GuidePedia

0
MEDAN (8/1) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas sejak akhir tahun 2014 yang lalu sampai saat ini membuat sejumlah masyarakat Kota Medan resah dan menyalurkan aspirasinya ke sejumlah anggota dewan di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi. Banyaknya laporan dugaan penggelapan dan penimbunan BBM oleh sejumlah oknum menjadi pembahasan utama dalam rapat anggota DPRD Sumatra Utara, pada Selasa (6/1).
“Rapat dengar pendapat dengan GM Pemasaran BBM Retail Region I Medan dan PT. Tomimaru merupakan salah satu pembahasan yang berlangsung pagi ini di gedung dewan,” ujar Wakil Ketua Komisi B di Gedung DPRD Sumatra Utara.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota komisi B serta perwakilan pihak Pertamina dan PT. Tomimaru menghasilkan beberapa poin yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pertamina sebagai operator penyedia BBM dan Gas yang dipercaya pemerintah. Dari hasil Kunjungan Kerja (Kunker) anggota dewan di Kota Tanjung Balai pada 13 November 2014 yang lalu, ditemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan PT. Tomimaru sebagai distributor gas LPG di wilayah Tanjung Balai.
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Indra Alamsyah mengatakan hasil dari Kunker anggota dewan beberapa waktu yang lalu menemukan adanya penambahan lempeng logam pada tabung gas LPG 3 kg. Hal senada juga diakui Ikrimah, “terjadi penambahan lempeng logam yang semula berat normal 5 kg menjadi 5,4 kg-5,6 kg. Selain itu kami menemukan pengurangan isi tabung gas LPG hingga 3-5% dari berat normal”, tutur Ikrimah Hamidy yang juga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu .
Oleh karena itu, komisi B sepakat mendesak kepada Pertamina dan pihak-pihak terkait penyediaan gas LPG agar menindak semua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang menyalahi ketentuan serta melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala sehingga tidak lagi merugikan masyarakat sebagai konsumen.
Sumber: Humas F-PKS DPRD Sumatra Utara

Post a Comment

 
Top