GuidePedia

0
YOGYAKARTA (13/1) - Implikasi teknis lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mulai terasa hingga pemerintahan desa dan dusun di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setelah beberapa saat lalu muncul permasalahan mengenai pengelolaan Tanah Desa, saat ini muncul berbagai masalah baru.
Hal ini terungkap dari penjelasan Anggota Komisi A DPRD DIY, Agus Sumartono dalam pertemuannya dengan pengurus Paguyuban Dukuh Se-DIY "Semar Sembogo" di Gunungkidul pada Selasa (13/1).
“Pemerintah Kabupaten di lingkungan DIY saat ini mengalami kegamangan di dalam menafsirkan UU Desa dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Desa, sehingga banyak masalah baru muncul, diantaranya tentang mekanisme pemilihan dukuh, masa jabatan dukuh dan pamong, dan penghasilan tetap Dukuh yang di masing-masing kabupaten berbeda-beda, sehingga memunculkan persoalan kecemburuan sosial,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Agus, kegamangan yang terjadi pada tingkat kabupaten di DIY tersebut karena belum adanya pemahaman yang sama di dalam menjabarkan UU tentang Desa.
“Kewenangan desa dan dusun yang berada di tingkat kabupaten di DIY ini harus sinergis dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sebagai contoh di Kabupaten Kulonprogo beberapa hari lalu telah mengesahkan Perda tentang Desa, dimana pemilihan dukuh dipilih melalui tes sedangkan di kabupaten lainnya belum tentu sama,” jelasnya.
Senada dengan Agus, penjabaran UU Desa juga dianggap telah menimbulkan polemik yang sangat sensitif, diantaranya mekanisme pemilihan dukuh. Ketua Paguyuban Dukuh Se-DIY "Semar Sembogo", Sukiman menyayangkan adanya perbedaan penafsiran dalam menjabarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
“Paguyuban Dukuh se-DIY menyayangkan adanya kabupaten yang menafsirkan secara sepihak salah satu turunan Peraturan Daerah dari Undang-Undang Desa tentang mekanisme pemilihan dukuh dalam bentuk tes, oleh karena itu Paguyuban Dukuh akan terus mengawal hal tersebut agar hal ini tidak terjadi di kabupaten yang lain karena Paguyuban Dukuh lebih sepakat dengan pemilihan langsung,” ungkapnya.
Agus Sumartono menambahkan, bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi mengambil sikap untuk menjembatani perbedaan penafsiran. Hal ini penting agar terjadi kesamaan pandang dan keselarasan di dalam menjabarkan Peraturan Daerah tentang Desa di seluruh kabupaten se-DIY.
“Pemerintah Provinsi semestinya segera mengambil inisiatif untuk menjembatani penyamaan pandang tentang penjabaran teknis UU desa ini dengan seluruh kabupaten, sehingga kebijakan di masing-masing kabupaten sama dan tidak menimbulkan kecemburan sosial,” tambahnya.
Penjabaran UU Desa, lanjut Agus, menyangkut banyak persoalan lain tentang kepentingan desa dan dusun. “Banyak persoalan yang sekiranya penting untuk diselaraskan, diantaranya persoalan kelembagaan, mekanisme pemilihan, tata cara pengelolaan APBDes, dan lainnya,” pungkas Anggota DPRD DIY dari Daerah Pemilihan Bantul Timur tersebut.
Sumber: Humas PKS DIY

Post a Comment

 
Top