh Indonesia, untuk itu Pemprov mesti lebih tertib anggaran,” tutur anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.
Rendahnya angka penyerapan anggaran pada APBD 2014 di Jakarta, ujar Sani, menunjukkan tidak sinkronnya antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lapangan.
“Belajar dari 2014, kami berharap penyerapan anggaran tahun2015 lebih baik, dengan tetap memerhatikan kehati-hatian agar tidak menyalahi prosedur penggunaan anggaran,” ujar Sani.
Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (27/1) mengesahkan Perda tentang APBD 2015. Dalam APBD 2015, Dewan memberi perhatian untuk kebijakan yang menyangkut masyarakat luas seperti peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekolah swasta, penyediaan angkutan publik yang lebih layak, program penanganan banjir, dan penyediaan rumah susun sederhana bagi warga.
Sani mengingatkan bahwa tertib anggaran tidak justru membuat para pejabat jadi takut mengerjakan program-program yang telah ditetapkan. Apabila APBD terserap optimal, tambah Sani, maka dipastikan “kue pembangunan” di DKI akan lebih dirasakan warga Jakarta, dan Ibukota sedikit demi sedikit menjadi lebih nyaman untuk dihuni.
“Kalau semua sesuai prosedur hukum dan tertib dalam nomenklatur anggaran, tidak mungkin KPK, BPK, atau BPKP menyalahkan pemerintah,” ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 


Post a Comment

 
Top