GuidePedia

0
MEDAN (26/1) - Komisi B dan C DPRD Provinsi Sumatera Utara mengusulkan perlunya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan saat rapat gabungan Komisi B dan C dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara dan PT Pertamina Regional I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Senin (26/1).
Pihak Dispenda Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki data yang konkrit terkait berapa besar PBB-KB yang dihimpun oleh PT Pertamina Regional Sumbagut dari SPBU untuk disetorkan ke Dispenda Sumut. “Sangat sulit mendapatkan data yang konkrit,” ujar Kepala Bidang ABT/APU mewakili Dispenda Sumut.
Menjawab pernyataan itu, Jumali selaku General Manager PT Pertamina Regional I Sumbagut akan melakukan rekonsiliasi dengan Dispenda Sumut. “Untuk tahun 2015, akan berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi secara massif,” ujarnya saat rapat di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi B Ikrimah Hamidy menyampaikan agar dana CSR Pertamina itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Sumatera Utara. “Dana CSR dialokasikan secara benar dan tepat sasaran. Sehingga dana tersebut dirasakan manfaatnya oleh warga Sumut,” ujarnya.
Menutup rapat, Ikrimah yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyampaikan beberapa catatan. Pertama, DPRD Sumut mengusulkan agar Dispenda membuat konsep untuk pengajuan Perda terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Kedua, meminta PT Pertamina Sumbagut melakukan rekonsiliasi maksimal per-tiga bulan. Ketiga, meminta untuk melengkapi data PBB-KB untuk diserahkan pada DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Post a Comment

 
Top